Menu

Mode Gelap

Nasional · 26 Agu 2020 19:06 WIB ·

Jabar Diapresiasi Praktik Baik dalam Pencegahan Korupsi

REPORTER: RADIO RAJA FM | EDITOR: FITRIYANI GUNAWAN

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menerima Sertifikat Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari Presiden RI Joko Widodo di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (26/8/20).

YOGI P/HUMAS JABAR TERIMA SERTIFIKAT: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menerima Sertifikat Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari Presiden RI Joko Widodo di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (26/8/20).

JAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapat Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sertifikat apresiasi tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8/20).

KPK menilai Pemda Provinsi Jabar berhasil melakukan transformasi pengadaan barang dan jasa dari transaksi konvensional menjadi digital.

“Ini merupakan penghargaan pencegahan korupsi provinsi pertama yang menggeser praktik jual-beli melalui online dengan kolaborasi bersama platform e-marketplace untuk anggaran Rp50 juta,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Kang Emil mengatakan, Pemda Provinsi Jabar diharapkan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam transformasi pengadaan barang dan jasa. Apa yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Dalam acara tersebut, Kang Emil menjadi panelis dengan topik pembahasan e-katalog dan market place (pengadaan barang dan jasa).

“Saya dengan beberapa menteri saat menjadi panelis memberikan motivasi kepada seluruh pemerintah daerah khususnya agar bisa mengaplikasikan strategi pencegahan korupsi ini,” katanya.

Kang Emil menyatakan, transformasi yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar membuat seluruh transaksi pengadaan barang dan jasa menjadi transparan, menghilangkan mark-up, dan transaksi fiktif. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun terlibat.

Baca Juga  Uu Ruzhanul Tinjau Penerapan AKB Pasar Tradisional di Sukabumi

“Ini merupakan domain dari keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah,” ucapnya.

Maka itu, Kang Emil mengajak UMKM di Jabar untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut ia, transformasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar akan coba diterapkan di seluruh daerah Jabar.

“Kita ingin mewajibkan 27 kabupaten/kota se-Jabar. Kemudian menyosialisasikan ke seluruh Indonesia agar pemerintah menghemat, mencegah korupsi, dan tentunya meningkatkan ekonomi UMKM secara maksimal,” katanya.

Selain mendapat Apresiasi Praktik Baik dalam ANPK, Pemda Provinsi Jabar menempati peringkat kedua sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi dengan skor 71,88 persen.

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, terdapat enam program yang berdampak besar bagi pencegahan korupsi di Indonesia, yakni utilisasi NIK, e-katalog dan market place (pengadaan barang dan jasa), keuangan desa, penerapan manajemen anti suap, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dan pelayanan perusahaan, serta reformasi birokrasi.

Baca Juga  Bus Penumpang Tak Bawa Surat Vaksin dan Hasil Swab Terancam Disanksi

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran dengan tetap melanjutkan aksi penindakan yang tegas tanpa pandang bulu. Salah satunya dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepak, produktif, dan efisien.

“Di saat yang sama, kita harus tetap akuntabel serta bebas dari korupsi,” katanya. “Saya mengajak bapak/ibu semua untuk memperbaiki regulasi, tata kerja birokrasi disederhanakan dan kita transparansikan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan digitalisasi yang mudah diakses rakyat. Harus kita kembangkan,” imbuhnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Ika Mardiah mengatakan, Pemda Provinsi Jabar memanfaatkan platform e-marketplace mbizmarket.co.id dalam transformasi pengadaan barang dan jasa. Hal itu membuat pencegahan korupsi berjalan beriringan dengan menggerakkan UMKM.

“Melalui strategi ini juga membantu UMKM yang ada di Jabar untuk terlibat aktif pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Ika. ***

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Tahun 2022 Seluruh Anak Yatim Rencananya Bakal Dibantu Negara

13 Agustus 2021 - 16:06 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Pabuaran, Kota Serang, Banten. Jumat, 13 Agustus 2021.

Resmi, PPKM Level 2-4 Diperpanjang Hingga 16 Agustus 2021

9 Agustus 2021 - 22:14 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan perpanjangan PPKM Level 2 hingga 4.

Imbas Covid-19, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terima Bantuan Senilai Rp1,2 Juta

30 Juli 2021 - 13:08 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 secara simbolis kepada 20 perwakilan penerima bantuan, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi. Acara ini turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring.

Kemendagri: Pengurusan Layanan Administrasi Kependudukan Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi COVID-19

29 Juli 2021 - 16:21 WIB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Kasus Dugaan Penimbunan Obat Covid-19, Polisi Periksa 21 Saksi

29 Juli 2021 - 16:06 WIB

Kapolres Jakbar beri keterangan terkait kasus penimbunan obat Covid di Kalideres.

Ini 27 Exit Tol di Jawa Tengah yang Mulai Dibuka

25 Juli 2021 - 20:46 WIB

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan 27 exit tol yang ditutup selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 mulai dibuka sejak pukul 18.00 WIB. Ahad, 25 Juli 2021.
Trending di Nasional