101 Ribu Bantuan non-DTKS di Sumedang Segera Cair

Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi jajarannya memonitor kesiapan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Sosial (PSBB) di posko pemeriksaan kesehatan atau check point kewilayahan PSBB Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar, Selasa (21/4/2020).
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi jajarannya memonitor kesiapan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Sosial (PSBB) di posko pemeriksaan kesehatan atau check point kewilayahan PSBB Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar, Selasa (21/4/2020)./SUMEDANGONLINE
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi jajarannya memonitor kesiapan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Sosial (PSBB) di posko pemeriksaan kesehatan atau check point kewilayahan PSBB Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar, Selasa (21/4/2020).

SUMEDANG.ONLINE – Bupati Sumedang mengusulkan sebanyak 22 ribu warga Sumedang terdampak Covid-19 ke Gubernur Jawa Barat untuk mendapat bantuan dari non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS.

”Saya sudah menyampaikan kepada Gubernur, 22 ribu warga yang tidak memiliki NIK dan KK mohon untuk dipertimbangkan. Jawabannya silakan dimasukan asal ada surat pertanggungjawaban mutlak dari RT/RW setempat yang menyatakan bahwa warga tersebut layak mendapatkan bantuan,” ungkap Dony Ahmad Munir.

Sebelumnya Bupati, menyebutkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat terkena dampak Covid-19 (non-DTKS) di Kabupaten Sumedang akan segera terealisasi. Data usulan dari RT/RW untuk jaring pengaman sosial, awalnya diajukan 150 ribu Kepala Keluarga (KK). Namun setelah dilakukan validasi data oleh Disdukcapil dengan mengacu pada KK dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), data tersebut menjadi 128 ribu KK. Jumlah ini kemudian dicocokan kembali oleh dinsos terakhir menjadi 101 ribu.

Baca Juga  Bappeda Sumedang, Belajar Pengelolaan Sampah ke Sleman

Dijelaskannya, data usulan sebanyak 101 ribu KK untuk warga yang tercatat dalam data non-DTKS di Kabupaten Sumedang sudah pada tahap sinkronisasi dari RW masing-masing dan saat ini data tersebut sedang diupload kedalam aplikasi sapa warga Provinsi Jawa Barat.

Alhamdulillah di Kabupaten Sumedang ada 1.800 RW, 1.000 lebih sudah masuk aplikasi tinggal sisanya 800. Insya Allah besok selesai, mudah-mudahan hari Senin sudah bisa langsung dicairkan sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani PSBB,” imbuhnya.

Baca Juga  Sejak PPKM Darurat di Sumedang, Terjadi 214 Pelanggaran dan Denda Terkumpul Rp16,6 Juta

Adapun untuk bantuan sosial yang saat ini sudah diterima sebagian warga, kata Bupati, berasal dari bantuan reguler Pusat dan Provinsi melalui program PKH, BPNT termasuk bantuan sosial yang disalurkan melalui PT. POS yang diberikan untuk 17 ribu warga yang tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

”Data tersebut merupakan data terdahulu sekitar 2-3 tahun lalu bukan data baru yang terdampak Covid-19, jadi intinya yang diusulkan 101 ribu lebih atau non-DTKS untuk warga yang terdampak Covid-19 belum terealisasi yang baru ada baru DTKS,” jelasnya.

Baca Juga  Duta Besar RI Untuk Jepang Apresiasi Ubi Cilembu Sumedang

Pada kesempatan itu pun, Bupati meminta agar warga tidak merasa khawatir jika belum mendapatkan bantuan sosial. Menurut Bupati, ada tujuh pintu bantuan untuk masyarakat selama pemberlakuan PSBB. Dari tujuh pintu tersebut masih ada empat pintu lagi yang belum terealisasi.

”Ada empat pintu lagi, satu di DTKS yaitu BLT Kemensos (DTKS) dan tiga lagi untuk non-DTKS yaitu Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten, BLT Dana Desa,” pungkasnya. (4215)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK