Home / Pilihan Redaksi / Politik

Sabtu, 23 Desember 2017 - 19:56 WIB

Batasan Mahar dan Cost Politik, Ini Penjelasan KPU Sumedang



SUMEDANG – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Hukum, SDM, dan Partisipasi Masyarakat KPU Sumedang, Elsya Tri Ahaddini, menyebutkan pelaku yang melakukan mahar politik baik pasangan calon maupun partai politik bisa terkena sanksi yang cukup berat, jika dugaan terjadinya mahar politik terbukti.

Ada pun sanksinya, sebut dia jika itu menimpa pasangan calon menurut Elsya, maka calon dimaksud jika terbukti akan terkena sanksi diskualifikasi.
Sementara untuk partai politiknya akan disanksi tidak boleh mengajukan pasangan calon pada periode Pilkada berikutnya, selain itu akan mendapatkan denda 10 kali lipat. Sayangnya selama ini masyarakat belum mengetahui terkait adanya aturan tersebut.
“Mahar politik itu memang yang dilarang menurut Undang Undang, sanksinya cukup berat, yakni diskualifikasi. Yang kedua parpol yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan lagi di Pilkada berikutnya. Harus membayar denda 10 kali lipat dari sejumlah mahar. Namun memang masyarakat yang hingga saat ini, belum tahu tentang aturan itu kalau sudah tahu saya kira masyarakat juga bisa turut bersama mengawasi,” kata Elsya pada Sumedang Online (sumedangonline.com) usai acara diskusi kepemudaan ‘Bagaimana Peran Kita Dalam Menyukseskan Pilkada’ di Cafe Roemah 151, hari ini (23/12/2017),
Disinggung perbedaan mahar dan cost politik dia menyebutkan hal itu beda beda tipis. Meski demikian dia optimiatis Panwas sudah memiliki regulasi yang jelas, mana yang disebut mahar politik dan cost politik tersebut. “Memang ini agak sulit (tentang mahar politik) karena memang umpet umpetan karena tidak mungkin terbuka. Yang jelas di sana ada transaksi politis dan memang ke depan ini bagian dari pengawas yang harusnya sudah tahu, harus bisa dicermati dan analisis,” sambungnya.
Dia juga menyebutkan selama pemilukada Sumedang berlangsung belum ada laporan terjadinya diskualifikasi, namun karena di Undang Undang sudah ada memungkinkan hal itu terjadi.
“Memang selama ini belum ada, kasus seperti itu. Tapi karena undang undangnya memungkinkan itu bisa saja terjadi. Diskualifikasinya itu, yang saya tahu terjadinya setelah penetapan pasangan calon. Ada yang menyampaikan aduan itu yang bisa diproses,” ungkapnya. ***

Baca Juga  [Banjir Lumpur Berulang] Sekda: Pemerintah Sudah Memberikan Teguran

Laporan: Pitriyani

Baca Juga  Konslet Listrik, bangunan perpustakaan SD Cipasang terbakar
Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Politik

Target Partisipasi Pemilih 90 persen, KPUD Gencar Sosialisasi

Pilihan Redaksi

HIWAPA Sumedang Kritik Seratus Hari Kerja Bupati Sumedang
SMPN 1 Sumedang melalui Wakil Kepala Bidang Kurikulumnya, Hj. Listiana menyambut baik rencana sekolah tatap muka di tahun ajaran baru.

PENDIDIKAN

Belajar Tatap Muka Segera Dimulai, SMPN 1 Sumedang Siapkan Tiga Aspek Penting

Pilihan Redaksi

Waduh,Dua Pekan 14 Orang Terkena DBD

Pilihan Redaksi

Pilgub Jabar :Cermati Calon, Jadilah Pemilih Cerdas

OLAHRAGA

Menpora Tinjau Pelatnas Voli Duduk Asian Para Games 2018

OLAHRAGA

Minim Dukungan Pemda, IPSI Bidik Juara Umum di Popwil
Polres Sumedang Gelar Apel Pasukan Kesiapan Pengaman Pilkades Serentak 2020 dipimpin Bupati Sumedang H. Dony AHmad Munir didampingi Kapolres Sumedang AKBP. Eko Prasetyo Robbyanto, Dandim 0610/Smd Letkol Inf Zaenal Mustofa, dan Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra.

Halo Polisi

Polres Sumedang Gelar Apel Pasukan Kesiapan Pengaman Pilkades Serentak 2020