Pendidikan Gratis 12 Tahun Kudu Proporsional

[caption id="attachment_13139" align="alignleft" width="268"] Kepala SMKN 1 Sumedang Lolly Roliawaty[/caption] KOTA – Wacana perguliran Pendidikan 12 Tahun ditanggapi beragam berbagai pihak, sejumlah orangtua siswa menyambut baik adanya niat baik pemerintah tersebut. Apalagi selama ini mereka kerap kesulitan masalah keuangan untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Namun, pihak sekolah justru bertanya alokasi apa saja yang digratiskan. “Saya menyambut baik jika seandainya betul, pemerintah mau mendanai sekolah sebagaimana keperluan sekolah. Karena saya membuat RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang ditanda tangani Dinas Pendidikan, itu merupakan kebutuhan minimal. Kebutuhan minimal yang peruntukannya pas-pasan, karena kalau melihat kebutuhan minimal di SMK Negeri 1 saja kebutuhannya itu sampai 5 miliar,” kata Kepala SMKN 1 Sumedang Lolly Loliawaty kepada Sumedangonline, kemarin. Sebut dia, jika memang wacana itu benar, maka harus jelas mana saja yang akan digratiskan. “Seperti sekarang saja ada bantuan dari pemerintah untuk pembangunan, misalnya. Itu selalu ada dana sharing dari sekolah dan komite, karena tidak cukup. Contohnya, kami membangun dibantu pemerintah dua ratus juta, tapi pada kenyataannya pembangunan yang kami laksanakan itu sampai menembus angka lima ratus juta. Dana sharing itu sumbangan dari para orangtua siswa, jika sekarang digratiskan, apakah akan dicukupkan pembangunan dengan dana dua ratus juta tersebut, mau reyod atau tidak cukup terserah karena sacukup-cukupna dana yang dikasih pemerintah,” imbuhnya. Ia pun mengatakan dana sharing yang diambil bukan dari guru, tetapi merupakan sumbangan dari orangtua siswa. Ironisnya, kata Lolly meskipun belum ada perintah digratiskan beberapa orangtua siswa justru masih banyak yang tak membayar iuran. “Apalagi nanti kalau digratiskan. Keinginan kami dari pihak pengelola sekolah, tolong-tolonglah pemerintah itu merubah redaksinya, bukan pelayanan 12 tahun gratis. Bukan itu. Karena untuk orangtua yang kaya raya dan mampu, mungkin sudah siap untuk menyekolahkan anaknya. Jadi harusnya yang diwacanakan itu, subsidi silang, jadi tidak gratis semuanya. Orangtua yang kaya masih dapat memberikan sumbangan ke sekolah, karena kasihan orangtua miskin kok disamakan dengan yang kaya,” pungkasnya. (IRP)/SUMEDANG ONLINE

[caption id="attachment_13139" align="alignleft" width="268"] Kepala SMKN 1 Sumedang Lolly Roliawaty[/caption] KOTA – Wacana perguliran Pendidikan 12 Tahun ditanggapi beragam berbagai pihak, sejumlah orangtua siswa menyambut baik adanya niat baik pemerintah tersebut. Apalagi selama ini mereka kerap kesulitan masalah keuangan untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Namun, pihak sekolah justru bertanya alokasi apa saja yang digratiskan. “Saya menyambut baik jika seandainya betul, pemerintah mau mendanai sekolah sebagaimana keperluan sekolah. Karena saya membuat RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang ditanda tangani Dinas Pendidikan, itu merupakan kebutuhan minimal. Kebutuhan minimal yang peruntukannya pas-pasan, karena kalau melihat kebutuhan minimal di SMK Negeri 1 saja kebutuhannya itu sampai 5 miliar,” kata Kepala SMKN 1 Sumedang Lolly Loliawaty kepada Sumedangonline, kemarin. Sebut dia, jika memang wacana itu benar, maka harus jelas mana saja yang akan digratiskan. “Seperti sekarang saja ada bantuan dari pemerintah untuk pembangunan, misalnya. Itu selalu ada dana sharing dari sekolah dan komite, karena tidak cukup. Contohnya, kami membangun dibantu pemerintah dua ratus juta, tapi pada kenyataannya pembangunan yang kami laksanakan itu sampai menembus angka lima ratus juta. Dana sharing itu sumbangan dari para orangtua siswa, jika sekarang digratiskan, apakah akan dicukupkan pembangunan dengan dana dua ratus juta tersebut, mau reyod atau tidak cukup terserah karena sacukup-cukupna dana yang dikasih pemerintah,” imbuhnya. Ia pun mengatakan dana sharing yang diambil bukan dari guru, tetapi merupakan sumbangan dari orangtua siswa. Ironisnya, kata Lolly meskipun belum ada perintah digratiskan beberapa orangtua siswa justru masih banyak yang tak membayar iuran. “Apalagi nanti kalau digratiskan. Keinginan kami dari pihak pengelola sekolah, tolong-tolonglah pemerintah itu merubah redaksinya, bukan pelayanan 12 tahun gratis. Bukan itu. Karena untuk orangtua yang kaya raya dan mampu, mungkin sudah siap untuk menyekolahkan anaknya. Jadi harusnya yang diwacanakan itu, subsidi silang, jadi tidak gratis semuanya. Orangtua yang kaya masih dapat memberikan sumbangan ke sekolah, karena kasihan orangtua miskin kok disamakan dengan yang kaya,” pungkasnya. (IRP)/SUMEDANG ONLINE

Penulis: Fitriyani Gunawan
Editor: Redaksi
Terbit: Kamis, 11 Apr 2013 13:30 WIB

Kepala SMKN 1 Sumedang Lolly Roliawaty

KOTA – Wacana perguliran Pendidikan 12 Tahun ditanggapi beragam berbagai pihak, sejumlah orangtua siswa menyambut baik adanya niat baik pemerintah tersebut. Apalagi selama ini mereka kerap kesulitan masalah keuangan untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Namun, pihak sekolah justru bertanya alokasi apa saja yang digratiskan.

“Saya menyambut baik jika seandainya betul, pemerintah mau mendanai sekolah sebagaimana keperluan sekolah. Karena saya membuat RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang ditanda tangani Dinas Pendidikan, itu merupakan kebutuhan minimal. Kebutuhan minimal yang peruntukannya pas-pasan, karena kalau melihat kebutuhan minimal di SMK Negeri 1 saja kebutuhannya itu sampai 5 miliar,” kata Kepala SMKN 1 Sumedang Lolly Loliawaty kepada Sumedangonline, kemarin.

Sebut dia, jika memang wacana itu benar, maka harus jelas mana saja yang akan digratiskan. “Seperti sekarang saja ada bantuan dari pemerintah untuk pembangunan, misalnya. Itu selalu ada dana sharing dari sekolah dan komite, karena tidak cukup. Contohnya, kami membangun dibantu pemerintah dua ratus juta, tapi pada kenyataannya pembangunan yang kami laksanakan itu sampai menembus angka lima ratus juta. Dana sharing itu sumbangan dari para orangtua siswa, jika sekarang digratiskan, apakah akan dicukupkan pembangunan dengan dana dua ratus juta tersebut, mau reyod atau tidak cukup terserah karena sacukup-cukupna dana yang dikasih pemerintah,” imbuhnya.

Ia pun mengatakan dana sharing yang diambil bukan dari guru, tetapi merupakan sumbangan dari orangtua siswa. Ironisnya, kata Lolly meskipun belum ada perintah digratiskan beberapa orangtua siswa justru masih banyak yang tak membayar iuran.

“Apalagi nanti kalau digratiskan. Keinginan kami dari pihak pengelola sekolah, tolong-tolonglah pemerintah itu merubah redaksinya, bukan pelayanan 12 tahun gratis. Bukan itu. Karena untuk orangtua yang kaya raya dan mampu, mungkin sudah siap untuk menyekolahkan anaknya. Jadi harusnya yang diwacanakan itu, subsidi silang, jadi tidak gratis semuanya. Orangtua yang kaya masih dapat memberikan sumbangan ke sekolah, karena kasihan orangtua miskin kok disamakan dengan yang kaya,” pungkasnya. (IRP)