Rahmat: Launching Itu Tergesa-gesa

[caption id="attachment_13592" align="alignleft" width="226"] Rahmat Juliadi.[/caption]KOTA-Ketua Komisi C DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi, menilai kegiatan yang semula disebut launching yang kemudian menjadi Peluncuran Sosialisasi Pembebasan Biaya Pendidikan bagi SMA, SMK dan MA di Kabupaten Sumedang, hal yang tergesa-gesa. Ada kemungkinan Bupati Sumedang ingin segera merealisasikan apa yang dijanjikannya saat kampanye yang tertuang dalam program 100 hari kerja. “Padahal seharunya tidak seperti itu, harus terlebih dahulu menyediakan payung hukumnya. Dengan komitmennya saja masyarakat sudah tahu,” ujar Rahmat, berkomentar. Selama ini sebutnya, payung hukum berupa Peraturan Bupati pun masih dalam bentuk rancangan dan belum diserahkan ke DPRD. “Beruntung kemarin itu bukan launching pendidikan gratis. Kita sudah mendapat klarifikasi dari bupati jika kegiatan kemarin itu hanya berupa sosialisasi sebagai tahapan yang akan dilaksanakan di Sumedang setelah penetapan APBD nanti. Jika kemarin itu launching itu sudah melanggar aturan, karena dasar hukumnya belum dibuat,” ujarnya. Adanya kesan launching juga terasa dan sepertinya tersampaikan ke sejumlah pelajar. Buktinya, saat dirinya bertanya langsung ke sejumlah peserta didik yang hadir di sekitar Gedung Negara. Ia mendapati jawaban dari para peserta didik tersebut, jika mereka diundang hari itu karena akan ada peluncuran pendidikan gratis. “Padahal kan sekarang itu (kemarin, red.) itu hanya sosialisasi saja bukan peluncuran. Ini bisa jadi blunderan tak hanya ke bupati dan disdik, tapi juga ke DPRD. Takutnya, setelah ini masih ada sekolah yang masih melakukan pungutan DSP (Dana Sumbangan Pendidikan). Bahkan ada yang sudah memungut sampai 6 bulan, secara aturan kan itu harusnya dikembalikan. Jika memang kemarin itu launching pendidikan gratis,” jelasnya. Disinggung kesiapan APBD-Perubahan yang digadang-gadang dapat membantu kekurangan anggaran senilai Rp 200 ribu perbulan per-siswa. Menurut Rahmat, nilai anggaran sebesar itu tidak kecil, karena jumlah siswa yang akan diberi mencapai puluhan ribu pelajar. “Tapi akan kita coba masukan pada anggaran perubahan, tetapi itu pun melihat ketersediaan anggaran apakah ada atau tidak. Mungkin tidak akan semuanya dulu, secara bertahap,” tambahnya. (ign)/SUMEDANG ONLINE

[caption id="attachment_13592" align="alignleft" width="226"] Rahmat Juliadi.[/caption]KOTA-Ketua Komisi C DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi, menilai kegiatan yang semula disebut launching yang kemudian menjadi Peluncuran Sosialisasi Pembebasan Biaya Pendidikan bagi SMA, SMK dan MA di Kabupaten Sumedang, hal yang tergesa-gesa. Ada kemungkinan Bupati Sumedang ingin segera merealisasikan apa yang dijanjikannya saat kampanye yang tertuang dalam program 100 hari kerja. “Padahal seharunya tidak seperti itu, harus terlebih dahulu menyediakan payung hukumnya. Dengan komitmennya saja masyarakat sudah tahu,” ujar Rahmat, berkomentar. Selama ini sebutnya, payung hukum berupa Peraturan Bupati pun masih dalam bentuk rancangan dan belum diserahkan ke DPRD. “Beruntung kemarin itu bukan launching pendidikan gratis. Kita sudah mendapat klarifikasi dari bupati jika kegiatan kemarin itu hanya berupa sosialisasi sebagai tahapan yang akan dilaksanakan di Sumedang setelah penetapan APBD nanti. Jika kemarin itu launching itu sudah melanggar aturan, karena dasar hukumnya belum dibuat,” ujarnya. Adanya kesan launching juga terasa dan sepertinya tersampaikan ke sejumlah pelajar. Buktinya, saat dirinya bertanya langsung ke sejumlah peserta didik yang hadir di sekitar Gedung Negara. Ia mendapati jawaban dari para peserta didik tersebut, jika mereka diundang hari itu karena akan ada peluncuran pendidikan gratis. “Padahal kan sekarang itu (kemarin, red.) itu hanya sosialisasi saja bukan peluncuran. Ini bisa jadi blunderan tak hanya ke bupati dan disdik, tapi juga ke DPRD. Takutnya, setelah ini masih ada sekolah yang masih melakukan pungutan DSP (Dana Sumbangan Pendidikan). Bahkan ada yang sudah memungut sampai 6 bulan, secara aturan kan itu harusnya dikembalikan. Jika memang kemarin itu launching pendidikan gratis,” jelasnya. Disinggung kesiapan APBD-Perubahan yang digadang-gadang dapat membantu kekurangan anggaran senilai Rp 200 ribu perbulan per-siswa. Menurut Rahmat, nilai anggaran sebesar itu tidak kecil, karena jumlah siswa yang akan diberi mencapai puluhan ribu pelajar. “Tapi akan kita coba masukan pada anggaran perubahan, tetapi itu pun melihat ketersediaan anggaran apakah ada atau tidak. Mungkin tidak akan semuanya dulu, secara bertahap,” tambahnya. (ign)/SUMEDANG ONLINE

Penulis: Fitriyani Gunawan
Editor: Redaksi
Terbit: Kamis, 25 Jul 2013 10:26 WIB

Rahmat Juliadi.

KOTA-Ketua Komisi C DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi, menilai kegiatan yang semula disebut launching yang kemudian menjadi Peluncuran Sosialisasi Pembebasan Biaya Pendidikan bagi SMA, SMK dan MA di Kabupaten Sumedang, hal yang tergesa-gesa. Ada kemungkinan Bupati Sumedang ingin segera merealisasikan apa yang dijanjikannya saat kampanye yang tertuang dalam program 100 hari kerja.
“Padahal seharunya tidak seperti itu, harus terlebih dahulu menyediakan payung hukumnya. Dengan komitmennya saja masyarakat sudah tahu,” ujar Rahmat, berkomentar.
Selama ini sebutnya, payung hukum berupa Peraturan Bupati pun masih dalam bentuk rancangan dan belum diserahkan ke DPRD. “Beruntung kemarin itu bukan launching pendidikan gratis. Kita sudah mendapat klarifikasi dari bupati jika kegiatan kemarin itu hanya berupa sosialisasi sebagai tahapan yang akan dilaksanakan di Sumedang setelah penetapan APBD nanti. Jika kemarin itu launching itu sudah melanggar aturan, karena dasar hukumnya belum dibuat,” ujarnya.
Adanya kesan launching juga terasa dan sepertinya tersampaikan ke sejumlah pelajar. Buktinya, saat dirinya bertanya langsung ke sejumlah peserta didik yang hadir di sekitar Gedung Negara. Ia mendapati jawaban dari para peserta didik tersebut, jika mereka diundang hari itu karena akan ada peluncuran pendidikan gratis.
“Padahal kan sekarang itu (kemarin, red.) itu hanya sosialisasi saja bukan peluncuran. Ini bisa jadi blunderan tak hanya ke bupati dan disdik, tapi juga ke DPRD. Takutnya, setelah ini masih ada sekolah yang masih melakukan pungutan DSP (Dana Sumbangan Pendidikan). Bahkan ada yang sudah memungut sampai 6 bulan, secara aturan kan itu harusnya dikembalikan. Jika memang kemarin itu launching pendidikan gratis,” jelasnya.
Disinggung kesiapan APBD-Perubahan yang digadang-gadang dapat membantu kekurangan anggaran senilai Rp 200 ribu perbulan per-siswa. Menurut Rahmat, nilai anggaran sebesar itu tidak kecil, karena jumlah siswa yang akan diberi mencapai puluhan ribu pelajar.
“Tapi akan kita coba masukan pada anggaran perubahan, tetapi itu pun melihat ketersediaan anggaran apakah ada atau tidak. Mungkin tidak akan semuanya dulu, secara bertahap,” tambahnya. (ign)