Home / Nasional

Selasa, 30 Juni 2020 - 17:39 WIB

Tak Benar Kemenhub Akan Siapkan Regulasi Pajak Sepeda

Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ciakar Sumedang, Dadang Suganda

ISTIMEWA KOORDINATOR PELAYANAN: Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ciakar Sumedang, Dadang Suganda


JAKARTA, SO — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan klarifikasi berkaitan dengan pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Kemenhub memastikan bahwa hal tersebut tidak benar.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” demikian dijelaskan Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan dalam keterangan pers yang diterima redaksi.

Baca Juga  Uu Ruzhanul Tinjau Penerapan AKB Pasar Tradisional di Sukabumi

Lebih lanjut Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh  pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Baca Juga  Ingat, Kemenhub Tegaskan Arus Balik ke Jakarta Tetap Dilarang

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi  harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. ***

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Nasional

Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer Rp 450.000 – Rp 1,035.000

Nasional

OTD Jatigede, Ontrog Istana Negara. Minta Perpres Dicabut

Nasional

Inilah Syarat Penerimaan CPNS 2018 Untuk Lulusan Terbaik dan Diaspora
FB: Ridwan Kamil

Nasional

Siapa yang Berhak Mendapatkan Bantuan Menurut Gubernur Jawa Barat

Nasional

#PRAYACEH Sejumlah gempa kecil masih terjadi, warga tidur di luar
Sesditjen Perhubungan Darat Kemenhub Marta Hadisarwono

Nasional

Bus Penumpang Tak Bawa Surat Vaksin dan Hasil Swab Terancam Disanksi
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil saat memberikan arahan dalam Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PK2UKM) di Grand Hotel Cordela, Kota Bandung, Selasa (8/9/20).

Nasional

Atalia Minta UMKM di Jabar Hadirkan Produk yang Dibutuhkan Konsumen

Nasional

Subhanallah, ratusan Ulama se-Asean Kumpul di Bogor