Menu

Mode Gelap

Pilihan Redaksi · 28 Feb 2020 18:44 WIB ·

Ada Keluhan Dokumen Kependudukan Tak Sampai, Kantor Pos Sumedang Diminta Berikan Klarifikasi

REPORTER: ADMIN | EDITOR: ADMIN

Kepala Bidang PIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, A. Beni Triyadie

BENI TRIYADIE: Kepala Bidang PIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, A. Beni Triyadie

SUMEDANG.ONLINE, DISDUK (28/2/2020) – Kepala Bidang PIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, A. Beni Triyadie, berharap Kantor Pos Sumedang dapat memberikan klarifikasi berkaitan dengan masih adanya keluhan warga yang belum mendapatkan data kependudukan. Dan atau masih ada warga yang harus mengambil data kependudukannya ke Kantor Pos.

“Ini harus diluruskan, dan kiranya yang harus memberikan klarifikasi dari pihak Kantor Pos Sumedang. Karena sebelumnya kami telah melaksanakan kerjasama dengan pihak Kantor Pos. Berupa penandatanganan, serta telah memberikan kepercayaan penuh kepada Kantor Pos untuk bisa  mendistribusikan dokumen kependudukan tersebut sampai ke rumah masing-masing warga. Makanya setiap dokumen tersebut harus dituliskan alamat yang dituju oleh pihak petugas pos,” ujar Beni pada SUMEDANG ONLINE di ruang kerjanya, Jumat, 28 Februari 2020.

Baca Juga  Ponpes Nashoihul'ibad Tutup Peski Ramadan

Kerjasama yang dimaksud Beni, yakni dengan Program Simpay Arum yang merupakan program inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil Sumedang. ”Program inovasi layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang, yang mana kita  menerbitkan sebuah program layanan pendistribusian melalui yang bekerjasama dengan jasa kantor Pos Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga  Longsor, Putuskan Jalur Cipeundeuy-Cimanintin

Dikatakan Beni, berdasarkan kesepakatan, Kantor Pos memiliki kewajiban untuk dapat mengantar sebanyak tiga kali, selain itu juga kantor pos harus ada laporan ke Disdukcapil secara retur. Apalagi sebut Beni, untuk setiap dokumen yang diantarkan oleh kantor pos, jasanya dikenakan sebesar Rp. 8 ribu. “Apabila tidak terantarkan tidak dibayar, dan harus dikembalikan ke Disdukcapil,” pungkasnya. *SUHAYA*

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

Bupati dan Ketum Pusat Hadiri Pelantikan Koordinator Hamida Kabupaten Sumedang

29 November 2021 - 22:05 WIB

Acara pelantikan koordinator Himpunan Alumni Miftahul Huda ( HAMIDA ) Kabupaten Sumedang masa khidmat 2021 - 2026 dilaksanakan di Gedung Negara. Sabtu 27 November 2021.

Puncak Hari Jadi, Korpri Sumedang Gelar Donor Darah

29 November 2021 - 21:52 WIB

Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-50 Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tingkat Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman

Letkol Inf Mohammad Syaifuddin Fanany Kini Jadi Komandan Batalyon Infantri Yonif Raider 301/PKS

26 November 2021 - 13:14 WIB

Jabatan Komandan Batalyon Infantri Raider 301/Prabu Kian Santang resmi diserahterimakan dari Letkol Inf Wahyu Alfian Arisandi ke Letkol Inf Mohammad Syaifuddin Fanany. Upacara serah terima jabatan dipimpin KASBRIG 15 Kujang/II Kodam III/Siliwangi Letkol Inf Imam Wicaksana di Lapangan Yonif Raider 301 Prabu Kian Santang Sumedang Jawa Barat. Selasa, 24 November 2021.

Imbas Pandemi Covid-19 Angka Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Sumedang Naik Jadi 10,26 Persen

26 November 2021 - 13:04 WIB

Mety Supriyati selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menyebutkan akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang meningkat dari 9,05 persen menjadi 10,26 persen.

Sambil Menangis Yana ‘Cadas Pangeran’ Sampaikan Permohonan Maaf pada Masyarakat

22 November 2021 - 12:15 WIB

Yana Supriatna, saat menyampaikan permohonan maaf di Mapolres Sumedang. Senin, 22 November 2021.

Heboh Kebohongan Yana Cadas Pangeran, Kini Dia Terancam Tiga Tahun Bui

22 November 2021 - 11:59 WIB

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago
Trending di SUMEDANG