Pilihan Redaksi, SUMEDANG

Imbas Banjir Bandang, BPFK3I Minta Pemerintah Tinjau Bangli di Kawasan Eks HGU

Penulis: ACENG SYARIF HIDAYATULLAH | Editor: ACENG SYARIF HIDAYATULLAH
Dedi Kurniawan selaku Ketua Badan Pembina Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (BP FK3I) Jawa Barat
Dedi Kurniawan selaku Ketua Badan Pembina Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (BP FK3I) Jawa Barat | FOTO: Ist. Dok Pribadi

SUMEDANG ONLINE – Dedi Kurniawan selaku Ketua Badan Pembina Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (BP FK3I) Jawa Barat meminta agar pihak Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera melakukan tinjauan lapangan dan melakukan penertiban terhadap banguanan/villa liar di kawasan eks HGU di kawasan Cisoka dan Margawindu, Kabupaten Sumedang.

“Kami minta pihak ATR BPN segera Melakukan Tinjauan lapangan dan melakukan Penertiban terhadap Bangunan/Villa di Kawasan Eks HGU dan melakukan penataan dan melegalisasi para petani yang kebutuhannya bergantung kepada lahan,” ujar Dedi dalam siaran pers yang diterima redaksi. Kamis, 5 Mei 2022.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Ini Bukan Tebang Pilih Tapi Berkeadilan,” tandasnya.

Dikatakan dia, kawasan Eks HGU seluas sekitar 500 Ha tersebut kemarin sore telah terjadi banjir bandang dan satu orang menjadi korban terbawa hanyut.

Baca Juga  Gubernur Jabar: Rp16 Miliar untuk Pembangunan Alun-Alun Sumedang

Menurutnya, kejadian tersebut bukan hanya saat kemarin saja, namun pada tahun 2021 juga kejadian serupa pernah terjadi dan mengakibatkan satu korban dinyatakan meninggal akibat terbawa banjir Bandang.

“Maka itu kami minta dengan tegas segera dilakukan proses ReDistribusi lahan kepada pihak yang betul-betul membutuhkan yang bergantung hidup pada kawasan sehingga Pemda dapat berperan serta melakukan pendampingan dan pengawasan

“ReDistribusi sebaiknya melihat mengukur dan mengkaji Usulan Dari mana dan Untuk Siapa ? Sehingga Tepat Sasaran dan berkepentingan pada 2 Aspek. Ekologi Kawasan dan Kesejahteraan Masyarakat,” tandasnya.

Selain itu dia menyebutkan adanya bangunan bangunan villa dan wisata di kawasan tersebut harus segera dilakukan penertiban dan ditelusuri di balik Pemilik Villa dan Tempat Wisata tersebut.

“Ini penting Dirjen Penegakan Tata Ruang Di Kementerian ATR BPN segera turun ke lapangan,” imbuhnya.

Baca Juga  OTD Bangun Paguyuban Himbar Buana

Selain itu, Pemerintah Daerah dalam Hal Ini pun diminta untuk berperan dalam melakukan pengontrolan dengan melakukan
Rencana Bangunan Tata Lingkungan (RTBL) baik dalam Kawasan Eks HGU maupun batas Eks HGU.untuk dapat memitigasi Kejadian Bencana Banjir Bandang.

“Kawasan Eks HGU tersebut Perlu segera diuji Kelayakan untuk Jenis Pertanian sehingga memudahkan Negara Melakukan inventarisasi Asset Negara yang sudah dan akan terdistribusi kan untuk kepentingan kepentingan aspek tersebut. Juga kemungkinan penting dilakukan upaya Pemulihan Sebagai kawasan Penyangga Kehidupan melalui aktifitas Rehabilitasi dan Penataan Areal pertanian yang cocok dengan Kebutuhan Air dan tanah di lokasi tersebut.

“Maka solusinya harus dilakukan Penataan. Kawasan Eks HGU menjadi Kawasan Pemulihan sekitar batas kawasan, menjadi kawasan Bm berbasis Pertanian yang cocok dengan situasi dan kondisi lahan tersebut,” ungkapnya.

Selain itu sebut dia, perlu dilakukan penertiban dan pengecekan sebagai kawasan wisata dan Vila Vila Ilegal.

Baca Juga  Wabup Kecewa Terhadap Kinerja PDAM Sumedang

“Pemda tidak hanya menunggu tapi bertindak dan melakukan pekerjaan nya membantu secara administratif ReDistribusi Lahan tersebut,” tandasnya.

Karena itu dia meminta segera diadakan pertemuan bersama para pihak membahas kasus ini. “Dan memang penting diurus segera luasan sekurang kurang nya 511 Ha Eks HGU dapat ditata menyesuakan situasi alam dan gejala alam lainnya. Kami akan berkirim surat atau langsung melalui Kontak person pihak Kementerian ATR BPN. Namun kami perlu pastikan bahwa Kewenangan penuh justru ada di Pemkab Sumedang untuk melakukan respon cepat setelah kejadian kemarin melalui komunikasi koordinasi Pemkab dan Pemerintah Pusat
Upaya kami sebagai CSO hanya membantu di tengah menduduk perkarakan situasi dan fakta yang ada dengan rumus swadaya bersama masyarakat,” pungkas dia. ***

Source: SUMEDANG ONLINE

Tinggalkan Balasan