Home / Pilihan Redaksi / SUMEDANG

Minggu, 18 Juli 2021 - 19:50 WIB

PPKM Darurat Diperpanjang, Gubernur: Akan Ada Pembagian Bantuan Sosial

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat membuka Tahun Ajaran 2021-2022 dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru sekaligus Pembinaan Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pendidikan Kepramukaan secara virtual di Gedung Pakuan Bandung, Kamis (15/7/2021).

HUMAS JABAR TAHUN PELAJARAN BARU: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat membuka Tahun Ajaran 2021-2022 dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru sekaligus Pembinaan Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pendidikan Kepramukaan secara virtual di Gedung Pakuan Bandung, Kamis (15/7/2021).


SUMEDANGONLINE – Pemerintah Pusat telah memutuskan untuk memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) sampai akhir Juli 2021. Sejumlah daerah yang menerapkannya, termasuk Jawa Barat diminta melaksanakan aturan ini.

Hal itu terungkap saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara virtual. Sabtu, 17 Juli 2021. Kegiatan tersebut diikuti oleh Bupati/Walikota, Forkopimda se-Provinsi Jawa Barat. Termasuk Bupati Sumedang bersama Forkopimda hadir mengikuti rakor tersebut.

“Skenario pertama yang dilakukan adalah dengan merevisi aturan penanggulangan agar selaras dengan Pemerintah Pusat. Jika memang ada pengubahan aturan di masa perpanjangan ini, maka  akan mengikutinya,” ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam pemaparannya.

Baca Juga  Angka Pelanggaran di Masa PPKM Darurat Masih Tinggi Jumlah Denda Administratif Terkumpul Rp29,6 Juta

Tak hanya itu, skenario selanjutnya adalah dengan memperketat pengawasan di berbagai sektor dalam perpanjangan PPKM Darurat nanti.

Gubernur menambahkan dalam masa perpanjangan PPKM Darurat nanti, rencannya Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan/pembagian bantuan sosial berupa uang tunai, sembako dan lain-lain. Kang Emil juga berpesan kepada para Kepala Daerah untuk menyimak pengumuman dari Pemerintah Pusat terkait dengan PPKM D ini dan segera sosialisasikan kepada warganya masing masing dengan bahasa yang penuh empati dan kreatif.

Baca Juga  Dihadapan Gurunya, Dony Minta Doa Agar Terhindar dari Korupsi

“Kalau bisa buatkan testimoni bagi warga yang menerima bantuan, “tambahnya.

Selanjutnya, kepada para penegak hukum/Satgas Covid-19 yang bertugas dilapangan khususnya SatPol PP agar dalam bertindak harus betul-betul dilaksanakan mulai dari urutan sanksi yang diberikan.

“Jangan sampai memberikan sanksi berat langsung, karena sanksi ini dibagi menjadi tiga yaitu ringan, sedang dan berat. Untuk itu sebaik mungkin perlu di cermati dengan situasi dan kondisi para pelanggar prokes, jangan sampai karena penindakan tersebut menjadi isu yang tidak baik,” tandasnya. ***

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Pj Kepala Desa Padasari, Endang Atang bersama Ketua TP PKK Padasari serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas usai penyerahan BLT DD tahap dua, Senin 26 Oktober 2020.

SUMEDANG

59 KPM Padasari Terima BLT DD Tahap Dua Senilai Rp 300 Ribu

Pilihan Redaksi

Pandemik Corona, Warga Minta Anggota Legislatif Bagikan Masker

Nasional

Innalillahi Ki Dalang Riswa Tutup Usia

SUMEDANG

HUT ke-11 Kelurahan Pesanggrahan Baru, Berlangsung Meriah

Pilihan Redaksi

Pengusaha Galian C Sumedang Lakukan Gerakan Peduli Tampomas

SUMEDANG

Rabu 22 April 2020, PSBB di Sumedang

Pilihan Redaksi

Diminta Iuran Pilkades, Calon Ini Mengundurkan Diri
Bupati Sumedang Dr H Dony Ahmad Munir memotong tumpeng disela peresmian Posyandu Melati 2 di Lingkungan RW 07 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan, Rabu 14 Oktober 2020.

SUMEDANG

Posyandu Melati 2 di Regol Wetan Diresmikan, Bupati: Ciptakan Generasi Unggul