Home / PENDIDIKAN / Pilihan Redaksi

Jumat, 12 Juni 2020 - 21:37 WIB

Hati-Hati Membuka Sekolah dan Pesentren, RK: Tak Ingin Ada Klaster Pendidikan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat telekonferensi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/20) sore.

RIZAL/HUMAS JABAR JUMPA PERS: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat telekonferensi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/20) sore.


KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum memutuskan untuk membuka kembali kegiatan pendidikan di sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya.

Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar sangat berhat-hati dalam mengkaji pembukaan kembali kegiatan sekolah. Dia tidak ingin Jabar seperti negara-negara lain di dunia di mana terdapat banyak kasus COVID-19 berasal dari sekolah setelah pelonggaran dilakukan.

“Pendidikan belum dibuka karena kita sedang mengukur sekuat-kuatnya agar tidak ada masalah, karena di Prancis, Korea Selatan, di Israel terjadi klaster (penyebaran kasus COVID-19) pendidikan pada saat lockdown dibuka,” ujar Kang Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil.

“Ini menjadi pelajaran, kami tidak ingin terburu-buru membuka institusi pendidikan,” lanjutnya dalam silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung. Jumat, 12 Juni 2020.

Baca Juga  Polres Sumedang bongkar praktik penarikan uang secara goib

Untuk itu, Kang Emil meminta kepada pengurus Muhammadiyah serta lembaga lainnya yang mengelola dunia pendidikan agar berhati-hati dalam proses pembukaan aktivitasnya. Termasuk lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren.

Pondok pesantren diminta mengajukan surat permohonan kepada gugus tugas COVID-19 di kabupaten/kotanya masing-masing apabila ingin membuka aktivitasnya, dengan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di lingkungan pendidikannya.

“Termasuk pesantren, jika keluarga besar Muhammadiyah ada pesantren kebijakannya adalah sementara pesantren yang diizinkan hanya yang di zona biru dan zona hijau,” jelas Kang Emil.

“Kedua, murid yang dari luar Jawa Barat belum diizinkan dulu karena menjaga keterkendalian warga Jawa Barat yang sudah baik. Kemudian pesantren harus mengajukan surat permohonan pembukaan kegiatan dengan mengajukan bahwa sudah berkomitmen menjaga protokol kesehatan dan lain-lain,” jelasnya.

Baca Juga  Panenjoan, dijadikan tempat wisata baru di Jatigede

Kang Emil menekankan selama ini koordinasi dan komunikasi antara Gugus Tugas Percepatan Peanggulangan COVID-19 Prvinsi Jabar dengan tokoh agama atau ulama berlangsung intens.  Menurutnya,  Jabar sedang berikan kemudahan dalam mengendalikan COVID-19 dibanding provinsi lain.

“Tidak lain dan tidak bukan karena kami selalu mendengar masukan ulama, masukan orang-orang yang faham, ilmuan kesehatan, ilmuan ekonomi. Kami sebagai gubernur nggak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan dari para ahli, para tokoh-tokoh dan lain sebagainya khususnya para ulama dari Muhammadiyah sendiri,” tandasnya. HUMAS JABAR/RADIO RAJA FM

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Pilihan Redaksi

Pengukuhan PPDI, Bupati: Harus Menunjang Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa

JATINANGOR

Polisi Bekuk Terduga Pelaku Pembuang Bayi

KABAR DARI GEDUNG NEGARA

Usai Dilantik jadi Bupati Sumedang, Eka: Pertajam Perizinan

FEATURE & OPINI

Batu Dua dan masa depan Sumedang

Pilihan Redaksi

Taufiq Gunawansyah Siap Maju jadi Calon Bupati Sumedang

BISNIS

Sekda Sumedang Apresiai Asosiasi UMKM Kabupaten Sumedang Gelar Pasar Kaget di Jatigede

Pilihan Redaksi

Pemilu 2019, Jumlah Maksimal 300 Pemilih per TPS
Petugas saat melakukan identifikasi korban.

Pilihan Redaksi

Korban Meninggal Akibat Longsor di Sumedang Jadi 13 Orang, Berikut Datanya