SUMEDANG

Tujuh Fraksi di DPRD Sumedang Sepakat Judul Raperda Kawasan Perkotaan Jatinangor

Penulis: ACENG SYARIF HIDAYATULLAH | Editor: ACENG SYARIF HIDAYATULLAH
Fraksi PKB saat menyerahkan Pandangan Akhir Fraksi PKB ke wakil Ketua Pansus Kawasan Perkotaan Jatinangor. Senin, 13 September 2021.
Fraksi PKB saat menyerahkan Pandangan Akhir Fraksi PKB ke wakil Ketua Pansus Kawasan Perkotaan Jatinangor. Senin, 13 September 2021. | FOTO: Fitriyani/SO

SUMEDANGONLINE, Sumedang: Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sumedang menyepakati judul raperda Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor.

“Ini adalah keputusan terakhir pembahasan kita. Jadi, baik Bappppeda, Bagian Hukum maupun Pansus tidak menemukan kalimat lain ya untuk judul yang tepat. Sehingga kita mengambil Kawasan Perkotaan Jatinangor sebagai judul dari Raperda ini,” ujar Asep Kurnia selaku Wakil Ketua Pansus Raperda Kawasan Perkotaan Jatinangor pada Rapat Pansus tentang Pendapat Akhir Fraksi. Senin, 13 September 2021.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Asep berharap Raperda yang rencananya akan dilakukan pengambilan keputusan pada 15 September itu diharapkan lengkap dari sisi ketentuan dan regulasi. “Banyak hal yang diingat dalam membuat Perda ini, sehingga mudah-mudahan Perda ini lengpak dari sisi ketentuan maupun dari sisi regulasi,” imbuhnya.

Baca Juga  Akhirnya Tim Katak Brimob temukan gorong gorong Cibawang

Pada kesempatan tersebut dikatakan Asep, berdasarkan pasal 3, yang menentukan kawasan mana saja yang masuk ke dalam Kawasan Perkotaan Jatinangor. Selain itu pasal ini pun menegaskan jika, Kawasan Perkotaan Jatinangor merupakan bagian dari Kabupaten Sumedang.

“Ini, para anggota Pansus termasuk juga tim dari eksekutif sama sama sependapat bahwa Pasal 3 ini adalah benteng terkait dengan kekhwatiran-kekhawatiran yang mungkin muncul ke depan. (KPJ) merupakan bagian dari wilayah (Kabupaten Sumedang). Ini sudah disebutkan dengan jelas, bahwa ini bukan wilayah otonom tapi ini bagian,” jelasnya.

Baca Juga  Ponpes Al Ihya Dukung Pemilu Damai

Sementara pada pasal 3 (2), ada pembahasan kawasan inti dari KPJ, yakni seluruh Kecamatan Jatinangor dan sebagian wilayah Cimanggung. Selain itu disebutkan juga wilayah di sekitarnya yang meliputi wilayah Tanjungsari, Sukasari dan Pamulihan.

Baca Juga  PSBB Ditetapkan, Bupati Sumedang: Jangan Ada Warga yang Kelaparan

“Ini deliniasi ini, kemungkinan ke depannya harus ada petanya. Misalnya disebutkan KPJ itu sebagaian wilayah Cimanggung, yang mana saja terdiri dari sebagian Cihanjuang, sebagian Cikahuripan berarti kalau sebagian tidak seluruhnya desa itu. Ini nanti dibikin, dan perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan daerah baik itu yang berkaitan dengan Tata Ruang maupun terkait dengan implementasi dari Raperda ini. Karena di Raperda ini belum memakai peta, baru disebutkan sebagian, sebagiann itu yang mana saja? Ini kan harus jelas,” imbuhnya. ***

Tinggalkan Balasan