Home / Nasional / Pilihan Redaksi

Minggu, 24 Juni 2018 - 18:24 WIB

Jangan Terkecoh Hoax Penetapan Formasi Tenaga Honorer



SUMEDANGONLINE, JAKARTA – Kabar bohong atau hoax penetapan formasi tenaga honorer untuk pengangkatan CPNS kembali beredar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa tidak pernah menerbitkan laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016–2019.

“Kami kembali menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Jangan sampai terkecoh hoax,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Infomasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Jakarta, Minggu (24/06).

Herman mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan kabar yang tidak jelas sumbernya. “Waspada dan selalu mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi. Silahkan up date berbagai informasi tentang pendayagunaan aparatur negara di website resmi menpan.go.id,” tegasnya.

Baca Juga  Jumlah Positif Covid 19 di Sumedang PCR 1 Orang, Rapid Test 11 Orang

Berita yang beredar di media sosial itu seolah-olah dikeluarkan Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017. Isinya, berupa kuota formasi dari sejumlah instansi pemerintah pusat serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, kode cepat, nama instansi, formasi, usul masuk, dan ditetapkan.

Tidak jelas apa maksud pembuat surat tersebut menyebarkan berita bohong itu melalui media sosial, karena Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS. Jelas ada motif tidak baik dibalik penyebarannya. E-formasi sendiri merupakan usulan dari instansi pemerintah untuk formasi CPNS, hanya pihak berwenang yang bisa mengakses e-formasi.

Baca Juga  Menpora Ingin Pemuda Kreatif Mendapat Tempat Berkesenian

Beberapa waktu yang lalu, telah beredar juga persyaratan dan pemberkasan usulan CPNS di daerah dari tenaga honorer di kabupaten di Indonesia yang dikeluarkan oleh BKN. Namun BKN telah mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut hoax. “Berdasarkan pengalaman, beredarnya hoax seperti itu berujung aksi penipuan CPNS. Jadi berhati-hatilah,” pungkas Herman. (HUMAS MENPANRB)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Sumedang, Jajang Heryana

Pilihan Redaksi

Overload Karyawan, Mungkinkah Ada Suap di PDAM? Ini Jawaban DPRD Sumedang

PENDIDIKAN

MenPANRB: IPDN sebagai agen perubahan
Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, menyambut baik pelantikan Dodoy Cardaya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang.

Pilihan Redaksi

Ketua KPU Sumedang: Dodoy Langsung Kerja Awasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

KABAR DARI GEDUNG NEGARA

Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Seorang warga Sumedang Selatan dijemput tim PSC 119 diduga dia teridentifikasi Covid-19. Berdasarkan informasi diperoleh orang yang dimaksud tersebut saat ini sudah berada di RSUD Sumedang.

Pilihan Redaksi

Tim PSC 119 Jemput Seorang Warga Sumedang Diduga Teridentifikasi Covid-19
Presiden Joko Widodo (Jokowi) perpanjang PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus 2021. Kebijakan PPKM level 4 ini akan diberlakukan merata di seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jawa-Bali.

Nasional

PPKM Level 4 Dilanjutkan, Ini Empat Penyesuaian Salahsatunya Pasar Rakyat Diperbolehkan Buka

JATINANGOR

Puluhan Rutilahu Tunggu Keseriusan Pemerintah

Pilihan Redaksi

Genangan air masih tinggi, hindari kawasan Kahatex macet total