Bandung, 4 Juni 2025 – Kabar baik bagi warga berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi memperoleh tambahan kuota 1.000 unit rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sebelumnya, Sumedang mendapat kuota 343 unit rumah bersubsidi. Dengan tambahan ini, total kuota rumah bersubsidi untuk Sumedang kini menjadi 1.342 unit.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan 10 kepala daerah lainnya di Gedung Pakuan, Rabu (4/6/2025).
“Alhamdulillah Sumedang mendapat tambahan 1.000 unit rumah bersubsidi yang akan segera kami follow up untuk direalisasikan,” ujar Bupati Dony.
Program rumah bersubsidi ini menggunakan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat MBR. Dengan bunga ringan, uang muka hanya 1%, dan cicilan terjangkau sekitar satu juta rupiah per bulan selama 20 tahun, masyarakat MBR bisa memiliki rumah layak.
Kepala Dinas Perkimtan Sumedang, Marlina, menyampaikan bahwa Pemkab Sumedang juga tengah memprioritaskan percepatan pembangunan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) melalui pemanfaatan dana desa.
“Kami akan susun Perbup yang melegalisasi penggunaan APBDes untuk rehab Rutilahu. Setiap desa bisa membangun 5 rumah per tahun. Kalau dikalikan 270 desa, potensi bisa merenovasi 1.350 rumah tiap tahun,” jelasnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait sendiri mengapresiasi langkah progresif Pemkab Sumedang dan bahkan berencana mengunjungi Sumedang pada Juli mendatang untuk launching program Rutilahu.***
