Pandemi Covid-19, Gapensi Sumedang: Banyak Pekerjaan Dicancel

• Penulis: Fitriyani Gunawan
• Editor: Redaksi
• Terbit: Sabtu, 6 Jun 2020 01:51 WIB

SUMEDANG — Secara tidak langsung para pengusaha jasa kontruksi yang tergabung dalam BPC Gapensi Kabupaten Sumedang terkena imbas dari adanya Pandemi Covid19. Meski demikian menurut Ketua BPC Gapensi Kabupaten Sumedang Rully Krisna Peryoga, para pengusaha di Sumedang menyadari hal itu. Karena pandemi Covid-19 merupakan domain kemanusiaan.

“Jadi kita pun sadar, selama ini kita belum mendapatkan pekerjaan, dikarenakan dari sisi penganggaran. Baik itu Pemerintah tingkat II, Provinsi, Apalagi DAK. DAK itu sudah dihapus yang berkaitan dengan pekerjaan kontruksi, kecuali Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Itu tidak terganggu, tapi kalau diluar itu ditarik kembali oleh pusat,” jela Rully.

Berkaitan dengan anggaran dari Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang dikatakan Rully, mengalami refocusing anggaran. Apalagi setelah adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang mengharuskan refocusing atau realokasi anggaran dari kegiatan-kegiatan kontruksi yang tidak urgen itu minimal 50 persen. Dananya dialihkan ke penanganan Covid19.

“Kami sepakat di Gapensi. Tidak ada salahnya dan sudah seharusnya Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat melakukan sebuah realokasi anggaran. Karena memang wabah ini mengancam keselamatan masyarakat. Mengancam Kesehatan masyarakat,” jelas.

Meski demikian, Rully juga menyebutkan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kontruksi saat ini banyak yang dicancel. “Karena memang realokasi anggaran itu harus juga kemudian ditindaklanjuti oleh perencanaan yang diulang. Karena tadinya, kalau misalkan ada satu buah ruas jalan dianggarkan Rp1 Miliar. Sekarang direalokasi anggaran kurang lebih misalkan 50 persennya, berartikan kurang lebih Rp500 juta. Itu perencanaanya tetap harus diulang. Karena bagaimana pun perencanaan dengan nilai Rp1 Miliar dengan Rp500 juta tentunya berbeda,” bebernya.

Karena itu sudah seharusnya, sebut Rully, SKPD yang bersangkutan harus jeli untuk memilah mana yang urgent dan tidak. “Karena memang kebutuhan kita saat ini, mendesak kepada penanganan Covid-19 beserta dengan jaring pengaman sosialnya. Diantaranya Bansos dan lainnya,” sebut dia. *IWAN RAHMAT*