Pembangunan Puskesmas Hariang Disoal, Ini Jawaban Dinkes Sumedang

Tampak depan Puskesmas Hariang berdasarkan map google tahun 2018.

SUMEDANG.ONLINE, DINKES (20/3/2020) – Pembangunan lanjutan Puskesmas Hariang, Kecamatan Buahdua disoal. Masalahnya pekerjaan konstruksi yang dikerjakan CV Diandra Putri, Kabupaten Garut itu diduga belum sepenuhnya kelar.

Selain itu menurut sumber SUMEDANG ONLINE, pengerjaan proyek tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Kondisi demikian menurutnya sangat berbahaya bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Pengawas lapangan yang ditunjuk Dinas Kesehatan, jika memang pekerjaannya belum kelar.

“Jadi selama kurun waktu masa kontrak tidak ada pengawasan efektip,” tegas dia.

Untuk mengklarifikasi informasi tersebut SUMEDANG ONLINE mencoba menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Aan Sugandi selaku Kasie Pelayanan Primer dan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyebutkan jika pengerjaan pembangunan Puskesmas Hariang sudah rampung. Meski demikian dia megakui jika pada 2019 ada enam persen pengerjaan yang belum beres, meski pada tahun berikutnya bisa selesai dikerjakan.

Baca Juga  Dana terkumpul baru Rp 7,2 juta di kitabisa.com

“Tahun kemarin 94 persen. Jadi ada 6 persen yang belum beres, tapi sekarang ini sudah beres. Sudah seratus persen. Cuman yang dibayar itu 94 persen, artinya yang 6 persen akan dibayar di tahun ini, di tahun 2020. Nanti diperubahan dibayarnya, bukan sekarang, yang dibayar kemarin hanya 94 persen,” ujar Aan.

Alasan dilakukan pembayaran dua termen tersebut, karena pada saat Provisional Hand Over (PHO) ditemukan hasil total keseluruhan setelah dihitung hanya 94 persen. “Sehingga yang harus dibayar pada tahun 2019 hanya 94 persen, artinya ada 6 persen yang kita tidak dibayarkan. Tapi untuk pembangunan harus diteruskan, sampai dengan 100 persen,” jelas dia.

Karena pekerjaan pembangunan Puskesmas tersebut saat ini telah kelar, maka sebut dia, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki hutang pada CV tersebut. “Jadi yang enam persen akan dibayar di perubahan sekitar Oktoberan,” ungkap dia.

Baca Juga  Pemrov Jabar Dukung Sumedang Wujudkan Destinasi Wisata Kelas Dunia

Disinggung apakah benar perusahaan tersebut di blacklist, menurut Aan, informasi itu tidak benar. Hanya saja, pihak perusahaan akan mengalami kerugian. “Karena selain belum beres, kemudian adendum waktunya lebih. Jadi CV itu lebih waktu, jadi kalau lebih waktu itu dia akan didenda perhari, hitunganya. Ada perhitungannya. Jadi sekarang harus beres 90 hari , kemudian dia beresnya 120 hari, berarti 30 harinya itu dia kena denda perhari,” bebernya.

Ditanya apakah tidak ada putus kontrak dengan CV tersebut, dia menyebutkan tidak bisa karena masih ada tanggungjawab. “Jadi sebenarnya sekarang itu tidak ada masalah, karena kemarin itu sudah langsung diperiksa oleh BPK. Cuman kita belum tahu hasilnya, temuan BPK sejauh mana, belum ada karena baru diperiksa. Jadi itu mah konsekuensi BPK. Jadi misalkan kalau secara perhitungan BPK ini baru beres 80 persen, tetep si perusahaan itu harus mengembalikan 14 persen, karena tadi kan yang sudah dibayar 94 persen. Itu mah nanti konsekuensi BPK,” jelas dia yang menyebutkan hasil 94 persen berdasarkan PHO dari PPK.

Baca Juga  Tak Capai Target PPDB, Guru di SMPN 8 Sumedang Terpaksa Harus Pindah Mengajar

Sebagai informasi berdasarkan data dari laman LPSE Kabupaten Sumedang Pagu anggaran Rp 1.100.000.000,00 dengan nilai HPS Rp 1.099.961.573,09 dikerjakan oleh CV DIANDRA PUTRI KP. CILAME 02/04 DESA JANGKURANG KEC. LELES – Garut (Kab.) – Jawa Barat, dengan nilai penawaran Rp 939.526.467,09 dan nilai terkoreksi Rp 939.526.467,09. *IWAN RAHMAT*

REPORTER
: Admin
EDITOR
: Admin
CREDIT FOTO
:
TERBIT
:

Tinggalkan Balasan