SUMEDANG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus menggeber program pengentasan kemiskinan melalui sektor perumahan. Senin, (3/11/2025), Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyerahkan secara simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada warga di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan.
Sebanyak 102 keluarga penerima manfaat dari tujuh desa di wilayah Pamulihan menerima bantuan tersebut. Penyerahan ini merupakan bagian dari total 364 unit rumah penerima BSPS di Kabupaten Sumedang tahun 2025.
Program bantuan senilai Rp20 juta per rumah itu merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu). Penyaluran dana dilakukan melalui Bank BNI sebagai mitra resmi program.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa BSPS bukanlah “bantuan gratis”, melainkan stimulan yang harus dimaknai sebagai dorongan untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat.
“Ini bukan dana cuma-cuma. Pemerintah hanya memberi pecut awal agar warga tergerak membangun rumah layak huni dengan semangat mandiri. Swadaya dan gotong royong adalah ruh dari program ini,” tegas Wabup Fajar.
Ia juga meminta agar setiap penerima bantuan memanfaatkannya secara bertanggung jawab dan memastikan hasil pembangunan sesuai harapan.
“Jangan sampai bantuan ini mubazir. Gunakan tepat sasaran, bangun rumah yang sehat, kuat, dan layak. Karena rumah yang baik akan melahirkan keluarga yang sehat dan bahagia,” ujarnya.
Fajar turut menyinggung tantangan ekonomi masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup. Menurutnya, kesejahteraan tidak hanya soal sandang dan pangan, tetapi juga akses terhadap hunian yang layak dan lingkungan yang sehat.
“Sekarang hidup bukan cuma soal makan dan pakaian, tapi juga internet dan kebutuhan rumah tangga. Pemerintah ingin memastikan rakyatnya punya pondasi kuat, dimulai dari rumah yang layak,” tambahnya.
Selain itu, Fajar juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, terutama menjelang musim penghujan untuk mencegah penyakit seperti demam berdarah (DBD).
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Sumedang, Marlina, menjelaskan bahwa hingga tahun ini masih terdapat sekitar 158 ribu rumah tidak layak huni di Sumedang yang membutuhkan intervensi pemerintah.
“Program BSPS ini bagian dari upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tahun ini, Sumedang mendapat jatah 364 unit penerima bantuan dari Kementerian PUPR,” ungkap Marlina.
Dari pihak Balai Kementerian PUPR, Rahmat menegaskan agar pelaksanaan program BSPS berjalan transparan dan bersih dari praktik penyimpangan.
“Jangan ada potongan dana, jangan kurangi spesifikasi bahan bangunan, dan jangan ada manipulasi. Semua bantuan harus sampai utuh ke masyarakat,” tegasnya.
Program BSPS diharapkan dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumedang menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.***
