Ada 26 Ribu Penerima JPS Asalnya Dapat Bantuan Sekarang Tidak, Ini yang Dilakukan Bupati Sumedang

Audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang dengan Bupati Sumedang, bertempat di Ruang Tengah Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Kamis, (16/7/2020)
Istimewa/Humas Setda Sumedang/SUMEDANGONLINE
Audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang dengan Bupati Sumedang, bertempat di Ruang Tengah Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Kamis, (16/7/2020)

SUMEDANG, SO — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang melakukan audensi dengan Bupati Sumedang, berkaitan dengan penerimaan Bantuan Sosial tahap dua. Kegiatan berlangsung di Ruang Tengah Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Kamis, 16 Juli 2020.

“Kita evaluasi, meninjau kembali. Karena ada tahap Bantuan Sosial yang ke-dua baik dari Provinsi, Kabupaten. Ini, ada yang tadinya mendapatkan, sekarang tidak mendapatkan. Terus ada hal yang memang double, jadi hari ini kita bahas dengan Pak Bupati,” ujar Andre Y Mochtar selaku Ketua APDESI Kabupaten Sumedang pada SUMEDANGONLINE usai acara berlangsung.

Baca Juga  Wabup Bidik 2021 Sumedang Tak Ada Lagi Rutilahu

Karena sebut Andre, pihaknya sebagai garda paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagaimana solusi atau pemecahannya, ternyata sebut Andre, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membuat tim yang akan mengejar ke lapangan baik ke desa maupun dari desa ke gugus tugas.

Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T.,MM., menyebutkan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial memang ada sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Baca Juga  Dani Anak Yatim Piatu dapat Bantuan dari Bupati Sumedang

“Dimana ada beberapa nama yang sebelumya dapat, sekarang tidak dapat. Ini adalah hasil validasi dari Provinsi dengan 24 Validasi. Dan ternyata di Sumedang ada 26 ribu yang asalnya dapat jadi tidak dapat. Dari 26 ribu itu ditengarai ada yang tidak valid alamat, yang tidak jelas dan sekarang kami mengecek secara faktual dari yang tidak dapat sama sekali itu betul betul ternyata dia tidak double dan layak dapat,” ungkap Dony.

Menurutnya hal ini akan pihaknya follow up melaui aplikasi Mauneh atau SSQR yang nantinya dicek ke lapangan bersama dengan kepala desa. “Nanti diserahkan ke Dinsos guna diolah kembali. Untuk prosesnya nanti kami akan bentuk tim khusus guna menangani masalah ini. Ini terjadi disemua daerah ketika BPKP mengecek disemua lapangan. Karena delapan bantuan ini turun tidak bareng jadi wajar kalau ada masalah seperti ini, dan kami akan berusaha melakukan yang terbaik,” ungkapnya. ***

Baca Juga  Majukan Perses, Zaenal-Asep Komitmen Perbanyak Turnamen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK