Tanah Pasar Tanjungsari dipertanyakan kepemilikannya?

Pemerintah Kabupaten Sumedang, menggelar rapat pembahasan penggunaan tanah pasar Tanjungsari, di Ruang Rapat Sekda Gedung IPP, Senin, 26 Oktober 2015. Rapat dihadiri Kabag Tapem Setda, Deni Tanrus, Kabag Hukum Ujang Sutisna, unsur BPKA, Diskop UKM Perindag, BPN dan ahli waris pemilik lahan.
Rapat tersebut membahas status tanah, yang mana Endang cucu dari ahli waris Rd. Winata Prawira alias Rd. Mohamad Isak alias Mas Winata Prawira sebagai pemilik lahan, mempertanyakan hak kepemilikan tanah yang saat ini digunakan oleh pemeritah daerah menjadi pasar Tanjungsari seluas 14.000m2 dari total luas tanah dan mengklaim jika pihaknya tidak pernah atau merasa menjual tanah di lokasi tersebut kepada siapapun.
“Kami mengajukan permohonan tuntutan ganti rugi kepada Bupati Sumedang atas pemakaian tanah seluas 14.000m2, yang saat ini digunakan sebagai Pasar Tanjungsari dan dapat dibayar sesuai dengan harga pasar sekarang,” ujar Endang.
Menilik pada data dan catatan yang ada di kantor pertanahan, pihak Badan Pertanahan Nasional yang diwakili Mariman membenarkan ada lahan milik Winata Prawira yang dibuktikan dengan adanya kartu agraris igendom.
“Ini adalah surat ukur tahun 1923 atas nama Mas Winata Prawira dan kartu agraris igendom-nya masih ada dan asli atas nama Rd. Winata Prawira seluas 103.465m2 tertanggal 16 Oktober 1925, hanya saja belum mengalami perubahan/diperbaharui statusnya menjadi tanah milik,” terang Mariman sembari menunjukan kartu dan surat ukur tersebut.
Pihak ahli waris, sebelumnya pernah memperjuangkan status kepemilikan tanah tersebut melalui pengadilan, namun gugur karena tidak jelasnya batas-batas dan susunan ahli waris yang tidak komplit. Selain menggugat lahan pasar seluas 14.000m2, para ahli waris juga berencana akan menggugat kepemilikan sisa lahan yang ada.
Diakhir pertemuan, Sekda Zaenal Alimin menyarankan untuk mengumpulkan dan menginventarisir semua data yang detail dan akurat dari semua pihak terkait status tanah pasar Tanjungsari dan memerintahkan bagian tata pemerintahan untuk mengagendakan kembali pertemuan selanjutnya.

Baca Juga  Zaenal-Asep Serahkan Kekurangan Syarat Dukungan ke KPU

Reporter : Iwan Rahmat

REPORTER
: Admin
EDITOR
: Admin
CREDIT FOTO
:
TERBIT
:

Tinggalkan Balasan