Pemkab Dianggap Tak Peduli OTD Jatigede
- Penulis: Fitriyani Gunawan
- Editor: Redaksi
- Terbit: Kamis, 20 Mar 2014 18:59 WIB
Audensi antara Pemerintah Kabupaten Sumedang, dengan Orang Terkena Dampak (OTD) Jatigede, yang diwakili Perkot Dam Jatiber dan Forum Kepala Desa mengalami Deadlock.
Itu terjadi setelah Bupati Sumedang, H Ade Irawan tak hadir dalam pertemuan dengan OTD Jatigede di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Rabu (19/3).
Padahal menurut Ketua Perkot Dam Jatiber, Djaya Albanik, mereka datang ke Sumedang, atas undangan Bupati Sumedang, H Ade Irawan, namun justru si pengundangnya sendiri tak hadir dan lebih memilih mewakilkan ke Sekda Sumedang Zaenal Alimin.
“Justru kami menghargai Pak Sekda (Zaenal Alimin), yang sekarang ini justru lebih peduli pada kami (masyarakat OTD), kami sangat malu dengan Pak Sekda, yang terus menerima kami dengan baik. Tapi kami sebenarnya, datang ke sini atas undangan bupati, dan kami memang sangat mengharapkan adanya kebijakan dari Bupati Sumedang untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini,” kata Dajaya Albanik, yang meminta pertemuan ditutup jika tak mampu menghadirkan bupati.
Wajar jika sejumlah perwakilan OTD merasa dipermainkan dan berang dengan tak adanya bupati itu. Karena mereka harus menunggu berjam-jam, menurut Djaya Albanik, dalam undangan tertera pukul 08.00, namun rapat baru dimulai pukul 15.00.
“Secara pribadi, kami kecewa karena pemberitahuan hanya lewat SMS dan mendadak lagi. Sementara kami sudah terlanjur berangkat ke IPP pagi-pagi,” katanya.
Di tempat yang sama Direktur LSM Instan Ifan Yudhi Wibowo, menyebutkan adanya dua agenda bersamaan pada jadwal bupati, menunjukan jika manajemen dan koordinasi dalam stafing bupati Sumedang, kurang berjalan.
Padahal, jika acara Musrenbang sudah dijadwalkan lebih dahulu. Maka acara pertemuan dengan OTD Jatigede bisa diundur pada jadwal yang kosong, karena sebut Ifan, warga OTD menuntut Bupati Sumedang, dapat bertanggung jawab pada warganya.
Sementara itu menyinggung, yang diagendakan pihak Pemkab Sumedang, adalah berkait dengan adanya pengusulan bupati tentang apa-apa saja yang menjadi permasalahan di OTD Jatigede.
Menurut Ifan, permasalahan di OTD Jatigede sudah jelas. Bahkan sudah mengirimkan data melalui Pansus ke Pemerintah Pusat. “Yang kami inginkan itu, sudah sejauh mana aspirasi kami di pusat ditindak lanjuti. Bukan ranah membicarakan apa yang akan diusulkan, tapi harusnya meminta jawaban pusat,” tandasnya kesal.
Usulan rapat diakhiri didukung pula Ketua Pansus Jatigede DPRD Sumedang, Edi Askhari, menurut pemerintah harusnya fokus untuk dapat menyelesaikan permasalahan tentang OTD Jatigede. Termasuk selain Bupati Sumedang, seluruh SKPD juga harus dihadirkan, agar terjadi titik temu.
Sementara itu Sekda Sumedang, Zaenal Alimin, menyebutkan, tak hadirnya Bupati meski yang mengundangnya bupati, jangan dipandang secara subjectiv tetapi harus secara sistem.
“Kenapa itu yang mengundang Bupati, karena bukan hanya warga OTD saja, tapi juga DPRD dan SKPD lainnya juga diundang. Ini sistem. Tidak selamanya, undangan di tandatangani bupati, bupati juga harus hadir. Saya diundang ke Jakarta, yang mengundang Menko, tapi yang hadir bisa siapa saja,” jelasnya.
Meski demikian, Zaenal Alimin, menyetujui pertemuan dihentikan dengan tidak ada titik temu yang jelas. Bahkan saat Sumeks ingin mencoba mengorek informasi lebih dalam, Zaenal Alimin, enggan memberikan statemen.
“Punten nuju ‘panas keneh’, besok aja pagi-pagi,” kata Zaenal Alimin.
Sementara itu OTD Jatigede yang tak langsung pulang sempat berkumpul di halaman depan IPP, mereka sepakat akan mengirimkan surat usulan pada Bupati Sumedang, untuk menjadwal ulang pertemuan dengan OTD.
“Tetapi kami batasi maksimal dalam minggu ini harus ada pertemuan, dan harus dilakukan di Gedung DPRD, karena itu rumah kami,” tandas Ketua Forum Kepala Desa Jatigede, Didin Nurhadi.**
Liputan : Asep Herdiana, Igun Gunawan – Sumedang Ekspres