Menu

Mode Gelap

Pilihan Redaksi · 23 Okt 2018 10:11 WIB ·

Warga Desa Mulyasari Pertanyakan Prosedur Pemberhentian Kades Deni

REPORTER: ADMIN | EDITOR: ADMIN

WARGA DESA MULYASARI PERTANYAKAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN KADES DENI:

[DESK] Lebih dari 100 orang warga Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang menggeruduk kantor desanya, Senin (22/10/2018). Mereka mempertanyakan prosedur pemberhentian Kepala Desa Deni Heripan dan pengangkatan Pjs Desa Mulyasari.

Pasalnya masyarakat menuding ada kejanggalan dalam prosedur pengajuan pemberhentian kepala desa yang diajukan BPD. Alasannya, BPD tidak melibatkan seluruh anggota BPD untuk melakukan musyawarah.

Sebagai informasi, Kepala Desa Deni Heripan diberhentikan lantaran tersandung kasus Narkoba. Dia dituntut 1 tahun penjara, namun vonis hakim menjatuhkan 8 bulan penjara dengan masa tahana 6 bulan yang sudah dilakoninya.

Pjs Kades Mulyasari Soma, menampik jika pemberhentian kepala desa Mulyasari tidak sesuai dengan prosedur. “Pemberhentian Kades sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Desa. Pengangkatan Pjs, guna memperlancar tugas jalannya pemerintahan,” ungkapnya.

Kasi Pem Kecamatan Sumedang Utara Dedih menyebutkan sebetulanya yang dipermasalahkan warga Desa Mulyasari bukan masalah pemberhentian kepala desa tetapi condong ke mekanismenya. “Dalam hal ini menurut mereka, BPD tidak mengajak yang lainnya untuk bersmusyawarah. Berangkat dari situ seolah-olah yang mereka tafsirkan ajuan pemberhentian itu bukan atasnama BPD tapi atasnama pribadi, itu yang jadi masalahnya,” kata Dedih.

Baca Juga  Polres Sumedang Gelar Ops Yustisi, Belasan Orang Tejaring Razia di Tempat Berbeda

Pihak kecamatan sendiri sebut Dedih tak mengetahui jika prosedur ajuan surat pemberhentian itu, mekanismenya seperti itu. “Pihak kecamatan tidak tahu masalah ini, yang penting bagi kami ada laporan terus ditandatangani dicap. Itu kan legal. Nah, persepsi masyarakat yang hadir, bahwa itu teh atasnama pribadi, jadi anggota tidak dibawa-bawa.”

“Kita mengusulkan karena memang di Perbup, prosedurnya BPD dulu yang melaporkan kemudian ditindak lanjuti oleh kecamatan untuk diajukan ke Bupati. Sekarang dari camat ke Bupati tidak bisa, karena harus dari bupati dulu.”

“Wallahualam ya, karena saya tidak menyaksikan. Hanya dari pendapat masyarakat yang hadir sekarang yang komplen, bahwa keputusan itu tidak didukung oleh semua anggota, bukan hasil musyawarah,” sambungnya.

Sementara mengenai SK Pemberhentian dan Pengangkatan Pjs Kades, menurut Dedi tidak dipermasalahkan masyarakat. “Tidak dibatalkan, pertama yang menyampaikan Pak Iwan, bahwa kami tidak mempermasalahkan SK pemberhentian SK pengangkatan tapi yang dipermasalahkan itu prosedurnya. Tadi saya pertegas kembali, apakah pembicaraan atasnama masyarakat yang hadir sekarang dalam hal ini Pak Iwan sebagai juru bicara, apakah disetujui semua. Mereka bilang setuju, jadi mereka tidak mempermasalahkan SK Pemberhentian. Tadi juga saya suruh bikin berita acara, bahwa masyarakat tidak mempermasalahkan SK Pemberhentian dan tidak mempermasalahkan juga SK pengangkatan pejabat,” tutupnya.

Baca Juga  Dinas Perdagangan Sumedang Akan Sebar 8 Ribu Paket Sembako

BPD Mulyasari Didin, saat dikonfirmasi SUMEDANG ONLINE apakah betul tidak melibatkan anggota BPD lainnya saat mengambil putusan untuk pengajuan pemberhentian kepala desanya.  Dia menyebutkan musyawarah yang dilakukan pihaknya sebatas perwakilan.

“Dalam hal ini diwakili oleh BPD, dan kita semua juga tidak terlepas dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, juga kita tidak lepas konsultasi BPMPD dan Camat. Jadi kita juga, Pak ini bagaimana? Masalahnya namanya juga jabatan politik, pasti ada pro dan kontra. Ada yang pro ada yang nggak senang jadi semua saya akomadasi, tapi saya akomodasi itu tidak lepas dari bimbingan Camat dan BPMPD. Masalah tidak melibatkan semua warga karena mereka itu tidak semuanya mengerti undang undang. Ada istilahnya ada perwakilan, jadi intinya ini kurang sosialisasi,” jelasnya. [iwan]

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Bupati dan Ketum Pusat Hadiri Pelantikan Koordinator Hamida Kabupaten Sumedang

29 November 2021 - 22:05 WIB

Acara pelantikan koordinator Himpunan Alumni Miftahul Huda ( HAMIDA ) Kabupaten Sumedang masa khidmat 2021 - 2026 dilaksanakan di Gedung Negara. Sabtu 27 November 2021.

Puncak Hari Jadi, Korpri Sumedang Gelar Donor Darah

29 November 2021 - 21:52 WIB

Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-50 Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tingkat Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman

Letkol Inf Mohammad Syaifuddin Fanany Kini Jadi Komandan Batalyon Infantri Yonif Raider 301/PKS

26 November 2021 - 13:14 WIB

Jabatan Komandan Batalyon Infantri Raider 301/Prabu Kian Santang resmi diserahterimakan dari Letkol Inf Wahyu Alfian Arisandi ke Letkol Inf Mohammad Syaifuddin Fanany. Upacara serah terima jabatan dipimpin KASBRIG 15 Kujang/II Kodam III/Siliwangi Letkol Inf Imam Wicaksana di Lapangan Yonif Raider 301 Prabu Kian Santang Sumedang Jawa Barat. Selasa, 24 November 2021.

Imbas Pandemi Covid-19 Angka Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Sumedang Naik Jadi 10,26 Persen

26 November 2021 - 13:04 WIB

Mety Supriyati selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menyebutkan akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang meningkat dari 9,05 persen menjadi 10,26 persen.

Sambil Menangis Yana ‘Cadas Pangeran’ Sampaikan Permohonan Maaf pada Masyarakat

22 November 2021 - 12:15 WIB

Yana Supriatna, saat menyampaikan permohonan maaf di Mapolres Sumedang. Senin, 22 November 2021.

Heboh Kebohongan Yana Cadas Pangeran, Kini Dia Terancam Tiga Tahun Bui

22 November 2021 - 11:59 WIB

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago
Trending di SUMEDANG