Hasil Musrenbang, ada kesepakatan rumusan skala prioritas

Wakil Bupati H Eka Setiawan membuka Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumedang Tahun 2016 yang dilaksanakan di Gedung Negara, Rabu (2/3).
Musrenbang diikuti oleh Forkopimda, pimpinan SKPD, unsur Bappeda Provinsi Jawa Barat, unsur Bappeda daerah tetangga, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan dan profesi, LSM, perusahaan, serta delegasi Musrenbang Kecamatan dan SKPD. Sedangkan narasumber terdiri atas Deputi Pengembangan Regional dan Otda Bappenas RI, Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Kabid Ekonomi pada Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, dan Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang Subagio selaku panitia penyelenggara kegiatan menyampaikan, tujuan Musrenbang adalah untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat kecamatan dan SKPD serta merumuskan prioritas yang akan didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
“Hasil yang diharapkan adalah kesepakatan tentang rumusan kegiatan prioritas untuk menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD) dan rancangan kerja RKPD,” ujarnya.

Baca Juga  Di Era Lompatan Teknologi Informasi, Pers Justru Makin Diperlukan

Wabup H Eka Setiawan ketika membuka acara mengatakan, secara substansial, RKPD 2017 merupakan RKPD Tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap ke-3 sehingga penyusunannya tidak terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Visinya yaitu Sumedang Sejahtera Agamis dan Demokratis (Sumedang Sehati) Tahun 2025.

Dikatakan, perencanaan pembangunan kabupaten harus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan desa yang akan mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah, provinsi, maupun kabupaten. Begitu juga dengan perencanaan pembangunan di SKPD. “Hal ini menjadi amanat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kelembagaan organisasi perangkat daerah juga akan turut berubah seiring dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN,” katanya.

Keberhasilan pembangunan, sambung Wabup, salah satunya diukur dengan kondisi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. “Untuk itu, prioritas pembangunan 2017 diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendorong pengembangan wilayah. Hal ini sesuai dengan tema Musrenbang yaitu ‘Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur’,” ucapnya.

Baca Juga  DPMD Sumedang Ngajugjug Desa Numpak Motor

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Jawa Barat Bambang Agus Suhardi menyatakan, Musrenbang diharapkan menghasilkan rumusan komprehensif RKPD di Kabupaten Sumedang dengan tujuan meningkatkan sinergitas serta keharmonisan pelaksanaan pembangunan baik di kabupaten, provinsi, maupun nasional. “Sinergi kuat antara pemangku kepentingan tersebut telah berhasil memberikan dorongan positif terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di seluruh Jawa Barat,” ujar Gubernur yang akrab disapa Aher tersebut.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemkab harus terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan pusat dalam implementasi program-program nasional melalui berbagai peran dalam skema keuangan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran berbasis individu secara serentak.

Baca Juga  Mulai Hari Ini Logistik Eks Pilkada Ditarik ke KPU Sumedang

Ketua Komisi C Nurdin Zaen yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Irwansyah Putra mengatakan, sesuai Perda perencanaan penganggaran Kabupaten Sumedang, pemerintah daerah sudah merencanakan pembagian pagu yang terdiri atas Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) sebesar Rp. 35 mililar, Pagu Sektoral SKPD Rp. 193 miliar, Pagu Kecamatan Rp 25 miliar, dan Pagu Kelurahan Rp. 4,2 miliar. “Yang menjadi perhatian kita adalah pagu untuk membidik program unggulan dan program prioritas yang bentuk capaian kinerjanya paling terlihat. RKPD untuk Tahun 2017 tidak berpatokan kepada kemampuan keuangan daerah, melainkan kepada kebutuhan pemerintah daerah,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan agar segala kegiatan, baik yang didanai APBD maupun APBN, termasuk DAK, semuanya masuk ke dalam RKPD. “Jangan sampai terulang lagi seperti kemarin, Harus diformulasikan supaya kegiatan-kegiatan tersebut masuk kepada RKPD,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK