Home / SUMEDANG

Kamis, 16 Juli 2020 - 20:25 WIB

Ada 26 Ribu Penerima JPS Asalnya Dapat Bantuan Sekarang Tidak, Ini yang Dilakukan Bupati Sumedang

Audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang dengan Bupati Sumedang, bertempat di Ruang Tengah Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Kamis, (16/7/2020)

ISTIMEWA/HUMAS SETDA SUMEDANG GELAR AUDENSI: Audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang dengan Bupati Sumedang, bertempat di Ruang Tengah Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Kamis, (16/7/2020)


SUMEDANG, SO — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang melakukan audensi dengan Bupati Sumedang, berkaitan dengan penerimaan Bantuan Sosial tahap dua. Kegiatan berlangsung di Ruang Tengah Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Kamis, 16 Juli 2020.

“Kita evaluasi, meninjau kembali. Karena ada tahap Bantuan Sosial yang ke-dua baik dari Provinsi, Kabupaten. Ini, ada yang tadinya mendapatkan, sekarang tidak mendapatkan. Terus ada hal yang memang double, jadi hari ini kita bahas dengan Pak Bupati,” ujar Andre Y Mochtar selaku Ketua APDESI Kabupaten Sumedang pada SUMEDANGONLINE usai acara berlangsung.

Karena sebut Andre, pihaknya sebagai garda paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagaimana solusi atau pemecahannya, ternyata sebut Andre, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membuat tim yang akan mengejar ke lapangan baik ke desa maupun dari desa ke gugus tugas.

Baca Juga  30 Perwira Polisi Dirotasi

Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T.,MM., menyebutkan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial memang ada sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“Dimana ada beberapa nama yang sebelumya dapat, sekarang tidak dapat. Ini adalah hasil validasi dari Provinsi dengan 24 Validasi. Dan ternyata di Sumedang ada 26 ribu yang asalnya dapat jadi tidak dapat. Dari 26 ribu itu ditengarai ada yang tidak valid alamat, yang tidak jelas dan sekarang kami mengecek secara faktual dari yang tidak dapat sama sekali itu betul betul ternyata dia tidak double dan layak dapat,” ungkap Dony.

Baca Juga  BBGRM XVI, Sekda: Sumedang Bisa Lebih Maju dari Korea Jika ...

Menurutnya hal ini akan pihaknya follow up melaui aplikasi Mauneh atau SSQR yang nantinya dicek ke lapangan bersama dengan kepala desa. “Nanti diserahkan ke Dinsos guna diolah kembali. Untuk prosesnya nanti kami akan bentuk tim khusus guna menangani masalah ini. Ini terjadi disemua daerah ketika BPKP mengecek disemua lapangan. Karena delapan bantuan ini turun tidak bareng jadi wajar kalau ada masalah seperti ini, dan kami akan berusaha melakukan yang terbaik,” ungkapnya. ***

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

SUMEDANG

Sebar Hoaks Begal, Warga Cimanggung Diamankan Polres Sumedang

Pilihan Redaksi

Polres Sumedang bongkar praktik penarikan uang secara goib

SUMEDANG

Di Bandung, Buat Akta Kelahiran Lebih dari Dua Minggu

Pilihan Redaksi

Bermodal Rp 3 Juta, Warga Pawenang Perbaiki Tanjakan Eutis
Sumedang Direkomendasikan Jadi Tuan Rumah MTQ 37 Jawa Barat

SUMEDANG

Sumedang Direkomendasikan Jadi Tuan Rumah MTQ 37 Jawa Barat

Pilihan Redaksi

Awas Longsor, Tokoh: Anjung Pernah Longsor 50 Tahun Lalu

Pilihan Redaksi

Ini yang Akan Dilakukan Dony-Erwan Pasca Dilantik
PMI Kabupaten Sumedang melakukan Penyemprotan cairan Disinfektan di lingkungan Kantor Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang. Jumat, 6 Agustus 2021.

SUMEDANG

PMI Sumedang Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan