Dewan Sebut Pemda Sumedang Dinilai Belum Siap PSBB, Ini Alasannya

• Penulis: Fitriyani Gunawan
• Editor: Redaksi
• Terbit: Selasa, 28 Apr 2020 00:28 WIB

SUMEDANG.ONLINE – Anggota DPRD Sumedang, H Deden Yayan Rusyanto, menyatakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dinilainya belum siap dalam menyelenggarakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dikatakannya di sela inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah desa/kelurahan termasuk kecamatan yang ada di wilayah Daerah Pemilihan Sumedang 1.

Dikatakan Politisi Partai Golkar, banyak keluhan yang disampaikan berkaitan dengan pemberlakuan PSBB tak hanya dari masyarakat tapi juga dari para petugas.

“Ya saya mah memantau di lapangan itu seperti apa. Sesuai dengan standar operasionanya nggak. Keluhannya banyak, keluhan itu dari masyarakat dari aparat dan petugas itu sendiri. Kalau dari sisi petugas itu siap, semua sudah pada siap. PSBB itu seperti apa, diperiksanya seperti apa. Saya tidak tahu ketidaksiapannya dari sisi apa, apakah dari sisi penganggaran kurang lancar atau bagaimana. Katanya di tiap posko itu tidak ada apa-apa. Kalau menurut saya (Sumedang) belum siap,” tandas Deden usai melakukan Sidak ke Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara. Senin, 27 April 2020.

Meski demikian, Sumedang kandung mengajukan diri untuk pemberlakuan PSBB dan telah disetujui Kementerian Kesehtan, siap tidak siap, Sumedang harus siap.

“Harapannya ya semua harus siap, karena sudah disampaikan dan sudah menjadi berita bahwa PSBB dilaksanakan dari tanggal sekian sampai dengan sekian kan gitu. SOP nya seperti gini, aturannya seperti gini. Tinggal persiapannya sudah siap apa belum? Ternyata di kecamatan-kecamtan lain tidak jauh berbeda. Maksudnya seperti tanjungsari masih rame-rame, ntah apa? Apakah karena masyarakat kecewa yang tadinya masyarakat menunggu bantuan teu datang-datang akhirnya mereka keluar sendiri mencari kehidupan, sesuap nasi. Berbagai macam lah, karena tadi, artinya kita tidak siap,” imbuhnya.

Berkaitan dengan adanya posko-posko pemantauan baik di perbatasan maupun di kewilayahan. Deden justru berpendapat, semesetinya pos-pos itu hanya diperketat di perbatasan saja, agar kehidupan masyarakat tetap normal.

“Saya kira cukup diperbatasan-perbatasan saja, supaya kehidupan bisa berjalan. Saya juga kurang paham, apa yang disebutkan zona merah, sementara di wilayah wilayah seperti yang ada itu kan sudah terisolir. Seperti Kahatex, sudah saja disetop di situ, jangan sampai menyebar kemana-mana. Menurut saya seperti itu. Cuman perlu ketat juga pemeriksaan di situ teh apakah punya anak buah,” bebernya.

Menurut Deden, yang saat ini menjadi bola liar yakni berkaitan dengan dampak dari adanya Wabah Covid-19 itu sendiri. Salahsatunya berkaitan dengan kesimpang siuran masalah bantuan yang diterima warga.

“Banyak simpang siur data yang diterima masyarakat dan yang disampaikan dari Gubernur. Yang disampaikan sekian, yang datang sekian. Itu kan jadi permasalahan juga”.

“Itu sebagian koreksi saya yang tengah melakukan pengawasan. Termasuk di posko Check Point juga, kalau dari sisi pengawasan saya lihat kita sudah siap, tiap posko sudah siap. Dan melaksanakannya, cuman kekurangannya seperti masker. Mereka yang tidak memakai masker kita harus siapkan, diberhentikan, dicek suhunya. Jangan sampai di waktu, nanti malah kecolongan. Jadi tiap hari harus dilakukan, tapi dilihat orangnya dulu, yang berboncengan suruh turun, yang tidak pakai masker suruh pakai masker,” pungkas dia. *IWAN RAHMAT*