BBM Subsidi Kudu Dapat Rekomendasi

Terbit:
ilustrasi

ilustrasi

KOTA– Meski belum dipastikan kapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan diberlakukan pemerintah pusat, namun pemerintah Kabupaten Sumedang sepertinya sudah mulai siap-siap.

Salah satunya, dengan menyebarkan Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Sekda Sumedang, H Zaenal Alimin, bernomor 541.11/1394/Eko, berkait pedoman penerbitan surat rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian BBM jenis tertentu.

Dibeberapa SBPU mulai terpampang tulisan, jika untuk pembelian BBM menggunakan jerigen harus mendapat rekomendasi dari Disperindag. ”Memang betul seperti itu. Tapi rekomendasi itu tak hanya dari Disperindag saja. Perlu diluruskan mengenai adanya surat rekomendasi itu, karena ada aturan. Peraturan BPH Migas No 1 Tahun 2013, bahwa setiap pembelian BBM subsidi oleh masyarakat, baik itu masyarakat pelaku usaha maupun institusi. Seperti yayasan atau rumah sakit, harus melalui rekomendasi,” kata Komar, Kasubag Sarana Perekonomian pada Sekda Sumedang di kantornya, kemarin.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat memberikan rekomendasi untuk BBM subsidi itu, yakni  Disperindag untuk usaha kecil perorangan, Dinas Koperasi dan UMKM untuk perusahaan berbadan hukum. Kemudian, Dinas Pertanian untuk alat mesin pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mesin-mesin perikanan yang menggerakan kincir, dimana ada kincir yang sumber penggeraknya itu dari solar atau bensin.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk yayasan, misalnya untuk penggunaan penerangan seperti genset. Dinas Kesehatan untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Type C.

BTCClicks.com Banner
[ To read this story ], or [ you can read on to the next page ].

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita ini. Untuk update informasi setiap saat silakan masukan e-mail anda di bawah ini.

One Response

Leave a Reply