Home / SUMEDANG

Kamis, 2 April 2020 - 23:28 WIB

Kesulitan Keuangan, UPK Diminta Berikebijakan pada Para Peminjam

Wakil Ketua DPRD Sumedang, Titus Diah saat melakukan Reses Masa Sidang II Tahun 2020, Kamis, 2 April 2020.

WAKIL KETUA DPRD SUMEDANG, TITUS DIAH SAAT MELAKUKAN RESES MASA SIDANG II TAHUN 2020, KAMIS, 2 APRIL 2020. WAKIL KETUA DPRD SUMEDANG, TITUS DIAH SAAT MELAKUKAN RESES MASA SIDANG II TAHUN 2020, KAMIS, 2 APRIL 2020.: Wakil Ketua DPRD Sumedang, Titus Diah saat melakukan Reses Masa Sidang II Tahun 2020, Kamis, 2 April 2020.


SUMEDANG.ONLINE – Banyaknya para pelaku usaha yang terlilit cicilan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) non-perbankan, di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sumedang menjadi perhatian Ketua Asosiasi UMKM Sumedang, Titus Diah.

Dia berharap pihak UPK dapat memberikan kebijakan pada para nasabahnya. Karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk menjalan usaha.

“Hari ini kita dibenturkan pada sebuah kepentingan dan polemik yang begitu dahsyat untuk para pelaku usaha. Karena yang pertama adalah dilumpuhkan secara ekonomi, yang boro-boro buat bayar hutang. Modalnya saja dipakai makan sehari-hari,” ujar Titus Diah pada SUMEDANG ONLINE, Kamis, 2 April 2020.

Baca Juga  Hingga Senin Sumedang Akan Diguyur Cairan Disinfektan

Apalagi dengan adanya Surat Edaran agar tidak keluar rumah hal itu jelas menyulitkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya dan itu merupakan salahsatu kendala yang dihadapi UMKM ditengah badai virus corona saat ini.

“Apalagi perekonomian sekarang kita kan sangat mandeg ,yang pertama di dalam hal proses untuk berjualan produksi. Hari ini sudah 70 persen sudah lumpuh. Pertama pemasaran sulit, kemudian bahan baku juga sulit dan mahal. Nah itu salah satu kendala,” jelas dia.

Baca Juga  DMI Sumedang Bagikan 1.200 Botol Pembersih Lantai

Dia berharap pihak UPK atau non-perbankan lainnya dapat memberikan kebijakan sehingga tidak memaksakan untuk membayar hutang.

“Harapan kami di UMKM dengan keluhan keluhan masyarakat ada sebuah kebijakan pemerintah baik yang mempunyai hutang piutang pada UPK ataupun pengurus UPK itu sendiri. Karena mau bagaimana lagi karena pengurus UPK juga tidak bisa memaksakan lagi untuk meminta supaya mempertegas, lebih tegas kepada para pelaku usaha untuk membayar. Apalagi dengan adanya surat edaran tidak boleh keluar dari rumah,” pungkas dia. *IWAN RAHMAT*

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Kepala Dinas Kesehatan Kabupatan Sumedang, Dadang Sulaeman saat membacakan siaran pers di Gedung Negara, Rabu, 8 April 2020.

SUMEDANG

Jumlah Orang dalam Risiko Covid 19 di Sumedang Terus Menurun

SUMEDANG

Simulasi Perhitungan DBH Pajak Daerah

Pilihan Redaksi

Yogie: Kader AMS Harus Bisa Duduki Jabatan Politik

Pilihan Redaksi

Mau kirim daging kurban, malah nemu mayat
Aten Hadan selaku Kepala Bagian Umum pada Setda Kabupaten Sumedang

Pilihan Redaksi

Dimasa Pandemi, Biaya Pemeliharaan Gedung IPP Sumedang Dianggarkan Rp80 Juta

Pilihan Redaksi

Gor Tadjimalela penuh pengungsi, 250 jiwa direlokasi ke Kodim

Pilihan Redaksi

Anisa, pelajar yang telan jarum pentul diberangkatkan ke RSHS. Begini kondisinya
Wabup Erwan Setiawan bersama forkopimda mengikuti Rakor Virtual Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di Gedung Negara, Rabu 14 Oktober 2020.

SUMEDANG

Jelang Lebaran, Sumedang Lakukan 11 Titik Penyekatan Jalan