SAHYA: OTD Jangan ‘dibuang’ Pemkab

DARMARAJA – Masyarakat di wilayah OTD Jatigede mengharapkan jangan ‘dibuang’ Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait pembangunan waduk Jatigede yang ada di wilayahnya, hal itu ditegaskan Kepala Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Sahya Sukarya Putra, dalam acara “Memotret Persiapan untuk Bahan Sosialisasi ke Desa-desa yang Tergenang, Langsung dengan OTD” diselenggarakan Disnakertrans Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, di Aula Kecamatan Darmaraja, Rabu (21/03).

“Kalau bisa masyarakat kami jangan ‘dibuang’ dari Kabupaten Sumedang, kita juga harus menikmati. Kalau masyarakat kami dibuang misal ke Kadipaten, Indramayu, itu sudah lain lagi. Apalagi nanti ada rencana Pemkab akan membuat Raperda, bahwa masyarakat di luar Kabupaten Sumedang tidak boleh ikut serta, ikut usaha di dalam waduk Jatigede ini, gimana kalau kita sudah di luar. Seperti Cirebon, Indramayu, walaupun asal usul saya dari daerah korban genangan. Jangan ada anggapan, ah da sudah dibayar, kasian masyarakat kami,” tandas Sahya dihadapan Kabid Trans Disnakertrans dan Muspika serta Kades se-Wilayah genangan.

Disebutkan Sahya, masyarakat di wilayah genangan Jatigede mayoritas masyarakat miskin, ia mengambil contoh rumah-rumah meskipun bangunan permanen, tapi tidak laku jika dianggunkan ke bank. “Terus terang saja saya kepala desa genangan, mayoritas masyarakat miskin, kalau mampu, sudah dari dulu pada pindah keluar dari wilayah genangan, itu hanya masukan buat bapak-bapak di Disnakertrans Jabar,” imbuhnya.

Masyarakat OTD pun, pesimis jika target Pemerintah pada Juni 2013 percobaan penggenangan sudah dapat dilakukan, dan 2014 dapat dilakukan gunting pita. Kepesimisan warga beralasan karena hingga saat ini dampak sosial dari permasalah tersebut belum mampu dituntaskan Pemerintah.

Kades Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Dede Usman, bahkan secara gamblang mempertanyakan manfaat dari bendungan Jatigede dibangun, padahal menurut aturan sebelumnya pembangunan Jatigede harus dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat untuk kepentingan umum.

“Untuk kepentingan umum itu diartikan rakyat, baik rakyat OTD Jatigede maupun daerah manfaat. Kalau melihat dari sisi sekarang, dengan dibangunnya Jatigede baru terlihat akan menguntungkan sepihak, yaitu daerah penerima manfaat, saya yakin jika Jatigede itu dibangun, Cirebon, Majalengka rakyatnya akan lebih sejahtera, disisi lain masyarakat OTD-nya sendiri miskin,” tutur Dede.

Dede bahkan melihat untuk kondisi saat ini seakan pemerintah main-main seperti anak kecil dalam menuntaskan permasalahan Jatigede. “Pada saat ini kewajiban Pemerintah untuk memindahkan penduduk 8.548 jiwa itu, mau ke mana di mana dan juga arah minat masyarakat itu ke mana. Akibat ketidak jelasan itu para Kades merasa bingung atas pertanyaan warganya. Kepala Desa tahu persis tentang masalah perekonomian masyarakatnya saat ini, sangat luar biasa dampak adanya Jatigede, ambil contoh dengan salahsatu klausul dengan adanya ganti rugi, sosial ekonomi masyarakat lebih meningkat lebih baik sebelum mendapat penggantian, tapi nyatanya sekarang setelah mendapat ganti rugi, justru perekonomian masyarakat menurun, bangsaning lintah darat dulu ke Cibogo tidak ada, sekarang banyak.” imbuhnya.

Tak mau kalah dengan para Kades-nya, Camat Darmaraja, Drs. H Muhsin Balya, mengaku prihatin dengan masyarakatnya saat ini, ia mengatakan masyarakat OTD saat ini sudah ikhlas dan ridlo, menggadaikan pangabetahna, menurutnya yang harus disikapi serius pemerintah adalah permasalahan dampak sosial dari Jatigede, yakni pembayaran 1985-1986, elevasi, dan jalan lingkar serta relokasi penduduk.

“Sampai saat ini saja dari 5 Desa di Kecamatan Darmaraja yang akan dilakukan verifikasi, belum ada satu pun yang sudah selesai,” ujarnya.

Sementara Kabid Trans Disnakertrans Jabar, Drs. H Deni Munawar SH, belum berani menjawab terkait curahatan sejumlah kepala desa di wilayah genangan, apalagi mereka datang ke Darmaraja bukan atasnama Samsat Jatigede tetapi murni ingin melakukan sosialisasi transmigrasi, namun ia berjanji hal itu akan dijadikan oleh-oleh untuk disikapi pihak Samsat Jatigede.(ign)