SUMEDANG

Pemda Lanjutkan Tahapan Pilkades, Akur Minta DPMD Harus Pegang Izin Tertulis dari Depdagri

Penulis: IGUN GUNAWAN | Editor: Redaksi
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia (Akur)
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia (Akur) | FOTO: Istimewa

SUMEDANGONLINE, Sumedang: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia (Akur) meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang untuk meminta arahan tertulis dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) berkaitan dengan lanjutan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades Serentak) di Kabupaten Sumedang.

“Jadi terkait dengan surat terbaru dari DPMD, terkait dengan tahapan Pilkades. Kita juga mengingatkan pemerintah daerah. Karena surat itu hampir berbarengan dengan Surat dari Depdagri. Surat dari Depgdari itu kan jelas menunda tahapan terutama kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, termasuk kampanye hingga hari H,” ujar Asep Kurnia. Senin, 9 Agustus 2021.

Oleh karena itu sebut Asep Kurnia, jika pemerintah daerah ingin melanjutkan tahapan seleksi dan tahapan penetapan calon. Dia menyarankan agar lebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis dengan Departemen Dalam Negeri.

Baca Juga  Wabup Sumedang Minta Alokasi DD 8 Persen untuk Penanganan Covid Digunakan Sesuai Aturan

“Jika Pemda mengambil langkah untuk melanjutkan tahapan seleksi dan tahapan penetapan calon maka sebaiknya ini dikonsultasikan secara tertulis. Karena jangan sampai nanti, jika ini tidak tertulis tidak ada pegangan bagi DPMD. Kenapa? Karena dari seleksi ini, ada orang-orang yang tidak lolos, jangan sampai hal ini dipersoalkan. Sudah jelas tahapan ini harus dihentikan, tapi kemudian seleksinya dijalankan. Oleh karena itu sebelum nanti terjadi masalah. Karena, seleksi ini mengurangi dari sekian calon menjadi maksimal lima, nah itu kan banyak yang gagalnya. Nah itu kemungkinan dipersoalkan, terkait dengan DPMD yang sudah mengambil langkah untuk melanjutkan tahapan, patut diapresiasi. Namun terlebih dahulu saya sarankan agar ada arahan tertulis dari Depdagri. Jangan hanya lisan saja, tapi harus tertulis,” demikian Asep Kurnia. ***

Tinggalkan Balasan