Sekda Sumedang, Sayangkan Pembangunan Jembatan Rancapurut Belum Terealisasi

Sekretaris Dinas Marga dan Sumber Daya Air, H. Rohaendi, menyampaikan, berdasarkan hasil rapat sebelumya sudah disepakati bahwa sebelum H-7 pembongkaran jembatan segala utilitas yang ada baik milik PLN, Telkom, maupun PDAM harus sudah dipindahkan. Disampaikan pula dalam rapat tersebut bahwa tidak akan ada pembuatan jembatan darurat sehingga jalan ditutup total dan arus lalu lintas dialihkan.
“Namun pada kenyataannya, kami mendapati tuntutan dari warga berupa kompensasi atas ditutupnya jalan,” katanya.
Apabila tidak dibuatkan jembatan darurat, mereka meminta dana untuk mengganti penghasilan mereka selama pembangunan jembatan belum selesai.
“Apabila menggunakan jembatan sementara atau Jembatan Bailey dibutuhkan dana sekitar Rp. 350 juta untuk menyewanya. Begitu juga dibutuhkan dana sewa lahan untuk jembatan sementara itu. Permasalahannya tidak ada biaya baik untuk kompensasi maupun jembatan darurat,” ujarnya.
Ence Lemi Aminudin atas nama tokoh masyarakat setempat menyayangkan minimnya sosialisasi rencana pembangunan jembatan sehingga banyak masyarakat yang belum siap dan pada akhirnya menolak.
“Mungkin masyarakat kaget atas rencana ini. Idealnya sosialisasi disampaikan lebih awal. Jangan mendadak,” ujarnya.
Ia tidak berkeberatan jika lahannya dipakai sementara untuk penggunaan jembatan Bailey, namun ia juga meminta perhatian pemerintah atas lahannya di dekat jembatan yang terus menerus tergerus arus.
“Hampir 2.500 m² lahan yang hilang akibat digerus air sungai. Saya tidak tahu harus kemana minta ganti rugi. Ke depannya saya minta agar dilakukan pula normalisasi,” katanya.
Ketua Paguyuban Kusir Rancamulya, H. Ade, menyampaikan bahwa armadanya mendukung penuh rencana penggantian jembatan, namun ia memohon adanya perhatian dari pemerintah untuk kesejahteraan para kusir selama mereka tidak bisa beroperasi.
“Adanya jembatan yang baru sebenarnya adalah keuntungan bagi kami. Karena menurut rencana, jembatan tersebut akan lebih tinggi daripada sebelumnya sehingga tidak menyulitkan para kusir ketika melewati jembatan. Kami juga rela harus berhenti untuk sementara. Tetapi kami tidak akan menolak jika ada perhatiannya berupa kadeudeuh,” ucapnya.***

Baca Juga  Prajurit Yonif R-301/PKS Dibekali Cara Atasi Konflik Sosial di Tengah Masyarakat

Laman: 1 2

Respon (0)

  1. Kalo Kang Boby Mulyana , pantes “menyayangkan” — pa sekda mah tugasnya eksekusi , tentu dgn smart lobby dgn berbagai pihak — jika memang hrs ditutup , kan sementara — juga msh bisa lewat – nguriling sekian kali tawaf — dan juga untuk jangka panjang — ke aya ngangkut lauk hasil nguseup mang Wawan Tea — hiks.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK