Home / SUMEDANG

Jumat, 23 Oktober 2020 - 23:20 WIB

F-PKS Pertanyakan Raperda Kampung Makmur dan Kawasan Perkotaan Jatinangor

Anggota Fraksi PKS DPRD Sumedang, Drg Rahmat Juliadi dalam rapat paripurna penyampaian Raperda di ruang Paripurna DPRD Sumedang, Jumat (23/10).

IWAN RAHMAT/SUMEDANGONLINE PARIPURNA: Anggota Fraksi PKS DPRD Sumedang, Drg Rahmat Juliadi dalam rapat paripurna penyampaian Raperda di ruang Paripurna DPRD Sumedang, Jumat (23/10).


KOTA, SUMEDANGONLINE — Anggota Fraksi PKS DPRD Sumedang, Drg Rahmat Juliadi mempertanyakan dua pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2021, yang diusulkan Bupati Sumedang dalam Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Jumat 23 Oktober 2020.

Salahsatunya, terkait Raperda Kampung Makmur serta penyertaan modal secara subtansial yang sangat penting dan strategis. Menurutnya, pembahasan permasalahan yang dilakukan itu, hanya sedikit.

“Hanya beberapa beberapa pasal saja dan sedikit perubahan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru. Saya rasa itu takan lama pembahasannya,” katanya.

Kemudian, Rahmat mempertanyakan RDTR kota. Menurutnya, hal itu sangat berat sekali, karena hasil kajian para konsultan yang cukup tebal.

Baca Juga  Seminggu ini, ratusan kios PKL kudu dibongkar

“Menurut saya kalau boleh usul, karena di pansus satu itu tidak terlalu banyak substansi yang dibahas dan supaya selesai pada waktunya. Bisa ditarik ke pansus satu, karena dua-duanya kan perubahan,” tuturnya.

Raperda tentang Kawasan Jatinangor, kata dia, belum ada yang membahas. Dan seperti yang diketahuinya, surat yang disampaikan bupati itu, ada enam Raperda. Dan dari lima Raperda itu, ada satu Raperda yakni terkait Kawasan Perkotaan Jatinangor. Hal itu juga sudah dibahas dengan semua stakeholder dan secara subtansi sangat siap untuk dibahas.

Baca Juga  Sigap Penanggulangan Longsor Sumedang, Rahmat Apresiasi Dinkes dan DVI Biddokkes Polda Jabar

“Kita tahu semua di Jatinangor sangat semerawut pembangunan pembangunan apartemen pengbilan air tanah belum lagi permasalahan turunan yakni Banjir di Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung,” sebutnya.

Selanjutnya kata Rahmat, dan itu harus ada regulasi guna mengaturnuya, dengan harapan bahwa Raperda tentang Kawasan Perkotaan Jatinangor dibahas sekarang.

“Karena selain Urgensi ini jadi beban Bapem Perda, namun pihaknya memahami bagi yang lainya apabila harus bahas yang lain,” tukasnya. (**)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Kepala BNN Kab. Sumedang, Hery Sudrajat, A.Md

Pilihan Redaksi

BNN Kabupaten Sumedang Gelar Sosialisasi P4GN

Pilihan Redaksi

Ini Harapan Besar Warga Karangpakuan ke Kepala Desa Anyar

Pilihan Redaksi

Agar tak sareukseuk, Satpol PP Sumedang tertibkan baliho dan spanduk

Pilihan Redaksi

DR Dijebloskan ke Tahanan Kejari, Pemkab Sumedang Akan Ajukan Penangguhan Penahan

Pilihan Redaksi

Jenazah perempuan kembali ditemukan di Jatigede
Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo saat melakukan pengecekan pelaksanaan PPKM Darurat di Pos Penyekatan Cimanggung. Kamis, 8 Juli 2021.

SUMEDANG

Cek Pos Penyekatan, Kapolres Pastikan Tak Ada Orang Luar Masuk Sumedang

Pilihan Redaksi

Bantuan bisa disalurkan melalui posko Gerakan #NU_Peduli

Pilihan Redaksi

Kecamatan Paseh akan catatkan kembali Tari Umbul