Menu

Mode Gelap

Pilihan Redaksi · 20 Jun 2020 03:27 WIB ·

Forum Masyarakat Ormas Peduli Sumedang Tolak RUU HIP

REPORTER: FITRIYANI GUNAWAN | EDITOR: FITRIYANI GUNAWAN

Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai polemik di berbagai daerah, termasuk Sumedang. Jumat, 19 Juni 2020, seratusan orang tergabung dalam Forum Masyarakat Ormas Peduli Sumedang (FMOPS) melakukan audensi dengan DPRD Sumedang.

ISTIMEWA SEPAKAT MENOLAK: Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai polemik di berbagai daerah, termasuk Sumedang. Jumat, 19 Juni 2020, seratusan orang tergabung dalam Forum Masyarakat Ormas Peduli Sumedang (FMOPS) melakukan audensi dengan DPRD Sumedang.

SUMEDANG, SO — Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai polemik di berbagai daerah, termasuk Sumedang. Jumat, 19 Juni 2020, seratusan orang tergabung dalam Forum Masyarakat Ormas Peduli Sumedang (FMOPS) melakukan audensi dengan DPRD Sumedang.

Ketua Koordinator Lembaga Adat PBSSI, Cecep Jo menyebutkan pihaknya secara tegas menolak pembahasan apa pun tentang pengubahan UUD 1945 dan Pancasila.

“Termasuk diantaranya produk RUU HIP Tahun 2020. Menolak penghapusan atau peleburan sila sila yang terdapat di 5 sila Pancasila,” ujar Cecep Jo.

Selain itu pihaknya juga menolak secara tegas eksistensi faham Komunisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Singkat kata kami menolak pengubahan apapun pada UUD 1945 dan Pancasila. Banyak bahasan yang lebih urgent selain mengubah hal itu,” tandas dia.

Hal senada disampaikan Ketua LSM GMBI Distrik Sumedang, Yudi Tahyudin Sunardja, mereka pun menolak tegas RUU HIP.

“Pasalnya dinilai telah mengecilkan arti ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan adanya RUU HIP mengartikan telah mengkerdilkan kewibawaan dan martabat Pancasila,” tegas  Yudi Tahyudin Sunardja pada wartawan. Jumat, 19 Juni 2020.

Menurut Yudi, jika ideologi diatur UU artinya Pancasila ada dibawah UU dan itu disinyalir sangat berbahaya. ”RUU HIP yang kini menjadi pembahasan Pemerintah Pusat maupun DPR RI merupakan persoalan baru, bahkan akan menjadi bola panas bahkan bisa menimbulkan gejolak yang berujung kepada disintegrasi bangsa dan hal ini sangat harus dihindarkan,” jelasnya.

Terlebih, terang Yudi, publik menilai, selain tidak urgen sejumlah poin yang dibahas dalam RUU HIP itu dianggap akan melemahkan Sila Ketuhanan.

Baca Juga  Wamen ATR BPN Tinjau Lokasi Bencana Longsor Cimanggung, Surya: PU Akan Bangun Portal Pengendali Longsor

”Sangat wajar apabila GMBI yang setia bela Pancasila menolak keras terhadap rencana dilaksanakannya pembahasan RUU HIP oleh pemerintah dan DPR RI. Bahkan LSM GMBI Distrik Sumedang berencana akan melakukan aksi besar-besaran di Jawa barat (Jabar) dalam rangka menolak RUU HIP,” tegasnya.

Dia berharap, Pancasila jangan diubah-ubah lagi, karena selain akan merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan merubah aspek kehidupan. “Kita harus dapat menghargai cita-cita para pendiri bangsa di negara tercinta ini,” katanya.

Karena itu, sambung dia, sebagai kader anak bangsa yang berfalsafahkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati diajarkan untuk setia membela negara. “Dan GMBI kerap menyerukan hal itu pada setiap gerakan apapun di GMBI, mengingat GMBI dilahirkan sebagai bagian dari pada bela negara,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKS, drg. H. Rahmat Juliadi. M.HKes, sepakat dengan tuntutan Forum Masyarakat Ormas Peduli Sumedang (FMOPS). Saat audensi dengan DPRD Sumedang dikatakan Rahmat, mereka menuntut agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan.

“Secara bergiliran perwakilan Ormas tersebut menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Dari berbagai aspirasi dan tuntutan yang disampaikan wakil-wakil ormas tersebut mengerucut pada penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mereka menilai RUU ini sarat kontroversial dan banyak masalah,” tutur drg. H. Rahmat Juliadi. M.HKes dari Fraksi PKS saat memberikan keterangan pada SUMEDANGONLINE terkait resume dari hasil pertemuan tersebut.

Lebih lanjut sebut dia, perwakilan ormas khawatir jika RUU HIP disahkan berpeluang untuk dapat menghidupkan kembali paham komunisme. Kecurigaan itu beralasan lantaran dalam RUU HIP tak dimasukan TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran atau paham komunisme.

Baca Juga  Alumni Hadir di Milad ke 55 SMPN 1 Cimalaka

Lanjutnya, pada kesempatan itu pun mereka mendesak agar anggota DPRD Sumedang untuk meneruskan aspirasi ini kepada fraksinya masing-masing di DPR RI. Tak hanya itu mereka juga mendesak DPRD Sumedang untuk membuat surat resmi atas nama lembaga yang ditujukan kepada DPR RI untuk membatalkan, bukan saja menunda pembahasan RUU HIP sebagai wujud aspirasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKS, drg. H. Rahmat Juliadi. M.HKes, sepakat dengan tuntutan Forum Masyarakat Ormas Peduli Sumedang (FMOPS).

“Kami menilai konstruksi RUU HIP mengarah pada reduksi makna sila-sila Pancasila yang utuh yang disepakati dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

Sementara dalam diskusi tersebut, dikatakan dia, mewakili F-PKS dirinya sepakat dengan para perwakilan ormas yang bersikap menolak Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila.

”Saya tegaskan Pancasila yang disepakati bangsa Indonesia adalah yang terdiri dari lima sila dan termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Penekanan kembali pada Trisila dan Ekasila bisa mengacaukan konstruksi pemahaman Pancasila dan membuka kembali debat ideologis lama yang kontraproduktif,” paparnya.

Rahmat menyampaikan F-PKS DPRD Sumedang akan berusaha memperjuangkan aspirasi ormas dan masyarakat luas yang keberatan RUU HIP tetap dilanjutkan.

“Kami juga akan menyampaikan kepada Fraksi di DPR RI juga mendukung sikap FPKS DPR RI yang dengan tegas menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP ini dan mendesak DPR RI menarik kembali RUU ini dari Pelegnas tahun 2020,” pungkas dia. ***

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 2 kali

Baca Lainnya

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Resmikan Rumah Aman Simpati Adhyaksa di Kabupaten Sumedang

19 Januari 2022 - 21:40 WIB

Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menerima Kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka Peresmian "Rumah Aman Simpati Adhyaksa" di UPTD Balai Pelatihan Kerja Disnakertrans Kabupaten Sumedang. Rabu, 19 Januari 2022.

Bupati Sumedang Minta Pengurus Baru dapat Memajukan IWAPI

19 Januari 2022 - 21:31 WIB

Pelantikan Ketua dan Dewan Pengurus Cabang IKatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Sumedang Periode 2021-2026 dihadiri sekaligus memberikan sambutan dan pengarahan oleh Bupati Sumedang. Bertempat, di Gedung Negara Sumedang.

Keraton Sumedang Larang Imbau Ketum PDI Perjuang Berikan Sanksi Tegas pada Atreria Dahlan

19 Januari 2022 - 21:21 WIB

H.R.I Lukman Soemadisoeria selaku PYM Sri Radya Karaton SUmedang Larang saat menyampaikan sikap Keraton Sumedang Larang atas pernyataan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan yang meminta Kajati Jabar untuk dipecat karena menggunakan bahasa Sunda.

Jelang Porprov XIV Jawa Barat, KONI Sumedang Gelar Evaluasi Program Kerja

18 Januari 2022 - 17:43 WIB

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan rapat kerja daerah (rakerda) yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center, dihadiri jajaram pengurus Koni Sumedang dan perwakilan cabor yang berada dibawah Koni Kab Sumedang. Selasa (18/01/2022)

Tanpa Biaya Miliaran, Kompepar Golempang Bangun Landasan Pacu Paralayang

18 Januari 2022 - 01:19 WIB

Alat berat yang digunakan untuk meratakan kawasan pacu paralayang di Puncak Gunung Golempang, Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang.

Pemda Sumedang Bantu Kelompok Tani di Desa Rancakalong

11 Januari 2022 - 19:03 WIB

Kelompok Pemuda Tani Putra Mandiri dan Kelompok Wanita Tani Hanjuang Bungur Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang mendapat bantuan sarana produksi pertandi dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sealsa, 11 Januari 2022.
Trending di SUMEDANG