Bandung – Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyatakan kesiapannya mendukung dan menyukseskan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) yang digagas Pemerintah Pusat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peluncuran program tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar meriah di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025).
Peluncuran KMP dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Menteri Koperasi Budi Hari Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta unsur Forkopimda Jabar.
Wabup Fajar mengungkapkan bahwa 90 persen desa di Sumedang telah siap secara administrasi untuk menjalankan program ini. “Akta pendiriannya sudah final dan koperasi telah teregistrasi melalui NPK Diskoperindag. Insyaallah akan mulai running akhir bulan ini,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya komitmen dan profesionalisme kepala desa dalam mengelola koperasi, agar tidak hanya menjadi formalitas semata. “KMP ini bukan proyek pribadi. Harus ada aktivitas nyata—apotek, minimarket, gudang, dan layanan ekonomi lainnya. Jangan sampai hanya berupa bangunan 4×3 meter bertuliskan nama koperasi tapi mati suri,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Sumedang, kata Fajar, akan terus memantau dan mendampingi implementasi KMP melalui para camat dan perangkat daerah terkait. “Pak Bupati sudah instruksikan agar koperasi ini menjadi tonggak ekonomi desa. Sumedang siap menjadi pelopor,” tambahnya.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa KMP merupakan program prioritas nasional dan bagian dari arahan langsung Presiden RI. Ia menyebut koperasi desa sebagai fondasi ekosistem desa yang sehat dan mandiri.
“Kopdes ini juga menjadi tulang punggung program Makan Bergizi Gratis dan strategi swasembada pangan nasional. Targetnya, tahun 2026 Indonesia tidak perlu lagi impor beras,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, peran KMP sangat vital dalam mengelola dana besar yang akan mengalir ke desa dan kelurahan, yang mencapai lebih dari Rp750 triliun dari berbagai sumber, termasuk Himbara, KUR, dan program nasional lainnya. “Ini momen bersejarah. Tidak boleh gagal,” tandasnya.
Kegiatan peluncuran turut dihadiri para wakil menteri, bupati/walikota se-Jawa Barat, serta para kepala desa dan lurah, menandai komitmen bersama membangun kemandirian ekonomi dari desa.***
