Menu

Mode Gelap

Nasional · 2 Jul 2020 22:40 WIB ·

Tiga Inovasi Jabar, Bersaing di Kompetisi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020

REPORTER: RADIO RAJA FM | EDITOR: FITRIYANI GUNAWAN

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memaparkan tiga inovasi penyelenggaraan pembangunan di Jabar untuk Kompetisi

RIZAL/HUMAS JABAR PAPARKAN TIGA INOVASI: Gubernur Jabar Ridwan Kamil memaparkan tiga inovasi penyelenggaraan pembangunan di Jabar untuk Kompetisi "Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melalui video conference dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Jabar di Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2020).

JAKARTA, SO — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memaparkan tiga inovasi penyelenggaraan pembangunan di Jabar untuk kompetisi “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020” melalui video conference dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Jabar di Jakarta Pusat, Kamis (2/7/20).

Tiga inovasi untuk kompetisi yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia ini adalah aplikasi Sambara (Samsat Mobile Jabar), program One Pesantren One Product (OPOP), dan Sibulubabeh (Aplikasi Produksi, Distribusi, dan Evaluasi Bantuan Benih).

“Provinsi Jabar masuk tiga inovasi untuk kompetisi inovasi dari Kemenpan-RB. Pertama, inovasi pajak online (Sambara), kedua tentang inovasi distribusi benih kopi secara digital (Sibulubabeh), dan ketiga tentang program pemberdayaan ekonomi pesantren (OPOP),” ujar Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Baca Juga  Konser Nominasi D3, Hayati Masuk Zona aman

Dirinya pun berharap, tiga inovasi pembangunan dari Jabar ini bisa lanjut mengamankan Top 45 atau posisi 45 besar.

Terkait aplikasi Sambara, inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jabar ini dibuat untuk mendukung tren frekuensi dan konektivitas masyarakat dengan teknologi digital mobile sehingga birokrasi, pemberkasan, waktu, dan biaya akan mudah, cepat, dan praktis untuk dilakukan. Hal ini menjadi solusi jumlah kelurahan/desa dan kecamatan di kabupaten/kota se-Jabar yang banyak.

“Jawa Barat itu sangat kompleks situasinya. Penduduk yang tinggal di gunung masih banyak, di bukit-bukit, di pedesaan, sehingga selalu menjadi pertanyaan saya bagaimana melakukan pelayanan publik dengan mudah dan cepat tapi tidak merepotkan,” ujar Kang Emil dalam presentasinya.

Baca Juga  Menpora Bangga Kirab Budaya Pemuda Nusantara Ajang Mengenalkan Jati Diri Budaya Indonesia

“Selama ini, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memang menjadi domain provinsi, orang harus turun gunung selama satu hari hanya untuk urusan bayar-membayar,” tambahnya.

Sambara pun memiliki keunikan dan kebaruan yakni mampu mempercepat dan mempermudah masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan agar tepat waktu dan tepat jumlah di mana pun dan kapan pun. Dengan begitu, masyarakat akan terbebas dari antrean datang ke kantor Samsat.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 16 kali

Baca Lainnya

Mabes Polri Akan Telusuri Informasi Kebocoran Data Bank Indonesia

21 Januari 2022 - 16:39 WIB

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan telah menerima informasi peretasan tersebut dan akan menindaklanjuti dengan berkomunikasi ke bank sentral.

Tahun 2022 Seluruh Anak Yatim Rencananya Bakal Dibantu Negara

13 Agustus 2021 - 16:06 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Pabuaran, Kota Serang, Banten. Jumat, 13 Agustus 2021.

Resmi, PPKM Level 2-4 Diperpanjang Hingga 16 Agustus 2021

9 Agustus 2021 - 22:14 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan perpanjangan PPKM Level 2 hingga 4.

Imbas Covid-19, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terima Bantuan Senilai Rp1,2 Juta

30 Juli 2021 - 13:08 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 secara simbolis kepada 20 perwakilan penerima bantuan, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi. Acara ini turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring.

Kemendagri: Pengurusan Layanan Administrasi Kependudukan Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi COVID-19

29 Juli 2021 - 16:21 WIB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Kasus Dugaan Penimbunan Obat Covid-19, Polisi Periksa 21 Saksi

29 Juli 2021 - 16:06 WIB

Kapolres Jakbar beri keterangan terkait kasus penimbunan obat Covid di Kalideres.
Trending di Nasional