ISTIMEWA/SUMEDANG ONLINE

Ketua PPDI Sumedang: Apdesi dan PPDI di Kabupaten Lain mah Bersinergi

SUMEDANG.ONLINE, PPDI (13/2/2020) – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang, Utep Ruspendi menanggapi disoalnya keberadaan PPDI oleh Apdesi Sumedang. Padahal jika dibandingkan dengan kabupaten lain, sebut Utep, di kabupaten lain dua organisasi perangkat desa ini malah bersinergi.

Dirinya mencontohkan ada kepala desa yang menjadi Ketua PPDI, seperti yang terjadi pada Kepala Desa Banjarsari Kabupaten Ciamis sebagai Ketua PPDI Provinsi Jawa Barat. Bahkan saat pasca Pilkades di Kabupaten Garut ada perangkat desa yang dikeluarkan, PPDI pun maju untuk menengahinya.

“Jadi Apdesi sama PPDI di Kabupaten lain mah bersinergi, saling menguatkan, tentang kesejahteran desa, pokonya gitu. Berangkat ke Jakarta sama-sama, nggak ada masalah. Cuman di Sumedang saja seperti ini, karena belum paham atau gimana?” ungkapnya pada reporter SUMEDANG ONLINE di kediamannya, Kamis, 13 Februari 2020.

Utep bahkan kembali mencotohkan, pada Silatnas 141 di Jakarta sewaktu mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk penandatanganan PP 11 tentang Siltap Perangkat Desa. Usaha itu membuahkan hasil dengan setaranya Silatap kepala dan perangkat desa menjadi setara dengan PNS kelas 2A.

“Karena kami awalnya gini A, kita pergi ke Jakarta itu karena ingin status perangkat desa itu jadi PNS, awalnya nih. Nggak bisa secara regulasi, tapi Siltapnya disetarakan dengan PNS golongan 2A, begitu kata Pak Presiden. Ya, tidak apa-apa, ya ditanda tanganilah, gitu. Jadi semuanya naik, kepala desanya naik, kepala desanya naik. Jadi kita tidak berbicara kepala desa dan perangkat desa, tidak. Semuanya kesatuan desa. Kenapa Sumedang didirikan PPDI, isin, kita itu hanya sebagai penikmat. Dari mulai UU Desa saha anu berangkat ka ditu, jadi penikmatkan. Ari kitu mah tos aya wadahna, Sumedang mana untuk mendampingi ke sana. Apakah PPDI pernah demo di Kabupaten, nggak. Kita audensi saja,” bebernya. ** IWAN RAHMAT ***