Pilihan Redaksi, SUMEDANG

Warga Perum Asabri Tuntut Realisasi Perjanjian dari Pengembang Perum MPP

Penulis: IWAN RAHMAT | Editor: Redaksi
Warga Perum Asabri Citramas di Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang menyesalkan belum ditanggapi keluhan mereka terkait dengan dampak pembangunan Perum MPP.
Warga Perum Asabri Citramas di Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang menyesalkan belum ditanggapi keluhan mereka terkait dengan dampak pembangunan Perum MPP. | FOTO: Iwan Rahmat/SO

SUMEDANGONLINE, Sumedang: Warga Perum Asabri Citramas di Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang menyesalkan belum ditanggapi keluhan mereka terkait dengan dampak pembangunan Perum MPP.

Ketua RW 10, Ikhwan Nurdin didampingi Ketua RT 01, Erwin Husni mengatakan pada dasarnya masyarakat yang terdampak pembangunan perumahan Perum MPP tidak tahu menahu dan tidak pernah dibawa bawa atau diajak sosialisasi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“O. Iya, pada dasarnya begini ya. Masyarakat terdampak yang paling dekat dengan perumahan itu sebenarnya tidak tahu menahu tentang, awalnya itu tidak dibawa sosialisasi dan izin masyarakat yang sangat dekat dengan perumahan,” ujar Ikhwan pada sejumlah wartawan. Selasa, 1 September 2021.

Setelah itu sebut dia, terjadi beberapa kali musyawarah. Namun, pihaknya meminta pengembang perumahan untuk dapat meminimalisir dampak dari adanya perumahan terhadap masyarakat. “(Setelah itu) Terjadilah perjanjian, enam bulan pembuatan benteng. Ternyata saya cek disini tuh, ternyata belum. Belum dibangun. Bahkan beckhoe juga diperintahkan oleh masyarakat untuk membuat selokan ke sini.”

Baca Juga  Banjir depan pabriknya, pekerja PT Kahatex terpaksa jalan kaki

“Dilimit waktu seseuai perjanjian kami memasang spanduk, masyarakat di sini. (Tapi) malam berikutnya spanduk ada yang mencabut, masyarakat di sini belum apa-apa. Sudah digali sudah, tapi materialnya belum banyak,” imbuhnya.

Pihak pengembang beralasan belum dibangunnya permintaan warga itu, karena lebih memprioritaskan lokasi yang lain. Pihak pengembang dikatakan Ikhwan menyebut lokasi tersebut kurang urgen.

“Kami tersinggung disebut kurang urgen, di sini masyarakat kan banyak. Jadi (kami minta) kepada semua pihak, saya sebagai ketua RW tidak menghambat pembangunan ini, tapi yang penting dampak terhadap lingkungan masyarakat Perum Citramas diminimalisir. Sekarang, debu, belum kemarin backhoe. Beckhoe juga tadinya sampai malam-malam setelah ada protes baru di setop sampai jam 17 atau maghrib, dulunya terus-terusan,” ungkapnya.

Baca Juga  Ani: Kader Dharma Wanita harus dapat memperkuat ketahanan keluarga

Menurut Ketua RW, setelah adanya longsor di Kecamatan Cimanggung beberapa waktu lalu masyarakat Perum Citramas seolah khawatir kejadian tersebut menimpa mereka. “Karena ini, ketinggiannya lumayan. Kalau diukur 50 meter lebih, jurang ini. Dapat dibayangkan kalau kayunya sudah ditebang, kami risau,” tandasnya.

Ketua RW 10, Ikhwan Nurdin saat menyampaikan aspirasi.
Ketua RW 10, Ikhwan Nurdin saat menyampaikan aspirasi.

Menanggapi adanya keluhan dari warga, Huliman Abdul Gofur, selaku Manager Legal PT. MPP (Mitra Perkasa Propertindo)  menyebutkan pihaknya menyambut baik adanya aspirasi dari masyarakat. Aspirasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pihak pengembang.

“Ini kan hasilnya, dalam rangka win-win solution. Kami juga mengakomodir terkait dengan apa yang menjadi aspirasi dan masukan-masukan dari warga. Itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami, dan kemudian terkait dengan persoalan-persoalan yang lainnya. Itu, kita akan adakan pembicaraan lebih lanjut,” ujar Huliman.

Baca Juga  Sebanyak 150 Pegawai Plaza Asia Sumedang Ditest Swab

Adapun point-point yang dipermasalahkan oleh warga disebutkan Huliman, seseuai dengan surat kesepakatan. “Point-poinnya sesuai dengan yang tercantum di dalam kesepakatan itu, terkait dengan saluran, sedang proses kita buat. Kemudian tembok penahan tanah, ini juga sedang kita buat. Jadi semuanya. Kalau warga bagus aspirasinya, bahwa ini untuk keamanan, dan itu sedang kita lakukan,” imbuhnya.

Terkait dengan adanya aspirasi dari masyarakat terhadap pengembang Perum MPP, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Titus menyebutkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dishub, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

“Semuanya sudah clear kan dari mulai perizinan dan sebagainya, hari ini sudah disepakati. Alhamdulillah keinginan warga sudah mau diakomodir, mudah-mudahan ini menjadi solusi masyarakat Perum Citramas,” pungkas dia. ***

Tinggalkan Balasan