Home / PENDIDIKAN

Rabu, 3 September 2014 - 15:49 WIB

Rawan Korupsi, KPK Awasi Dana Pendidikan



Ilustrasi

Ilustrasi

NEGARA telah menganggarkan sebesar 20 persen bagi dana pendidikan, atau setara dengan 368 triliun rupiah pada 2014 ini, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 130 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 238 triliun rupiah. Namun, fakta ironi menunjukkan 30 juta anak tidak bisa sekolah, masih banyak dijumpai infrastruktur yang rusak, serta 296 kasus korupsi dana pendidikan yang terungkap pada 2003-2013 yang menyeret 479 tersangka, sehingga merugikan negara senilai 619 miliar rupiah.

Hasil audit BPKP, Inspektorat Jenderal Kemdikbud, dan Kemenag atas tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan masih terjadi penyimpangan. KPK juga menemukan praktik gratifikasi terkait TPG yang melibatkan para guru dan oknum dinas pendidikan. KPK menghitung, nilai gratifikasi pada suatu kabupaten lebih dari 1,3 miliar per triwulan. Diduga peristiwa ini juga terjadi di seluruh kabupaten/kota dan skema dana pendidikan lainnya.

Baca Juga  Ini Pesan Bupati Sumedang untuk Dinda Kharisma

Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsup) korupsi pada dana pendidikan. Harapannya, perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan dapat tercapai.

Tim korsup pendidikan telah memetakan lima masalah, antara lain lemahnya pengendalian internal; lemahnya sistem administrasi; lemahnya kontrol publik; adanya kekosongan dalam implementasi pengawasan; serta minimnya sumber daya untuk mengawasi dana pendidikan, khususnya pada dukungan anggaran pengawasannya. Pada tahun 2013, anggaran pengawasan pada seluruh provinsi tidak ada yang mencapai angka 1% sesuai dengan instruksi pada SE Mendagri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008.

Pada 25-26 Juni 2014, KPK telah mengadakan sosialisasi dan workshop rencana aksi kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsidana pendidikan kepada seluruh Inspektorat Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dalam rangka memberikan pemahaman tentang peran dan wewenang Inspektorat Daerah dan Kanwil Kemenag dalam melakukan pengawasan dana pendidikan.

Baca Juga  Atlet O2SN dan FLS2N Harus Tampil Maksimal

Dari sini disepakati sejumlah rencana aksi, antara lain Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan di seluruh provinsi; Peningkatan peran dan kompetensi aparat Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana pendidikan; Memberikan ulasan dan saran perbaikan pada sistem pengelolaan dana pendidikan kepada instansi terkait; Mendorong peningkatan kualitas basis data pokok pendidikan; Menyempurnakan sistem pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana pendidikan untuk mendorong partisipasi kontrol publik; serta Melakukan pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pengelola dana pendidikan.

KPK mengharapkan, rencana aksi ini mampu meminimalisasi penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, beradab dan bermartabat melalui pendidikan yang berkualitas dan berkarakter dapat terwujud.(*/rls)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

PENDIDIKAN

MPLS, Siswa Baru di SMPN 1 Cimalaka Diajak Lukis Barang Bekas
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Wilayah 3 Sumedang menggelar kegiatan Pelatihan Pembuatan Program e-Library dan Manajemen Pengelolaan Perpustakaan Digital di SMP Negeri 1 Cimalaka. Kamis, 18 Februari 2021.

PENDIDIKAN

Tingkatkan Wawasan Pustakawan, MKKS Wilayah 3 Sumedang Gelar Pelatihan E-Library

PENDIDIKAN

Belum dibayar, ahli waris segel SDN Kirisik padahal mau ujian nih …

PENDIDIKAN

Bupati Sumedang Apresiasi Prestasi SMKN 1 Sumedang

PENDIDIKAN

September Dana PIP Siswa SD di Kabupaten Sumedang Cair
Guru di lingkungan SMP Negeri 1 Cimalaka Kabupaten Sumedang saat ini tengah menyelenggarakan kegiatan In House Training (IHT) dengan tema: Kita Tingkatkan Kompetensi Guru. Selasa, 8 Juli 2020.

PENDIDIKAN

Persiapan Hadapi Tahun Ajaran Baru, SMPN 1 Cimalaka Gelar IHT
Kepala SMP Negeri 8, Asep Jamiat

PENDIDIKAN

Tahun Ajaran Anyar SMPN 8 Sumedang Siapkan Program Keterampilan

PENDIDIKAN

ICMI berharap pemimpin Sumedang kudu berpihak pada pendidikan