Home / Pilihan Redaksi / Politik

Senin, 4 Maret 2019 - 14:53 WIB

Kehadiran ASN di Harlah PPP Terancam Pidana Pemilu



SUMEDANG.ONLINE, BAWASLU — Kehadiran seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Harlah ke-46 PPP jadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumedang.

Menurt anggota Bawaslu Sumedang, Ade Sunarya, kegiatan tersebut sudah mengarah pada kegiatan politik praktis menghadapi Pemilu 2019, sehingga tidak dibenarkan ASN menghadirinya.

”Saya rasa kegiatan Hari Lahir PPP ke 46 yang dilaksanakan pada 3 Maret 2019 di Aula Asia Plaza, adalah kegiatan pengurus dan kader PPP, serta dilihat dari susunan acara sudah mengarah pada kegiatan politik praktis menghadapi Pemilu 2019. Jadi, tidak dibenarkan ASN menghadiri kegiatan tersebut,” tandas Ade.

Dikatakan dia, berdasarkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 494 Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Baca Juga  Jatigede, Nurdin: KBM, jangan sampai bubar

Pasal 547 setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Meski demikian, pihak Bawaslu masih akan mengkaji kegiatan tersebut. ”Kami akan melihat kondisi faktual di lapangan, karena petugas kami dari Panwaslu Kecamatan Sumedang Utara melakukan pengawasan di lapangan. Kami akan pelajari terlebih dahulu hasil pengawasan mereka, jadi belum menentukan kesimpulan, namun kiranya ada dugaan pelanggaran pidana Pemilu,” jelasnya.

Baca Juga  Ini Alasan Konkerkab PGRI Sumedang di Pangandaran

Dikatakan Ade disamping itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Kode Etik ASN.

Sebagai informasi kegiatan Harlah dihadiri Ketua Umum PPP Ir. H. Romahurmuziy, ST (Gus Romi), Wakil Sekjen PPP Hj. Ratih Sanggarwati, Sekretaris Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saeful Hidayat, Ketua Kaderisiasi (OKK), Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Ketua DPC PPP Sumedang, para Calon anggota Legislatif, pimpinan PAC PPP di 26 Kecamatan se-kabupaten Sumedang serta ribuan kader dan Simpatisan PPP. (Suhaya Kuya)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Pilihan Redaksi

Dony Jadi Bupati Terpilih, Tunggu Tiga Hari Lagi

Pilihan Redaksi

Hujan, Waspada Ancaman Longsor
Bupati Sumedang dan jajaran Forkompimda Sumedang saat pelepasan bantuan pertama bansos berupa natura senilai Rp100ribu yang disalurkan oleh masing masing kecamatan.

Pilihan Redaksi

Salurkan Bansos, Bupati: Jangan Sampai Ada Warga Sumedang Kelaparan
Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXl Dim 0610 Koorcab Rem 062 PD Ill/Siliwangi menggelar Jumat berkah yang dipimpin Ketua Persit Cabang XXl Kodim 0610/Sumedang, Maharani Zaenal Mustofa di Desa Cilayung,desa Cileles,desa Jatiroke wilayah Koramil 1005/Cikeuruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Jumat, 20 Nopember 2020.

Pilihan Redaksi

Ketua Persit KCK Dim 0610/Sumedang: Jumat Berkah Rutin Digelar

Politik

PKS Tak Mau Terjebak Dikotomi Tua Muda

PENDIDIKAN

Rp 15 ribu Persiswa di Program Gizi Anak Sekolah

DAERAH

Malam Jumat, warga OTD Jatigede dihebohkan babi

Pilihan Redaksi

Serentak, anggota kodim dicek surat surat kendaraanya