Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama Polres dan Kodim 0610/Sumedang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada 2024. Penandatanganan NPHD dilakukan Pj. Bupati Yudia Ramli bersama Kapolres dan Dandim 0610/Sumedang di Aula Tampomas Gedung Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS). Rabu, 26 Juni 2024.

Iwan Rahmat via Sumedangkab/SUMEDANG ONLINE

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama Polres dan Kodim 0610/Sumedang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada 2024. Penandatanganan NPHD dilakukan Pj. Bupati Yudia Ramli bersama Kapolres dan Dandim 0610/Sumedang di Aula Tampomas Gedung Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS). Rabu, 26 Juni 2024.

Pemda Sumedang Anggarkan Rp8,9 M untuk Pengamanan Pilkada

SUMEDANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama Polres dan Kodim 0610/Sumedang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada Sumedang 2024. Penandatanganan NPHD dilakukan Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli bersama Kapolres dan Dandim 0610/Sumedang di Aula Tampomas Gedung Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS). Rabu, 26 Juni 2024.

Untuk Pilkada Sumedang 2024 dialokasikan anggaran dari APBD Sumedang sebesar Rp60,9 miliar. Alokasi untuk KPU Sumedang sebesar Rp44 miliar, Bawaslu Sumedang Rp8 miliar. Sedangkan untuk pengamanan dialokasikan Rp8,9 miliar untuk Polres sebesar Rp7,4 miliar dan Kodim Sumedang sebesar Rp1,5 miliar.

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengharapkan penandatangan NPHD antara Pemda Kabupaten Sumedang dengan Polres dan Kodim Sumedang ini mampu menguatkan komitmen bersama dalam menyukseskan Pilkada 2024.

“Dengan bersama-sama mengawal dan menjaga penyelenggaraannya agar dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar serta jurdil sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas dan bermartabat dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat,” kata Yudia Ramli.

Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa tahapan sudah dilaksanakan diantaranya rekrutmen penyelenggara Pilkada di kecamatan dan desa/kelurahan yaitu PPK dan PPS dan Pantarlih.

“PPK dan PPS sudah terbentuk tanggal 24 Juni. Kami juga telah membentuk Pantarlih di hari yang sama. Pagi pelantikan siangnya mereka langsung ke lapangan untuk memastikan setiap warga yang sudah ada di dalam DP 4 untuk dilakukan pencocokan dan penelitian,”ujar Ogi Ahmad Fauzi.

Selain pencocokan penelitian (Coklit) yang dilakukan petugas pantarlih pihaknya juga melakukan verifikasi faktual untuk pasangan calon bupati wakil bupati dari perseorangan.

“Pelaksanaan Coklit sendiri akan berjalan dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Setelah itu kami juga hari ini sedang berjalan untuk verifikasi faktual pasangan calon perseorangan dari tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli,” katanya. ***