Bansos Sapi Rp 300 juta, Raib

[caption id="attachment_12633" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] **WADO** – Bantuan Insentif Penyelamatan Betina Produktif (IPBP) dari Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian ke Kelompok Pemuda Ternak (KPT) Hirup Hurip di Desa Cisurat, Kecamatan Wado, senilai Rp 500 juta untuk 62 ekor sapi, diduga diselewengkan salahsatu oknum pengurus KPT tersebut. Sumber *Sumeks* di lapangan menyebutkan dugaan penyelewengan bantuan yang diperuntukan untuk ternak sapi betina itu diduga terpakai dananya oleh Bendahara KPT Hirup Hurip berinisial AW. Dugaan tersebut menguat setelah pada pencairan tahap I berhasil dibeli 22 ekor sapi dari daerah Jawa Tengah. Namun, pada tahap II mulai tersendat. Pada pencairan tahap dua ini bendahara yang membeli sapi dari Jawa Tengah hanya mampu membeli 4 ekor dengan alasan harga sapi saat bersamaan sedang naik. Meski mengetahui harga sapi tengah melambung, selang berapa lama Ketua dan Bendahara KPT, serta tim Teknis Dari Dinas Perternakan dan Perikanan (Peterpen) Sumedang, malah kembali mencairkan dana untuk tahap III. Hingga total dana yang sudah dicairkan pada tahap II dan III mencapai nilai Rp 300 juta. Sumber, tak mengetahui persis berapa nilai ukuran mahal yang dijelaskan Bendahara KPT itu, hingga pembelian sapi yang seharusnya 20 ekor pada tahap II hanya dibelikan 4 ekor dan tahap III, nihil. “Saya tak tahu persis berapa harga sapi saat itu sampai dikatakan naik,” kata sumber *Sumeks* baru-baru ini. Dihubungi secara terpisah Kepala UPTD P2KH Kecamatan Wado, Ir Leti Nuryati, mengakui dan pihak UPTD mengaku kecolongan dengan ulah nakal bendahara KPT tersebut. Dinas baru menyadari jika dana tersebut diduga ada penyelewengan pada Oktober 2012 lalu. Saat itu sebut Leti, Dinas Peterpen Sumedang langsung melakukan teguran terhadap bersangkutan agar segera membelanjakan uang yang sudah dicairkan untuk dibelikan sapi. “Dinas sebenarnya sudah memberikan teguran. Dan katanya AW, akan melakukan pembelian pada Desember. AW memang kooperatif dia mengakui jika uangnya memang terpakai, dan baru akan diganti pada Desember kemarin, karena akan ada dana yang cair. Saya tak tahu dana dari mana sumbernya,” ujar Leti yang juga pendamping pada program itu. Adanya kejadian itu membuat risih pihak UPTD P2KH dan Dinas Peterpen, pasalnya tudingan miring justru diarahkan pada Dinas tersebut, karena hingga berita ini dilansir uang untuk pembelian sapi tersebut belum dibelanjakan dan masih di pending. “Pandangan dari luar memang sepertinya ada kongkalingkong antara dinas dengan AW. Padahal jangankan menerima uang itu, untuk yang jelas saja honor buat saya sebagai pendamping, saya belum menerimanya,” imbuhnya. Meski setiap pencairan dan pembelajaan sapi kerap didampingi Tim Teknis, Ketua dan Bendaraha KPT. Leti mengakui dirinya teledor untuk mengawasi secara detail proses adminitrasi yang berjalan pada proyek yang merupakan bantuan sosial itu. “Memang Bansos yang disatukan dengan Dinas, saya tak dapat melakukan pengawasan secara melekat, karena justru wewenang yang lebih besar ada pada kelompok,” tuturnya. Teakhir diketahui rekening untuk bantuan sapi tersebut yang di simpan di Bank BJB nilainya sudah nol. Padahal hingga kini pembelian sapi tak kunjung datang. “Ketua KPT saya tanya dia tak mengetahui kaitan dengan keuangan, karena yang mengurus keuangan itu bendahara,” paparnya. Wartawan merasa kesulitan untuk melakukan konfirmasi ke Ketua, dan Bendahara KPT Hirup-Hurip. Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang dihubungi *Sumeks*, Sabtu (05/01), belum memberikan komentar.(ign)/SUMEDANG ONLINE

[caption id="attachment_12633" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] **WADO** – Bantuan Insentif Penyelamatan Betina Produktif (IPBP) dari Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian ke Kelompok Pemuda Ternak (KPT) Hirup Hurip di Desa Cisurat, Kecamatan Wado, senilai Rp 500 juta untuk 62 ekor sapi, diduga diselewengkan salahsatu oknum pengurus KPT tersebut. Sumber *Sumeks* di lapangan menyebutkan dugaan penyelewengan bantuan yang diperuntukan untuk ternak sapi betina itu diduga terpakai dananya oleh Bendahara KPT Hirup Hurip berinisial AW. Dugaan tersebut menguat setelah pada pencairan tahap I berhasil dibeli 22 ekor sapi dari daerah Jawa Tengah. Namun, pada tahap II mulai tersendat. Pada pencairan tahap dua ini bendahara yang membeli sapi dari Jawa Tengah hanya mampu membeli 4 ekor dengan alasan harga sapi saat bersamaan sedang naik. Meski mengetahui harga sapi tengah melambung, selang berapa lama Ketua dan Bendahara KPT, serta tim Teknis Dari Dinas Perternakan dan Perikanan (Peterpen) Sumedang, malah kembali mencairkan dana untuk tahap III. Hingga total dana yang sudah dicairkan pada tahap II dan III mencapai nilai Rp 300 juta. Sumber, tak mengetahui persis berapa nilai ukuran mahal yang dijelaskan Bendahara KPT itu, hingga pembelian sapi yang seharusnya 20 ekor pada tahap II hanya dibelikan 4 ekor dan tahap III, nihil. “Saya tak tahu persis berapa harga sapi saat itu sampai dikatakan naik,” kata sumber *Sumeks* baru-baru ini. Dihubungi secara terpisah Kepala UPTD P2KH Kecamatan Wado, Ir Leti Nuryati, mengakui dan pihak UPTD mengaku kecolongan dengan ulah nakal bendahara KPT tersebut. Dinas baru menyadari jika dana tersebut diduga ada penyelewengan pada Oktober 2012 lalu. Saat itu sebut Leti, Dinas Peterpen Sumedang langsung melakukan teguran terhadap bersangkutan agar segera membelanjakan uang yang sudah dicairkan untuk dibelikan sapi. “Dinas sebenarnya sudah memberikan teguran. Dan katanya AW, akan melakukan pembelian pada Desember. AW memang kooperatif dia mengakui jika uangnya memang terpakai, dan baru akan diganti pada Desember kemarin, karena akan ada dana yang cair. Saya tak tahu dana dari mana sumbernya,” ujar Leti yang juga pendamping pada program itu. Adanya kejadian itu membuat risih pihak UPTD P2KH dan Dinas Peterpen, pasalnya tudingan miring justru diarahkan pada Dinas tersebut, karena hingga berita ini dilansir uang untuk pembelian sapi tersebut belum dibelanjakan dan masih di pending. “Pandangan dari luar memang sepertinya ada kongkalingkong antara dinas dengan AW. Padahal jangankan menerima uang itu, untuk yang jelas saja honor buat saya sebagai pendamping, saya belum menerimanya,” imbuhnya. Meski setiap pencairan dan pembelajaan sapi kerap didampingi Tim Teknis, Ketua dan Bendaraha KPT. Leti mengakui dirinya teledor untuk mengawasi secara detail proses adminitrasi yang berjalan pada proyek yang merupakan bantuan sosial itu. “Memang Bansos yang disatukan dengan Dinas, saya tak dapat melakukan pengawasan secara melekat, karena justru wewenang yang lebih besar ada pada kelompok,” tuturnya. Teakhir diketahui rekening untuk bantuan sapi tersebut yang di simpan di Bank BJB nilainya sudah nol. Padahal hingga kini pembelian sapi tak kunjung datang. “Ketua KPT saya tanya dia tak mengetahui kaitan dengan keuangan, karena yang mengurus keuangan itu bendahara,” paparnya. Wartawan merasa kesulitan untuk melakukan konfirmasi ke Ketua, dan Bendahara KPT Hirup-Hurip. Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang dihubungi *Sumeks*, Sabtu (05/01), belum memberikan komentar.(ign)/SUMEDANG ONLINE

Penulis: Fitriyani Gunawan
Editor: Redaksi
Terbit: Senin, 7 Jan 2013 16:16 WIB

Ilustrasi

WADO – Bantuan Insentif Penyelamatan Betina Produktif (IPBP) dari Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian ke Kelompok Pemuda Ternak (KPT) Hirup Hurip di Desa Cisurat, Kecamatan Wado, senilai Rp 500 juta untuk 62 ekor sapi, diduga diselewengkan salahsatu oknum pengurus KPT tersebut.

Sumber Sumeks di lapangan menyebutkan dugaan penyelewengan bantuan yang diperuntukan untuk ternak sapi betina itu diduga terpakai dananya oleh Bendahara KPT Hirup Hurip berinisial AW. Dugaan tersebut menguat setelah pada pencairan tahap I berhasil dibeli 22 ekor sapi dari daerah Jawa Tengah. Namun, pada tahap II mulai tersendat. Pada pencairan tahap dua ini bendahara yang membeli sapi dari Jawa Tengah hanya mampu membeli 4 ekor dengan alasan harga sapi saat bersamaan sedang naik.

Meski mengetahui harga sapi tengah melambung, selang berapa lama Ketua dan Bendahara KPT, serta tim Teknis Dari Dinas Perternakan dan Perikanan (Peterpen) Sumedang, malah kembali mencairkan dana untuk tahap III. Hingga total dana yang sudah dicairkan pada tahap II dan III mencapai nilai Rp 300 juta.

Sumber, tak mengetahui persis berapa nilai ukuran mahal yang dijelaskan Bendahara KPT itu, hingga pembelian sapi yang seharusnya 20 ekor pada tahap II hanya dibelikan 4 ekor dan tahap III, nihil. “Saya tak tahu persis berapa harga sapi saat itu sampai dikatakan naik,” kata sumber Sumeks baru-baru ini.

Dihubungi secara terpisah Kepala UPTD P2KH Kecamatan Wado, Ir Leti Nuryati, mengakui dan pihak UPTD mengaku kecolongan dengan ulah nakal bendahara KPT tersebut. Dinas baru menyadari jika dana tersebut diduga ada penyelewengan pada Oktober 2012 lalu. Saat itu sebut Leti, Dinas Peterpen Sumedang langsung melakukan teguran terhadap bersangkutan agar segera membelanjakan uang yang sudah dicairkan untuk dibelikan sapi.

“Dinas sebenarnya sudah memberikan teguran. Dan katanya AW, akan melakukan pembelian pada Desember. AW memang kooperatif dia mengakui jika uangnya memang terpakai, dan baru akan diganti pada Desember kemarin, karena akan ada dana yang cair. Saya tak tahu dana dari mana sumbernya,” ujar Leti yang juga pendamping pada program itu.

Adanya kejadian itu membuat risih pihak UPTD P2KH dan Dinas Peterpen, pasalnya tudingan miring justru diarahkan pada Dinas tersebut, karena hingga berita ini dilansir uang untuk pembelian sapi tersebut belum dibelanjakan dan masih di pending. “Pandangan dari luar memang sepertinya ada kongkalingkong antara dinas dengan AW. Padahal jangankan menerima uang itu, untuk yang jelas saja honor buat saya sebagai pendamping, saya belum menerimanya,” imbuhnya.

Meski setiap pencairan dan pembelajaan sapi kerap didampingi Tim Teknis, Ketua dan Bendaraha KPT. Leti mengakui dirinya teledor untuk mengawasi secara detail proses adminitrasi yang berjalan pada proyek yang merupakan bantuan sosial itu. “Memang Bansos yang disatukan dengan Dinas, saya tak dapat melakukan pengawasan secara melekat, karena justru wewenang yang lebih besar ada pada kelompok,” tuturnya.

Teakhir diketahui rekening untuk bantuan sapi tersebut yang di simpan di Bank BJB nilainya sudah nol. Padahal hingga kini pembelian sapi tak kunjung datang. “Ketua KPT saya tanya dia tak mengetahui kaitan dengan keuangan, karena yang mengurus keuangan itu bendahara,” paparnya.

Wartawan merasa kesulitan untuk melakukan konfirmasi ke Ketua, dan Bendahara KPT Hirup-Hurip. Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang dihubungi Sumeks, Sabtu (05/01), belum memberikan komentar.(ign)