Pilihan Redaksi, SUMEDANG

Pilkades Serentak di Sumedang Ditunda, Komisi I Minta Pemda Segera Buat Perbup

Penulis: Redaksi | Editor: Redaksi

SUMEDANG.ONLINE, GEDUNG NEGARA (22/3/2020) – Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020, ditunda. Demikian, salahsatu isi dari jumpa pers yang disampaikan Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir di Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Ahad, 22 Maret 2020.

“Semua tahapan kegiatan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020, pelaksanaannya ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Dengan catatan penundaan dimaksud tidak membatalkan tahapan yang sudah dilaksanakan sebelumnya,” ujar Dony.

Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia, membenarkan berkait dengan penundaan pelaksanaan Pilkades Serentak yang ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

“Ya, tadi dalam rapat dengan Muspida dibahas juga terkait dengan penyelenggaraan Pilkades serentak. Terutama dengan meningkatnya, perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Dengan adanya yang positif, kemudian juga dalam pengawasannya atau dalam pemantauannya itu lebih dari 686 orang. Ini tentu jadi pertimbangan bagaimana Pilkades ini, harus diputuskan secepatnya. Dan tadi seluruh peserta memutuskan, sepakat untuk memutuskan menunda penyelenggaraan Pilkades 8 April mendatang, ” jelas Asep Kurnia.

Baca Juga  Sebanyak 24 Anggota Linmas Bantu Satpol PP Sumedang Jaga Pusat Kota

Penundaan ini dilakukan terhadap tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan. “Jadi yang sudah itu tetap, dianggap syah dan untuk kedepan yang belum termasuk juga pemungutan suara, kita tunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” ungkap dia.

Karena itu, sebut politisi Golkar yang karib disapa Akur ini, setelah adanya pengumuman penundaan Pilkades Serentak ini, dia berharap agar Pemerintah Daerah segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) berkaitan dengan penundaan tahapan dimaksud.

Baca Juga  Asep Kurnia langsung serahkan kendaraan dinas Ketua KPU Sumedang

“Karena kan kalau Pilkades ini diatur dalam peraturan daerah dan kemudian juga dengan Peraturan Bupati tentang Pilkades Serentak ini. Nah tentu perubahan ini harus segera dibuat regulasinya, peraturan kepala daerah atau peraturan bupati,” tandas dia. *FITRI/IWAN RAHMAT*

Tinggalkan Balasan