Home / Pilihan Redaksi / Politik

Rabu, 17 Juni 2020 - 20:39 WIB

Delapan Daerah di Jabar Akan Laksanakan Pilkada dengan AKB, Petugas Kudu Dirapid

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kota Bandung. Selasa, 16 Juni 2020.

YOGI P/HUMAS JABAR RAPAT KOORDINASI: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kota Bandung. Selasa, 16 Juni 2020.


KOTA BANDUNG, SO — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sepakat bahwa delapan daerah di Jabar akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Nantinya, kegiatan di setiap tahapan Pilkada harus disesuaikan dengan protokol kesehatan dan level kewaspadaan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk menghindari penularan kasus COVID-19.

“Protokol kesehatan diperhatikan. Dibuat aturan jika (Zona) Merah (protokol kesehatan Pilkada) seperti apa, (Zona) Kuning dan (Zona) Hijau seperti apa,” ujar Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Rabu, 17 Juni 2020.

“Jadi nanti kalau kenyataannya (wilayah) masih (Zona) kuning, tentu berbeda dengan pelaksanaan kampanye di Zona Biru,” tambahnya.

Baca Juga  Wow, Masjid Raya Uswatun Hasanah Bakal Dibangun Megah

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Rifqi Ali Mubarok menjelaskan, pihaknya dan Gugus Tugas Jabar akan menyusun panduan pemilihan di masa AKB. Panduan tersebut akan mengatur penerapan protokol kesehatan pada kegiatan-kegiatan tahapan Pilkada, seperti kampanye dan rapat umum.

“Jadi sekarang istilahnya Pemilihan dengan AKB. Nanti akan diatur bagaimana kampanye rapat umum dilakukan dengan protokol kesehatan, kampanye tatap muka terbatas, kampanye tertutup, dan lain sebagainya, termasuk juga rapat pleno terbuka sesuai dengan protokol kesehatan,” tutur Rifqi.

“Maka kita minta bantuan Gugus Tugas di tingkat provinsi yang kemudian nanti bisa menjadi panduan untuk tingkat kota/kabupaten,” imbuhnya.

Baca Juga  KPU Jabar : Tidak Ada Bacaleg Mantan Napi Korupsi

Terkait mekanisme pemilihan di masa AKB ini, Rifqi mengemukaan beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan seperti menambah jumlah alat coblos hingga penggunaan sarung tangan sekali pakai bagi para pemilih untuk menghindari adanya penularan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain itu, Rifqi mengatakan bahwa pihaknya akan mengurangi kuota per TPS, mengatur durasi pemungutan suara, serta jarak antar bilik di TPS guna menghindari kerumunan masyarakat.

“Hal-hal seperti itu yang akan terus kita coba diskusikan mekanismenya. Yang jelas tidak boleh berkerumun, maka awalnya pemilih per-TPS itu 800 (orang), sekarang dikurangi jadi 500 (orang). Nanti diatur durasi waktunya, jaraknya, dan lain sebagainya,” katanya.

Selanjutnya: Petugas Harus Jalani Rapid Tes dari Gugus Tugas

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Pilihan Redaksi

Tol Cisumdawu, Dony Ingin Berdampak Peningkatan Ekonomi Sumedang

Pilihan Redaksi

Ade Apresiasi Jatigede Art Festival

Pilihan Redaksi

Dana terkumpul baru Rp 7,2 juta di kitabisa.com

Pilihan Redaksi

[RAPAT PARIPURNA DPRD] Fraksi PAN Sindir PDAM, Digilir Sehingga Sebagian Hanya menerima Hembusan Angin Saja

Pilihan Redaksi

Taufiq Gunawansyah Siap Maju jadi Calon Bupati Sumedang

Pilihan Redaksi

Prihatin, Bisnis Esek-Esek Online Diduga Rambah Jatinangor

Pilihan Redaksi

Orangtua Khawatir Anaknya Tak Bisa Sekolah

Pilihan Redaksi

Galian C Tak Berizin, Wabup Sumedang: Hentikan Semua Aktifitas