Home / Pilihan Redaksi / SUMEDANG

Rabu, 11 Desember 2019 - 22:50 WIB

Ini Curhat Kepala Sekolah Terkait Dugaan Jual Beli Jabatan



SUMEDANG.ONLINE – Polemik dugaan adanya jual beli jabatan pada proses pengangkatan dan penugasan guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang terus bergulir.

Tudingan itu makin mengalir deras, setelah ada dugaan Dinas Pendidikan tidak komitmen dengan perjanjian awal yang akan melakukan rotasi dan mutasi jabatan meski pun jabatan kepala sekolah itu tinggal 1-3 bulan lagi.

Jadi semua kepala sekolah. harus,eu… walaupun satu bulan lagi eu … pensiun. Harus tetap rotasi mutasi, itu perjanjian ti ditu teh, ti dinas pendidikan. Ternyata, ternyata … karena pakai uang, mungkin, aya anu angger, kitu. Heunteu rotasi mutasi. Tapi anu tilu bulan mah meureunan da teu make duit, angger ngacleng, pindah kitu,” ujar seorang kepala sekolah saat menhubungi reporter SUMEDANG.ONLINE melalui sambungan telepon.

Yang lebih menyolok dari kegiatan jual beli jabatan itu, disinyalir tak melibatkan pengawas yang melakukan Penilaian Kerja Kepala Sekolah (PKKS). Diduga yang terlibat dalam proses rotasi dan mutasi itu hanya orang-orang pada Dinas Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saja, tanpa melibatkan pihak PKKS.

Pan eu kieu, di tempatkeun si anu di SD bagus teh, nilai penilaian kerja kepala sekolahna bagus. Jadi tidak ada artinya penilaian PKKS yang dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi tetap nu alus nilaina ka SD goreng, naon teh, anu goreng nilaina ka SD alus, kitu. Jadi harapanna mah, harus sesuai dengan penilaian kinerja, kitu. Jangan sampai malah salah menempatkan orang, jadi orang yang bener-bener berpotensi ditempatkan di tempat yang jelek, sedangkan yang tidak berpotensi di tempatkan di yang kurang enak. Kitu we harapanna mah. Naon teh, supaya terbukalah mata Dinas Pendidikan itu, orang-orang Dinas Pendidikan. 

Yang tahu persis, bahwa orang tersebut baik bagus kinerjanya itu adalah pengawas, sedangkan ini, naon teh, draft pemberian pemetaan rotasi mutasi itu orang Dinas Pendidikan, sedangkan pengawas tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan saurang oge pengawas mah. Jadi Dinas Pendidikan we jeung PGRI, kitu,” bebernya.

Baca Juga  Pagelaran Wayang Kulit, Warnai Hajat Solokan Ruwat Jagat

Jadi saha wae anu boga dulur anu deukeut, eta nu dijadikeun, teu apaleun jelema eta teh goreng gawena, kitu. Teu apaleun eta nu alus, eta nu alus teh saha, kepala sekolah di mana, kitu, eta harapanna teh. Jangan sampai, naon teh, dinu kasat mata teh karena uang, karena kedekatan, karena kekerabatan, hoyong digubris eta,” tandasnya.

Sebagai informasi pada Senin, 9 Desember 2019 dilakukan pengangkatan dan penugasan guru sebagai kepala sekolah di Lingkungan Gedung Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Ada pun jumlah pengangkatan dan penugasan guru sebagai kepala sekolah untuk SMP berjumlah 72 orang sedangkan untuk SD berjumlah 565 orang.

Kejadian ini sangat ironis dengan pernyataan Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, yang memastikan jika pada proses pengangkatan dan penugasan guru sebagai kepala sekolah itu tak ada proses jual beli jabatan.

Baca Juga  Rinso Kupas Soal Izin Pertambangan

”Ini sebuah hal yang biasa di organisasi dalam rangka penyegaran, meningkatkan kinerja dan sebagainya, tapi dalam kesempatan ini saya tegaskan lagi bahwa ini tidak ada lagi jual beli jabatan apa pun. Jadi kami ingin yang berprestasi ditempatkan di tempat yang baik, dari reward and punishment,” kata Dony usai acara saat itu pada sejumlah wartawan termasuk repoter SUMEDANG.ONLINE.

Menanggapi itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Agus Wahidin membantah soal adanya dugaan tersebut, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan. Dikatakan dia, jika memang itu benar ada, mohon agar ditangkap dan seret oknum itu ke hadapannya.

”Seret, baik itu si pemberi dan yang menerimanya dan akan saya bina,” kata Agus.

Dia mengaku, tidak mengetahui adanya oknum yang bermain pada promosi dan mutasi kepsek.

Dia menegaskan, clear and clean dalam masalah tersebut dan tidak menampik jika implementasi kebijakan itu ada yang puas dan tidak. ”Sebelum pelantikan kepsek dilaksanakan, untuk menentukan nominatifnya, sudah dilakukan melalui sidang terbuka,” ujarnya.

Dalam sidang itu, kata dia, dihadiri bupati, sekda para pengawas dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang. ”Satu persatu data nominatifnya kami bedah. Dan cukup sulit bagi kami, untuk mengambil keputusan,” kata dia.

Karena itu saya tidak menampik ada yang merasa puas dan tidak pasca pelantikan Kepsek dilaksanakan,” ujarnya. ** TIM SUMEDANG.ONLINE**

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Sumedang Akan Gelar Festival Kopi #2

BISNIS

Sumedang Akan Gelar Festival Kopi #2

SUMEDANG

Nyalip Dua Truk, Pemotor Meninggal Ditempat

Pilihan Redaksi

Ade Heri, Anak Buruh Tani di Sumedang Ini Lulus Jadi Calon Bintara Polri

Pilihan Redaksi

Selamat Jalan Kang Hendra Korsum

BISNIS

Pandemik Corona, Perusahaan di Sumedang Telah Lakukan Protokol Kesehatan

Pilihan Redaksi

Hari ini, Tim Peneliti Cagar Budaya Terjun Langsung ke Benteng Batrai

Pilihan Redaksi

Hingga pukul 16.00 baru 9 parpol yang mendapat tanda terima peserta pemilu di kabupaten Sumedang

Pilihan Redaksi

Ini Antusiasme Warga Karangpakuan di Pilkades Serentak