Home / Pilihan Redaksi / SUMEDANG

Kamis, 7 Januari 2016 - 16:54 WIB

Hiwapa: Revitalisasi Pasar Terkesan Lambat



KOTA-Revitalisasi pasar Sandang Sumedang dikhawatirkan molor dari jadwal yang ditetapkan. Kegamangan tersebut diungkapkan Himpunan Warga Pasar (Hiwapa) Sumedang saat audensi dengan Komisi B DPRD, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang di ruang rapat Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (6/1).
Dalam pertemuan tersebut terungkap jika pembangunan revitalisasi pasar versi Hiwapa Baru 5 persen, karena hingga saat ini baru terpasang tihang pancang. Sementara menurut Diskoperindag sudah mencapai 17 persen dan versi laporan dari pengusaha sudah mencapai 20 persen.
Pantauan dilapangan, memang prosesnya baru sebatas pada penggalian pondasi dan pemasangan serta pembetotan tihang pancang pada satu blok disebelah selatan. Sementara blok lain masih berupa galian pondasi. Padahal pembangunan revitalisasi pasar sudah berjalan 3 bulan dari yang dijanjikan 18 bulan selesai.
Molornya, pembangunan pasar diduga karena pembayaran pada pekerja yang terlambat. Versi Hiwapa, pekerja pembangunan pasar tersebut sudah 3 kali berubah pemborong.
Bahkan menurut Pembinan Hiwapa, Muhammad Noor, pengembang pasar Sumedang saat ini tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun pasar dan hanya menunggu dari pembayaran uang muka pembelian kios. “Itu menandakan pengembang miskin, tidak kredibel,” kata Muhammad Noor ditengah audensi berlangsung.
Kecurigaan Hiwapa makin menguat, karena di lapangan mereka mendapati kenyataan, jika para pekerja banyak yang mengeluh tidak dibayar, bahkan hingga saat ini, menurut keterangan Noor, sudah rombongan ke-tiga yang mengerjakan pembangunan pasar.
Hiwapa meminta, agar pemerintah bisa melakukan kajian lebih mendalam jika pengembang saat ini tidak kredible, sebaiknya, kata Noor, memilih pengembang lain.
Menanggapi hal itu, Kepala Diskopindag Kabupaten Sumedang, Dicky Rubiana, menyebutkan idealnya saat audensi ada dari pihak pengembang. Namun, sayangnya pihak pengembang tidak datang, dengan tidak memberikan alasan. Padahal, pihaknya, kata Dicky, sudah melayangkan surat undangan terkait akan adanya audensi tersebut.
Terkait informasi adanya pekerja yang tak dibayar, Dicky membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia malah menambahkan informasi tambahan jika ada pemilik warung nasi yang bangkrut karena dihutangi para pekerja pasar. “Kondisi itu memang betul, bahwa pengembang itu dalam pengerjaan pembangunan dengan sistem kontrak di-subkan ke pengusaha lain. Jadi, pekerja itu merupakan tanggang jawab sub pengusaha itu, bukan Bangun Jaya Alia (pengembang, red.). Bahkan saya mendapat informasi juga yang makan di si ibu warung, sampai pemilik warung itu bangkrut (karena tidak dibayar), memang benar,” ujar Dicky.
Dicky berjanji akan melakukan evaluasi kinerja atas kejadian tersebut. Tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memberikan teguran baik lisan maupun tulisan pada pihak pengembang, jika terbukti lalai dalam melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan pihak pengembang.(faz)

Baca Juga  Gelar Karya Bakti, Kodim 0610/Sumedang Bantu Pengerjaan Jalan, Saluran Air dan Juga Loneng
Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Sebanyak 62 Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kabupaten Sumedang mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOP). Bantuan diserahkan anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin S.Sos, MM., di Pondok Pesantren Modern Al-Aqsha Cibeusi Jatinangor Sumedang. Senin, 14 September 2020.

Pilihan Redaksi

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Salurkan BOP Senilai Rp 1,8 M untuk Ponpes

Pilihan Redaksi

Wartawan Kecewa, Pelayanan Petugas BPJS Sumedang

Pilihan Redaksi

Empat Rumah di Citali Alami Retakan
Kepala Desa Nyalindung Budi Yanto

SUMEDANG

Cegah Corona, Kades Nyalindung Terpaksa Tutup Objek Wisata
Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia

Pilihan Redaksi

Beban Kerja Tinggi Siltap Aparat Desa di Sumedang Belum Cair, Komisi I Minta Segera Dicairkan

Pilihan Redaksi

Sinergi Tokoh Adat dan Budaya Sukseskan Pemilu Damai

Pilihan Redaksi

Hati hati ASN Tak Netral, 18 Kasus Sudah Masuk KASN

Pilihan Redaksi

Ini Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS di Kabupaten Sumedang