Hore…! Biaya SMA/SMK/MA Bakal Gratis

KOTA-Janji H Endang Sukandar semasa kampanye untuk menggratiskan biaya pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA mulai mendekati kenyataan. Rabu (24/7) Bupati menggelar acara Peluncuran Sosialisasi Pembebasan Biaya Pendidikan bagi SMA, SMK dan MA di Gedung Negara, Rabu (24/7).
Acara tersebut dihadiri, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyudin Zarkasih, anggota DPD-RI yang juga mantan ketua PGRI Prof Muhamad Surya, para camat dan para kepala sekolah.
Tapi tak semua sekolah ikut program gratis, ada 15 sekolah yang menolak dan 99 menerima. Sekolah yang menolak beralasan masih baru berdiri dan menganggap susbsidi yang diberikan pemrintah tak mencukupi untuk anggaran sekolah.
Bupati Sumedang H Endang Sukandar mengatakan, aspirasi yang berkembang pada saat kampanye yakni masalah infrastruktur dan pendidikan gratis.
“Nah saya ingin mewujudkan kedua keinginan masyarakat itu. Hari ini kami melakukan sosialisasi program tersebut, belum melakukan launching, karena menunggu persetujuan DPRD,” katanya. HES sapaan akrabnya, meminta DPRD Sumedang mendukung penuh program tersebut.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumedang Drs Herman Suryatman mengatakan, sekolah yang bergabung untuk mengikuti program gratis adalah sekolah yang sanggup menyelenggarakan operasional pendidikan sebesar Rp116.000 per siswa per bulan. Sekolah yang belum siap yakni sekolah yang memiliki biaya operasional pendidikan di atas Rp116.000 per orang.
Adapun sekolah eks RSBI ini mempunyai operasional pendiidkan sebesar Rp200.000. SMA lainnya yang tidak mengikuti pembebasan biaya adalah SMA Al-Masoem karena sekolah ini merupakan sekolah swasta mandiri yang menolak pengalokasian dana BOS dari pemerintah.
Sebanyak 13 SMK lainnya yang menyatakan menolak menggratiskan biaya pendidikan adalah sekolah yang baru saja berdiri dalam satu atau dua tahun ini sehingga mereka belum mempunya alokasi dana BOS dari pemerintah.
“Jadi dari 69 SMK di Sumedang, ada 56 sekolah yang akan menggratiskan biaya dan 13 SMK lainnya masih belum sanggup karena mereka belum menerima BOS mengingat sekolahmnya baru berdiri. Selain itu, dari 26 SMA di Sumedang, ada 24 SMA yang jadi peserta pembiayaan gratis tapi dua lainnya yaitu SMAN 1 Sumedang dan SMA Al Masoem tidak bergabung,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumedang Herman Suryatman.
Disebutkan Herman, keikutsertaan sekolah tersebut dimulai dari penetapan standar operasional nonpersonalia. Penentuan harga dilihat dari tiga kajian yaitu produk hukum Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Operasi Nonpersonalia, realita di lapangan atau sekolah dengan melihat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan rencana pengalokasian dana. Dari tiga kajian itu, Dinas Pendidikan menetapkan bahwa biaya operasional pendidikan untuk SMA adalah Rp116.000 per orang per bulan.
Hampir semua sekolah mempunyai biaya operasional mendekati harga tersebut. Mereka langsung otomatis bersedia menjadi peserta pembebasan biaya pendidikan. Namun bagi sekolah yang mempunyai operasional di atas Rp116 ribu, disarankan untuk efisiensi sehingga bisa tercapai angka kebutuhan operasional Rp116 ribu. Sekolah-sekolah ini pun bergabung dan sanggup menggratiskan biaya pendidikannya. Tapi sekolah yang mempunyai anggaran operasional jauh di atas Rp116 ribu belum akan menggratiskan biaya karena masih timpangnya kebutuhan biaya operasional dan jumlah bantuan dari pemerintah.
Terhadap sekolah-sekolah ini, Dinas Pendidikan masih membolehkan melakukan pungutan atas persetujuan dari komite dan dinas pendidikan. Selain itu, secara periodik, sekolah ini akan diaudit biaya pendidikannya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyudin Zarkasi yang hadir dalam acara ini menyambut baik rencana ini. Di Jawa Barat, sudah ada Kabupaten Cirebon, Kabupaten Banjar, dan Kota Depok yang sudah menggratiskan biaya pendidikan SMA. Di Kabupaten Purwakarata hanya sekolah menengah negeri saja yang dibebaskan.
“Kabupaten Sumedang kini sudah akan melakukan pendidikan gratis untuk SMA, saya pikir bagus ya, itu pertanda bahwa kepala daerah respon terhadap mahalnya biaya pendidikan saat ini yang memang sudah seharusnya ditangani oleh pemerintah,” kata Wahyudin.(asp)