Pilihan Redaksi, SUMEDANG

Tak Ada Toleransi Lagi, Wabup Sumedang Tegas KJA di Jatigede Tidak Boleh Ada

Penulis: IWAN RAHMAT | Editor: Fitriyani Gunawan
Wakil Bupati Sumedang, H Erwan Setiawan
Wakil Bupati Sumedang, H Erwan Setiawan | FOTO: Iwan Rahmat/SO

SUMEDANG ONLINEWakil Bupati Sumedang, H Erwan Setiawan secara tegas menyatakan tidak boleh ada Keramba Jaring Apung di Bendungan Jatigede, Kabupaten Sumedang.

“Kita sepakat dari awal, kita akan tegakkan aturan. Di dalam Perda Nomor 4 tahun 2018 sudah jelas bahwa Waduk Jatigede harus seteril, tidak boleh ada jaring apung,” ujar Erwan Setiawan usai meminpin Rapat Koordinisasi (rakor) Forkopimda terkait penanganan keramba jaring apung (KJA) di perairan Jatigede Selasa (29/3/2022) di Gedung Negara.

Selama ini sebut dia pemerintah memberikan toleransi, karena para pemilik Keramba Jaring Apung melakukan gugatan ke Pengadilan bahkan ke Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung menolak judicial review yang diajukan para pemilik Keramba Jaring Apung Jatigede.

“Selama ini kami memberikan toleransi karena meraka melakukan judicial review ke pengadilan bahkan sampai ke MA pada 18 September 2021. Tetapi MA menolak judicial review yang diajukan para pemohon dari KJA tersebut. Jadi kami mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetap membongkar KJA yang ada di Jatigede, ini demi tegaknya aturan,” tandasnya

Baca Juga  Sigap Penanggulangan Longsor Sumedang, Rahmat Apresiasi Dinkes dan DVI Biddokkes Polda Jabar

Disinggung kapan rencana pembongkaran akan berlangsung, secara diplomatis Wakil Bupati Sumedang menyebutkan pihaknya segera melakukan koordinas dengan stake holder terkait termasuk juga dengan pihak pengamanan.

“Seratus persen (dibongkar), karena di Perda Nomor 4/2018 itu sudah jelas tidak ada yang mengatakan di situ, sekian persen. Tidak ada,” tandasnya.

Ditanya apakah benar banyak pelaku KJA yang berasal dari luar Sumedang. Wakil Bupati Sumedang membenarkan hal itu, berdasarkan pemantauan bersama pihak keamanan saat melakukan sidak, saat ditanya mereka berasal dari mana mereka menyebutkan dari Cianjur, Pandeglang, Cirata, dan Bandung Barat.

Baca Juga  Tanah Dayeuh Luhur Sumedang dan Air Keramat Ciasihan, Cikajayaan, Cikawedukan Masuk dalam Ritual Kendi Nusantara

“Kita tanya ini punya siapa, punya pak haji apa orang Cianjur. Bahkan sekarang sudah ada investor dari Madura, dari daerah lain. Ini sudah sangat menyalahi aturan mereka memanfaatkan keberadaan Waduk Jatigede untuk KJA, padahal sudah jelas tidak boleh,” pungkasnya. ***

Tinggalkan Balasan