Baliho PDI-P Tolak BBM Bertebaran di Sumedang

[caption id="attachment_13378" align="alignleft" width="300"] PDI-P Tolak Kenaikan Harga BBM[/caption] DARMARAJA - Sejumlah atribut bergambar Presiden I RI, Soekarno, mulai terpasang di sejumlah titik. Salahsatu di Kecamatan Darmaraja, tak hanya menempelkan gambar tokoh proklamator saja. Spanduk yang terpajang di pinggir Jalan Raya Rd Umar Wirahadikusumah betulan Cikiray Desa Darmaraja itu pun menggambarkan penolakan PDI-Perjuangan terkait rencana pemerintah yang akan kembali menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam spanduk bertuliskan ‘Indonesia Bankit Tolak Kenaikan Harga BBM’ ada gambar Megawati Soekarnoputri dan Anggota DPR RI Dapil Sumedang, Maruarar Sirait. Sebelumnya, Sekretaris DPC Sumedang, Dadang Kusna, sempat menyebutkan masyarakat Sumedang jangan aneh, jika di bulan Juni ini banyak atribut-atribu Soekarno. Pasalnya mereka telah diintruksikan pusat untuk memasang atribut-atribut itu untuk mengenang Soekarno. “Pusat memang telah mengintruksikan agar pada bulan Juni ini, seluruh kader PDI-Perjuangan untuk memasang dan memakai atribut-atribut Bung Karno, karena bulan Juni itu Bulan Bung Karno,” kata Dadang Kusna. Sebut Dadang, bagi PDI-Perjuangan, Juni merupakan bulan yang sakral. Selain pada 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, juga di Juni Soekarno lahir dan wafat. “Sehingga PDI-Perjuangan itu mempunyai pemikiran dalam rangka turut mengenang beliau, dan apalagi beliau itu sudah dinobatkan sebagai pahlawan. Jadi, sosok Bung Karno itu bukan hanya milik PDI-Perjuangan saja, tetapi juga milik seluruh Bangsa Indonesia” tandas Dadang. “Maka saya dituntut, terutama seluruh kader PDI-Perjuangan yang mengemban semangat Nasionalis, pengikut ajaran Bung Karno. Dalam bulan Juni ini, kembalilah untuk mengingat dengan cara memahami, mendalami sebagai ideology kita, dengan memahami ajaran dan pemikirannya,” tambahnya. Sementara itu terkait isi spanduk kaitan penolakan kenaikan harga BBM, menurut Dadang, PDI-Perjuangan meminta agar pemerintah lebih cerdas dalam mengelola keuangan Negara dengan tak hanya menaikan harga BBM sebagai solusi atas peningkatan angka subsidi BBM. Itu senada dengan yang dikatakan Anggota Komisi XI DPR-RI, Maruarar Sirait. Ia menjelaskan uang yang akan diperoleh dari kenaikan harga BBM sekitar Rp 25 Triliun. Dari jumlah tersebut Rp 11 Triliunnya akan digunakan untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang menurutnya merupakan belanja tak produktif. “Lalu buat infrastruktur berapa? Buat bangun kilang minyak apa? Buat bangun pipa distribusi mana? Jadi tak menyelesaikan masalah,” tegas Maruarar Sirait seperti dikutif dari beritasatu.com. “Sementara inflasi tinggi karena harga BBM naik. Harga barang naik, bunga kredit bank pasti naik. Nanti perusahaan akan ada efisiensi, bisa ada PHK. Lalu kenapa kita mau solusi itu? Sementara BLSM pun cuma lima bulan.” Menurutnya, tanpa menaikkan harga BBM, Pemerintah pun sebenarnya bisa memperoleh, bahkan uang lebih besar dari sektor lain demi menutupi kebutuhan Rp25 triliun dimaksud. Misalnya, apabila Pemerintah memilih penghematan anggaran, Pemerintah bisa mencoret pembayaran utang luar negeri, mengurangi anggaran perjalanan dinas Pemerintah yang nilainya sekitar Rp 20 triliun tiap tahun. “Ya yang seperti itu dikurangi,” ujar Maruarar. Pemerintah juga bisa memilih opsi menaikkan pendapatan negara dengan penguatan kebijakan bea keluar mineral termasuk batubara. “Pemerintah keluarkan aturan soal bea keluar mineral, tapi dikecualikan untuk batubara. Padahal bila dilakukan, itu bisa menambah Rp 40 triliun per tahun untuk Pemerintah. Kalau begitu kan tak perlu menaikkan BBM,” jelas Maruarar. “Belum lagi Pemerintah bisa menaikkan tarif cukai alkohol, tarif cukai minuman bersoda, bumbu penyedap, dan rokok. Potensinya bisa mendapat belasan triliun per tahun.” Dia menduga Pemerintah tak berani mengambil opsi itu karena adanya pertarungan kepentingan pengusaha dan Negara. “Sekarang kita tinggal pilih, kita mau ambil posisi yang mana. Bagi PDIP jelas, kami tolak kenaikan harga BBM,” tandas Putra Sabam Sirait itu. (*/ign)/SUMEDANG ONLINE

[caption id="attachment_13378" align="alignleft" width="300"] PDI-P Tolak Kenaikan Harga BBM[/caption] DARMARAJA - Sejumlah atribut bergambar Presiden I RI, Soekarno, mulai terpasang di sejumlah titik. Salahsatu di Kecamatan Darmaraja, tak hanya menempelkan gambar tokoh proklamator saja. Spanduk yang terpajang di pinggir Jalan Raya Rd Umar Wirahadikusumah betulan Cikiray Desa Darmaraja itu pun menggambarkan penolakan PDI-Perjuangan terkait rencana pemerintah yang akan kembali menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam spanduk bertuliskan ‘Indonesia Bankit Tolak Kenaikan Harga BBM’ ada gambar Megawati Soekarnoputri dan Anggota DPR RI Dapil Sumedang, Maruarar Sirait. Sebelumnya, Sekretaris DPC Sumedang, Dadang Kusna, sempat menyebutkan masyarakat Sumedang jangan aneh, jika di bulan Juni ini banyak atribut-atribu Soekarno. Pasalnya mereka telah diintruksikan pusat untuk memasang atribut-atribut itu untuk mengenang Soekarno. “Pusat memang telah mengintruksikan agar pada bulan Juni ini, seluruh kader PDI-Perjuangan untuk memasang dan memakai atribut-atribut Bung Karno, karena bulan Juni itu Bulan Bung Karno,” kata Dadang Kusna. Sebut Dadang, bagi PDI-Perjuangan, Juni merupakan bulan yang sakral. Selain pada 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, juga di Juni Soekarno lahir dan wafat. “Sehingga PDI-Perjuangan itu mempunyai pemikiran dalam rangka turut mengenang beliau, dan apalagi beliau itu sudah dinobatkan sebagai pahlawan. Jadi, sosok Bung Karno itu bukan hanya milik PDI-Perjuangan saja, tetapi juga milik seluruh Bangsa Indonesia” tandas Dadang. “Maka saya dituntut, terutama seluruh kader PDI-Perjuangan yang mengemban semangat Nasionalis, pengikut ajaran Bung Karno. Dalam bulan Juni ini, kembalilah untuk mengingat dengan cara memahami, mendalami sebagai ideology kita, dengan memahami ajaran dan pemikirannya,” tambahnya. Sementara itu terkait isi spanduk kaitan penolakan kenaikan harga BBM, menurut Dadang, PDI-Perjuangan meminta agar pemerintah lebih cerdas dalam mengelola keuangan Negara dengan tak hanya menaikan harga BBM sebagai solusi atas peningkatan angka subsidi BBM. Itu senada dengan yang dikatakan Anggota Komisi XI DPR-RI, Maruarar Sirait. Ia menjelaskan uang yang akan diperoleh dari kenaikan harga BBM sekitar Rp 25 Triliun. Dari jumlah tersebut Rp 11 Triliunnya akan digunakan untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang menurutnya merupakan belanja tak produktif. “Lalu buat infrastruktur berapa? Buat bangun kilang minyak apa? Buat bangun pipa distribusi mana? Jadi tak menyelesaikan masalah,” tegas Maruarar Sirait seperti dikutif dari beritasatu.com. “Sementara inflasi tinggi karena harga BBM naik. Harga barang naik, bunga kredit bank pasti naik. Nanti perusahaan akan ada efisiensi, bisa ada PHK. Lalu kenapa kita mau solusi itu? Sementara BLSM pun cuma lima bulan.” Menurutnya, tanpa menaikkan harga BBM, Pemerintah pun sebenarnya bisa memperoleh, bahkan uang lebih besar dari sektor lain demi menutupi kebutuhan Rp25 triliun dimaksud. Misalnya, apabila Pemerintah memilih penghematan anggaran, Pemerintah bisa mencoret pembayaran utang luar negeri, mengurangi anggaran perjalanan dinas Pemerintah yang nilainya sekitar Rp 20 triliun tiap tahun. “Ya yang seperti itu dikurangi,” ujar Maruarar. Pemerintah juga bisa memilih opsi menaikkan pendapatan negara dengan penguatan kebijakan bea keluar mineral termasuk batubara. “Pemerintah keluarkan aturan soal bea keluar mineral, tapi dikecualikan untuk batubara. Padahal bila dilakukan, itu bisa menambah Rp 40 triliun per tahun untuk Pemerintah. Kalau begitu kan tak perlu menaikkan BBM,” jelas Maruarar. “Belum lagi Pemerintah bisa menaikkan tarif cukai alkohol, tarif cukai minuman bersoda, bumbu penyedap, dan rokok. Potensinya bisa mendapat belasan triliun per tahun.” Dia menduga Pemerintah tak berani mengambil opsi itu karena adanya pertarungan kepentingan pengusaha dan Negara. “Sekarang kita tinggal pilih, kita mau ambil posisi yang mana. Bagi PDIP jelas, kami tolak kenaikan harga BBM,” tandas Putra Sabam Sirait itu. (*/ign)/SUMEDANG ONLINE

Penulis: Fitriyani Gunawan
Editor: Redaksi
Terbit: Kamis, 13 Jun 2013 17:47 WIB

PDI-P Tolak Kenaikan Harga BBM

DARMARAJA – Sejumlah atribut bergambar Presiden I RI, Soekarno, mulai terpasang di sejumlah titik. Salahsatu di Kecamatan Darmaraja, tak hanya menempelkan gambar tokoh proklamator saja.

Spanduk yang terpajang di pinggir Jalan Raya Rd Umar Wirahadikusumah betulan Cikiray Desa Darmaraja itu pun menggambarkan penolakan PDI-Perjuangan terkait rencana pemerintah yang akan kembali menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam spanduk bertuliskan ‘Indonesia Bankit Tolak Kenaikan Harga BBM’ ada gambar Megawati Soekarnoputri dan Anggota DPR RI Dapil Sumedang, Maruarar Sirait.

Sebelumnya, Sekretaris DPC Sumedang, Dadang Kusna, sempat menyebutkan masyarakat Sumedang jangan aneh, jika di bulan Juni ini banyak atribut-atribu Soekarno. Pasalnya mereka telah diintruksikan pusat untuk memasang atribut-atribut itu untuk mengenang Soekarno.

“Pusat memang telah mengintruksikan agar pada bulan Juni ini, seluruh kader PDI-Perjuangan untuk memasang dan memakai atribut-atribut Bung Karno, karena bulan Juni itu Bulan Bung Karno,” kata Dadang Kusna.

Sebut Dadang, bagi PDI-Perjuangan, Juni merupakan bulan yang sakral. Selain pada 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, juga di Juni Soekarno lahir dan wafat. “Sehingga PDI-Perjuangan itu mempunyai pemikiran dalam rangka turut mengenang beliau, dan apalagi beliau itu sudah dinobatkan sebagai pahlawan. Jadi, sosok Bung Karno itu bukan hanya milik PDI-Perjuangan saja, tetapi juga milik seluruh Bangsa Indonesia” tandas Dadang.

“Maka saya dituntut, terutama seluruh kader PDI-Perjuangan yang mengemban semangat Nasionalis, pengikut ajaran Bung Karno. Dalam bulan Juni ini, kembalilah untuk mengingat dengan cara memahami, mendalami sebagai ideology kita, dengan memahami ajaran dan pemikirannya,” tambahnya.

Sementara itu terkait isi spanduk kaitan penolakan kenaikan harga BBM, menurut Dadang, PDI-Perjuangan meminta agar pemerintah lebih cerdas dalam mengelola keuangan Negara dengan tak hanya menaikan harga BBM sebagai solusi atas peningkatan angka subsidi BBM.

Itu senada dengan yang dikatakan Anggota Komisi XI DPR-RI, Maruarar Sirait. Ia menjelaskan uang yang akan diperoleh dari kenaikan harga BBM sekitar Rp 25 Triliun. Dari jumlah tersebut Rp 11 Triliunnya akan digunakan untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang menurutnya merupakan belanja tak produktif.

“Lalu buat infrastruktur berapa? Buat bangun kilang minyak apa? Buat bangun pipa distribusi mana? Jadi tak menyelesaikan masalah,” tegas Maruarar Sirait seperti dikutif dari beritasatu.com.

“Sementara inflasi tinggi karena harga BBM naik. Harga barang naik, bunga kredit bank pasti naik. Nanti perusahaan akan ada efisiensi, bisa ada PHK. Lalu kenapa kita mau solusi itu? Sementara BLSM pun cuma lima bulan.”

Menurutnya, tanpa menaikkan harga BBM, Pemerintah pun sebenarnya bisa memperoleh, bahkan uang lebih besar dari sektor lain demi menutupi kebutuhan Rp25 triliun dimaksud.

Misalnya, apabila Pemerintah memilih penghematan anggaran, Pemerintah bisa mencoret pembayaran utang luar negeri, mengurangi anggaran perjalanan dinas Pemerintah yang nilainya sekitar Rp 20 triliun tiap tahun.

“Ya yang seperti itu dikurangi,” ujar Maruarar.

Pemerintah juga bisa memilih opsi menaikkan pendapatan negara dengan penguatan kebijakan bea keluar mineral termasuk batubara.

“Pemerintah keluarkan aturan soal bea keluar mineral, tapi dikecualikan untuk batubara. Padahal bila dilakukan, itu bisa menambah Rp 40 triliun per tahun untuk Pemerintah. Kalau begitu kan tak perlu menaikkan BBM,” jelas Maruarar.

“Belum lagi Pemerintah bisa menaikkan tarif cukai alkohol, tarif cukai minuman bersoda, bumbu penyedap, dan rokok. Potensinya bisa mendapat belasan triliun per tahun.”

Dia menduga Pemerintah tak berani mengambil opsi itu karena adanya pertarungan kepentingan pengusaha dan Negara.

“Sekarang kita tinggal pilih, kita mau ambil posisi yang mana. Bagi PDIP jelas, kami tolak kenaikan harga BBM,” tandas Putra Sabam Sirait itu. (*/ign)