SumedangOnline.com – KAMIS. KARAPYAK–Eka Setiawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, menyatakan bahwa pada Hari Jadi Sumedang yang ke-432 sudah sepantasnya Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadikan momentum untuk berbenah diri, berikhtiar untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat menuju pelayanan prima serta meningkatkan ajen – inajen jatidiri bangsa dimana diantaranya diaktualisasikan dalam landmark Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang yang representative, layak fungsi, dan tetap dapat mengepresikan tentang budaya “Dina Budaya Urang Napak Tina Budaya Urang Ngapak”, hal tersebut terungkap dalam sambutannya di depan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, Jajaran DPRD Sumedang dan Undangan lainnya yang menghadiri Acara Peletakan Batu Pertama Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Kamis (22/04) di Karapyak – Kelurahan Situ – Sumedang.
Lebih lanjut Eka mengukapkan bawah Rencana Induk Pusat Pemerintah (RIPP) ini telah diimpikan, direncanakan, diusulkan dan diprogramkan sejak lama oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Ia, pun bersyukur Pemerintah Pusat melalui Tugas Pembantuan Dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010, telah merealisasikan anggaran 42 Miliar untuk alokasi Review BED, Management Kontruksi, Penataan Lingkungan, Pembangunan Kantor Bupati, Sekretariat Daerah, dan Pendopo.
“Tentu saja tahap pertama ini hanya sebagian kecil dari Rencana Keseluruhan Komplek Perkantoran Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, yang perlu terus menerus diupayakan dengan sumber daya yang ada, agar lengkap dengan kantor SKPD yang lengkap lebih dari 30 bangunan, agar terbangun serasi dan terintegrasi” ujarnya.
Eka, juga menyebutkan bahwa kebutuhan lahan untuk pembangunan RIPP dibutuhkan total 32Ha, namun sampai sampai saat ini baru terbebaskan 1/7, apalagi biaya fisik bangunan dan lingkungannya baru terealisasikan 1/10 dari kebutuhan selruhnya.
“Kebutuhan Anggaran yang besar ini, mustahil dianggarkan dari APBD Sumedang”Ujar Eka.
Beruntung, pada tahun 2010 ada penambahan anggaran untuk pembebasan lahan dari APBD Provinsi Jawa Barat senilai 10 M dan dari APBD Sumedang senilai 1M, ini ungkapnya; dapat membebaskan luas lahan 3,5 Ha.
Eka, pun berharap mulai anggaran 2010 sampai 2013, tahun demi tahun tahapan pembangunan RIPP ini dapat berjalan dengan sempurna, dan dapat dipergurnakan secara paripurna.
Yah sebesar apapun dana yang digelontorkan tidak akan berarti apa2 jika masih dikorupsi. Apalagi jika dana yg cair buat RIPP masih sangat sedikit, saya yakin jika penggunaannya optimal pasti pembangunan fisiknya juga optimal…Sebaiknya budaya bagi2 honor yg gede buat para pelaksana pembangunan, mark up, n korupsi dana mesti disikat habis. Sudah ga ada jamannya hari gini…