Home / DAERAH

Senin, 30 Mei 2011 - 15:23 WIB

SUKWAN MELUBER, BKD BINGUNG NGANGKAT



Sosialisasi BKD

BKD Memberikan Sosialisasi PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di pendopo kecamatan Darmaraja. Foto:Igun

DARMARAJA, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumedang, Drs. Sanusi Mawi M.Si, merasa prihatin dengan banyaknya tenaga honorer di kabupaten Sumedang yang mencapai jumlah 7.000 orang, padahal menurutnya, pihaknya sudah memberikan surat edaran, agar dinas intansi terkait untuk tidak lagi menerima tenaga honorer sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2005.

“saya belum pernah menandatangani pengangkatan sukwan, saya belum pernah!. Cuman kadang – kadang dinas, padahal kita sudah memberikan edaran tidak boleh mengangkat sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2005, bahwa tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer, tapi kenyataannya di lapangan masih ada saja yang mengangkat tenaga honorer dengan alasan kebutuhan; yang kedua, dia membuat pernyataan, dia menerima siap tidak menerima gaji, dan siap tidak diangkat”, ungkapnya kepada sumeks, usai memberikan sosialisasi terhadap puluhan pegawai negeri sipil (pns) di wilayah empat Sumedang, di Pendopo kantor kecamatan Darmaraja, Senin (30/05) kemarin.

Baca Juga  Di Banyuresmi Empat Rumah Rusak Berat

Menurutnya, jikapun ada anggaran untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, untuk jumlah 7.000 orang, waktu pengangkatan akan lama, belum lagi, anggaran yang harus berimbang, karena tidak semua anggaran di alokasikan untuk gaji pegawai.

“kalau misalnya sukwan yang ada 7000 ini jika diangkat berapa tahun akan habis. jangan dihayal akan diangkat, kalau misalkan anggarannya ada 200 orang diangkat berapa tahun, mereka dapat diangkat. belum lagi ada yang baru, anggarannya kan sekarang lebih besar ke anggaran yang baru, kita kan perlu keseimbangan”, tuturnya.

Sementara itu dalam pemaparan, sosialisasi PP nomor 53, tentang Disiplin Pegawan Negeri Sipil, ia sangat berharap banyak, para pegawai negeri sipil di wilayah kerjanya untuk dapat memberikan tugas dan pelayanan yang bagus kepada masyarakat, dengan penuh keadilan dan tidak diskriminasi.

Baca Juga  Motor Dinas Kades Darmajaya, Digondol Pencuri

“acara hari ini (kemarin, red.) masalah sosialisasi PP no 53, tentang disiplin pegawai negeri sipil, kalau tidak kita sosialisasikan ini kan kasihan bagi PNS-nya itu sendiri, karena sanksinya sangat berat”, paparnya.

 

Acara yang berlangsung hampir 4 jam tersebut juga diisi dengan sosialisi PP 45, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yang mendapat applaus cukup menarik dari audiens, Kepala BKD, lebih lanjut menyebutkan dalam PP tersebut, bukan berarti melarang bercerai tetapi ada mekanisme yang harus ditempuh, jika PNS melakukan perceraian.

 

“bukan berarti PP tersebut melarang perceraian, tetapi PP tersebut mengatur jika terjadi perceraian harus menempuh beberapa mekanisme, jadi bukan alasan cocok atau tidak cocok saja, diantaranya mekanisme pertama; harus adanya pembinaan minimal dua kali, mekanisme kedua; permasalahannya apa, misal permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga atau apakah ada masalah dengan orang ke-tiga, dan mekanisme yang ketiga; harus adanya pernyataan bersama, meskipun nantinya keputusan akhir ada di pengadilan agama”, tuturnya.(cr4)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

DAERAH

OTD Bangun Paguyuban Himbar Buana

DAERAH

Malam Jumat, warga OTD Jatigede dihebohkan babi

DAERAH

Iwan, Olah Limbah Jadi Handycraft

DAERAH

Tina Tak Akan Jual ‘Berlian’-nya

DAERAH

Dipake Tempat Maksiat, Kafe Diontrog Warga

DAERAH

Cegah kriminalitas, Polsek Jatinunggal Gelar FSK

DAERAH

Jatigede digenang, proses belajar di SDN Cipaku masih aktif

DAERAH

Jalan Cimalaka-Hariang Rusak