Home / Pilihan Redaksi / Politik

Selasa, 18 Februari 2020 - 22:01 WIB

[RAPAT PARIPURNA DPRD] Fraksi PDIP Bahas Gaji Pegawai dan Uang Pensiun PDAM

Oky Yulisthyra Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumedang

OKI: Oky Yulisthyra Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumedang


SUMEDANG.ONLINE, DPRD (18/2/2020) – Fraksi PDI Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Sumedang menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal yang sudah berubah badan hukumnya dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). F-PDI Perjuangan mengharapkan pengelolaan Perumda bisa lebih transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat Sumedang.

“Kalau kita telaah lebih mendalam Perumda ke depan harus lebih transparan lagi, berkaitan dengan proses pengangkatan organ organiasi. Mulai dari kuasa pemilik modal, dewan pengawas dan direksi. Serta pemberian hak keuangan bagi Dewas, Direksi dan Jajaran Pegawai. Tentunya kita semua mengharapkan besar, akan makin baiknya pengelolaan Perumda Tirta Medal Sumedang,” ujar Oky Yulisthyra yang membacakan Pandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan.

Baca Juga  Sosialisasi Pilgub, KPU Gandeng 30 Perguruan Tinggi

PDI Perjuangan juga tidak mengharapkan seperti yang terjadi saat ini dimana adanya kabar yang kurang sedap, seputar gaji pegawai yang belum terbayar sampai uang jasa pengabdian jasa pensiun yang belum diterima.

“Sungguh ironis bagi sebuah perusahaan yang memonopoli sebenarnya tidak ada saingan,” jelasnya.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan sejumlah pertanyaan pada Bupati Sumedang berkaitan dengan draft Raperda tersebut. Dimana, dalam draft tersebut dijelaskan kuasa pemilik modal memiliki kewenangan yang mutlak dalam menentukan dewan pengawas dan jajaran direksi dengan berbagai persyaratan yang demikian ketat.

Baca Juga  Keracunan Daging Kambing, 10 Warga Sukajaya Masuk IGD

“Kami mohon penjelasan dari saudara bupati berkaitan dengan tahapan ini. Mengingat dalam tahapan ini biasanya selalu terjadi konflik kepentingan terhadap semua pemangku kepentingan. Dan hal ini disinyalir menjadi salahsatu sumber tidak berkembangnya perusahaan. Dalam setiap tahun BPK selalu mengeluarkan hasil pemeriksaan yang menerangkan perusahaan daerah ini dalam kondisi sehat. Dari sisis pengelolaan keuangannya akan tetapi dalam kenyataannya masih ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan seperti pembayaran gaji karyawan dan kewajiban-kewajiban lainnya,” bebernya. *IWAN RAHMAT*

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

KABAR DARI GEDUNG NEGARA

Ini 10 Desa di Sumedang yang dapat penghargaan Kadarkum

DAERAH

Waduh, Warga OTD Jatigede Krisis Sarana Ibadah
Sumedang Akan Gelar Festival Kopi #2

Pilihan Redaksi

Selama 2019, Angka Kemiskinan di Sumedang Turun 0,71 Persen

KABAR DARI GEDUNG NEGARA

Sambut HUT TNI ke-71, Kodim 0610/Sumedang gelar Upacara Ziarah Nasional

Pilihan Redaksi

Pesan Kapolres Sumedang, Pilihan Boleh Beda Tapi Tetap Indonesia
Kegiatan pembinaan rohani dan mental atau Binrohtal di Mapolres Sumedang rutin digelar empat kali dalam sebulan setiap hari Kamis.

Halo Polisi

Polres Sumedang Rutin Gelar Pembinaan Rohani dan Mental

Pilihan Redaksi

Imbas Disposal Cisumdawu, banjir tutup Jalan Rancakalong-Pamulihan

Pilihan Redaksi

PKL Tampomas Keukeuh Tak Mau Pindah, Erwan Tetap Ditertibkan