Menu

Mode Gelap

ARSIP · 16 Okt 2010 16:13 WIB ·

Sarnata : Rumah hantu, akan dibayar jika sudah memiliki IMB?

REPORTER: ADMIN | EDITOR: ADMIN

Satu keluarga tertimbun tanah saat longsor terjadi di Dusun Cukanggaleuh, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sabtu, 22 Januari 2022.

KOSAM / SO LONGSOR CISURAT: Satu keluarga tertimbun tanah saat longsor terjadi di Dusun Cukanggaleuh, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sabtu, 22 Januari 2022.

Drs H Sarnata hadir dalam rapat evaluasi konsorsium OTD waduk Jatigede (16/10/10). Bertempat di aula kantor Desa Leuwihideung,kecamatan Darmaraja.Foto:Bonang

SumedangOnline – Warga Orang Terkena Dampak (OTD) yang mengikuti Rapat Dialog, di Balai Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Sabtu (16/10),  langsung dibuat berang ketika Drs. H. Sanarta Wakil Ketua DPRD Sumedang menyampaikan proses pembayaran rumah hantu akan dibayar apabila warga masyarakat memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hal tersebut menurut Sarnata sesuai dengan peraturan.

“Kami, hanya akan membela warga yang telah berbuat benar, dan warga yang salah tidak akan kami bela”, tegas Sarnata.

Hujan Interupsi pun tidak terbendung, sebagian warga justru mempertanyakan balik tentang pembayaran ganti rugi sebelumnya, mereka memandang ganti rugi sebelumnya tidak ada kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan.

Baca Juga  KOPTI: STOCK KEDELAI MASIH AMAN

“Klo, sekarang harus ada IMB, kenapa pembayaran-pembayaran yang telah lalu tidak, sebenarnya ada berapa persen dari warga di dalam OTD dan Luar OTD yang telah memiliki IMB?”, tanya salah seorang Kepala Desa.

Ketika warga Jatigede mempertanyakan apakah Camat Darmaraja sekarang akan mengeluarkan IMB, Drs. Muhsin Balya, yang sekaligus sebagai salahsatu PPAT justru berkilah, “Saya ke Darmaraja sejak tahun 2009, sementara kejadian sebelumnya”.

Ditemui secara terpisah Sarnata mengungkapkan, pihak Eksekutif dan Legislatif penuh perhatian terhadap warga yang terkena genangan, Sarnata juga memandang Jatigede merupakan proyek Pemerintah, maka bagaimana cara memuluskan proyek tidak terhalang dan tidak merugikan masyarakat, ”Selanjutnya masalah – masalah teknis dan sebagainya itu ada intansi terkait apakah rumah hantu itu akan dibayar atau tidak itu bukan wewenang kita, silakan BPKP, Kejaksaan dan sebagainya untuk melihat. Saya memberikan statement itu kan meliat di dalam konsep itu ada yang terakhir; itu ada cenderung ke Pengandilan”jelasnya.

Baca Juga  Acara Darmaraja Festival II

Lebih lanjut Sarnata, menilai adanya rumah-rumah hantu yang didirikan bukan didirikan oleh si pemilik tanah tetapi lebih merupakan si pemilik modal,”Sehingga ganti rugi bukan ke rakyat miskin tetapi ke pemodal”, sambungnya.**(igun/bonang)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 9 kali

Baca Lainnya

Warga OTD Kembali Berujuk Rasa

26 September 2012 - 12:30 WIB

EVA PURNAMA DEWI WAKILI JABAR KE NASIONAL

1 Oktober 2011 - 08:11 WIB

Proyek Waduk Jatigede Diminta Diwaspadai

29 September 2011 - 16:12 WIB

Eba, Dibangun TPT

26 September 2011 - 20:27 WIB

BPN Sumedang Rayakan HUT Agraria ke 51

23 September 2011 - 18:49 WIB

Bahaya! Kasus Bansos Pemkot Banyak Dipendam Media

22 September 2011 - 15:38 WIB

Trending di ARSIP