16 Okt 2010 16:13 WIB | PENULIS: IGUN GUNAWAN | EDITOR: Redaksi
[caption id="attachment_4643" align="alignleft" width="400" caption="Drs H Sarnata hadir dalam rapat evaluasi konsorsium OTD waduk Jatigede (16/10/10). Bertempat di aula kantor Desa Leuwihideung,kecamatan Darmaraja.Foto:Bonang"][/caption] SumedangOnline - Warga Orang Terkena Dampak (OTD) yang mengikuti Rapat Dialog, di Balai Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Sabtu (16/10),  langsung dibuat berang ketika Drs. H. Sanarta Wakil Ketua DPRD Sumedang menyampaikan proses pembayaran rumah hantu akan dibayar apabila warga masyarakat memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hal tersebut menurut Sarnata sesuai dengan peraturan. “Kami, hanya akan membela warga yang telah berbuat benar, dan warga yang salah tidak akan kami bela”, tegas Sarnata. Hujan Interupsi pun tidak terbendung, sebagian warga justru mempertanyakan balik tentang pembayaran ganti rugi sebelumnya, mereka memandang ganti rugi sebelumnya tidak ada kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan. “Klo, sekarang harus ada IMB, kenapa pembayaran-pembayaran yang telah lalu tidak, sebenarnya ada berapa persen dari warga di dalam OTD dan Luar OTD yang telah memiliki IMB?”, tanya salah seorang Kepala Desa. Ketika warga Jatigede mempertanyakan apakah Camat Darmaraja sekarang akan mengeluarkan IMB, Drs. Muhsin Balya, yang sekaligus sebagai salahsatu PPAT justru berkilah, “Saya ke Darmaraja sejak tahun 2009, sementara kejadian sebelumnya”. Ditemui secara terpisah Sarnata mengungkapkan, pihak Eksekutif dan Legislatif penuh perhatian terhadap warga yang terkena genangan, Sarnata juga memandang Jatigede merupakan proyek Pemerintah, maka bagaimana cara memuluskan proyek tidak terhalang dan tidak merugikan masyarakat, ”Selanjutnya masalah - masalah teknis dan sebagainya itu ada intansi terkait apakah rumah hantu itu akan dibayar atau tidak itu bukan wewenang kita, silakan BPKP, Kejaksaan dan sebagainya untuk melihat. Saya memberikan statement itu kan meliat di dalam konsep itu ada yang terakhir; itu ada cenderung ke Pengandilan”jelasnya. Lebih lanjut Sarnata, menilai adanya rumah-rumah hantu yang didirikan bukan didirikan oleh si pemilik tanah tetapi lebih merupakan si pemilik modal,”Sehingga ganti rugi bukan ke rakyat miskin tetapi ke pemodal”, sambungnya.**(igun/bonang)/SUMEDANG ONLINE

Drs H Sarnata hadir dalam rapat evaluasi konsorsium OTD waduk Jatigede (16/10/10). Bertempat di aula kantor Desa Leuwihideung,kecamatan Darmaraja.Foto:Bonang

SumedangOnline – Warga Orang Terkena Dampak (OTD) yang mengikuti Rapat Dialog, di Balai Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Sabtu (16/10),  langsung dibuat berang ketika Drs. H. Sanarta Wakil Ketua DPRD Sumedang menyampaikan proses pembayaran rumah hantu akan dibayar apabila warga masyarakat memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hal tersebut menurut Sarnata sesuai dengan peraturan.

“Kami, hanya akan membela warga yang telah berbuat benar, dan warga yang salah tidak akan kami bela”, tegas Sarnata.

Hujan Interupsi pun tidak terbendung, sebagian warga justru mempertanyakan balik tentang pembayaran ganti rugi sebelumnya, mereka memandang ganti rugi sebelumnya tidak ada kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan.

“Klo, sekarang harus ada IMB, kenapa pembayaran-pembayaran yang telah lalu tidak, sebenarnya ada berapa persen dari warga di dalam OTD dan Luar OTD yang telah memiliki IMB?”, tanya salah seorang Kepala Desa.

Ketika warga Jatigede mempertanyakan apakah Camat Darmaraja sekarang akan mengeluarkan IMB, Drs. Muhsin Balya, yang sekaligus sebagai salahsatu PPAT justru berkilah, “Saya ke Darmaraja sejak tahun 2009, sementara kejadian sebelumnya”.

Ditemui secara terpisah Sarnata mengungkapkan, pihak Eksekutif dan Legislatif penuh perhatian terhadap warga yang terkena genangan, Sarnata juga memandang Jatigede merupakan proyek Pemerintah, maka bagaimana cara memuluskan proyek tidak terhalang dan tidak merugikan masyarakat, ”Selanjutnya masalah – masalah teknis dan sebagainya itu ada intansi terkait apakah rumah hantu itu akan dibayar atau tidak itu bukan wewenang kita, silakan BPKP, Kejaksaan dan sebagainya untuk melihat. Saya memberikan statement itu kan meliat di dalam konsep itu ada yang terakhir; itu ada cenderung ke Pengandilan”jelasnya.

Lebih lanjut Sarnata, menilai adanya rumah-rumah hantu yang didirikan bukan didirikan oleh si pemilik tanah tetapi lebih merupakan si pemilik modal,”Sehingga ganti rugi bukan ke rakyat miskin tetapi ke pemodal”, sambungnya.**(igun/bonang)

Install SUMEDANGONLINE MOBILE
| Advertorial