Sumedang, 14 November 2024 – Kabupaten Sumedang meraih prestasi gemilang dengan dianugerahi gelar “Kabupaten Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik tingkat Jawa Barat tahun 2024. Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Yudia Ramli, dari Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, dalam sebuah acara yang berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Kamis, 14 November 2024.
Yudia Ramli menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen Kabupaten Sumedang untuk terus terbuka dalam memberikan akses informasi publik. “Penghargaan ini menegaskan kembali komitmen Kabupaten Sumedang untuk terbuka dalam informasi publik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yudia menambahkan bahwa dengan status “Kabupaten Informatif”, Sumedang bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi bagi masyarakat. “Semoga penghargaan yang kami terima dapat bermanfaat bagi masyarakat. Keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.
Yudia juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, khususnya kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosanditik), yang telah bekerja keras untuk mempertahankan predikat Informatif tersebut. “Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemda Kabupaten Sumedang yang kembali bisa mempertahankan predikat Informatif ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik yang berdampak positif bagi masyarakat. Ia menyatakan bahwa informasi yang transparan bisa menjadi energi untuk mencerdaskan bangsa. “Keterbukaan informasi bukan hanya sekedar data dan angka saja, namun juga terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjawab pertanyaan masyarakat,” katanya.
Dengan penghargaan ini, Kabupaten Sumedang menunjukkan komitmennya untuk menuju pemerintahan yang lebih transparan dan melayani, sehingga setiap masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembangunan daerah. ***
