GUNEM CATUR: “Opat Pasagi Kalima Pancer”

ON AIR di eRKS 106,1 FM pada hari Senin (10 Mei 2010) jam 20.00 WIB dengan suasana yang begitu bersahaja dan Sumedang Banget…! Terlepas dari segala kekurangan dalam prasarannya, yg perlu diacungkan jempol adalah kelebihannya…, yaitu keinginannya untuk maju *(improvement)* dan tidak mau ketinggalan…! Sehingga pada saat ini informasi tentang Sumedang sudah bisa diterima di seluruh Dunia yg disebarluaskan melalui siaran langsung *Streaming Radio* (www.radio.sumedangonline.com) Dari pembicaraan melalui ***teleconference*** dengan **Bpk. Herman Suyatman** dari **Bappeda Sumedang**, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi perihal Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sumedang untuk jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam rangka menghadapi proyek-proyek besar yang sedang dan akan segera dilaksanakan, yaitu : ***Waduk Jatigede, Tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati.*** Proyek tersebut adalah merupakan **“Proyek Pusat”** yang kebetulan lokasinya berada di Kab.Sumedang, dengan demikian kebijakan dan keputusannya ada ditangan para Pejabat Pusat, sementara untuk Sumedang proyek tsb.tidak lebih hanya “given”, namun demikian yang menjadi ***objek penderita*** tentunya adalah masyarakat Sumedang dan sekitarnya. Terlepas dari itu semua…, hal ini adalah merupakan tanggungjawab semua pihak untuk sama-sama mengsikapinya dengan baik, guna dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Adalah sudah menjadi rahasia umum, kalau kebijakan dalam suatu proyek besar tidak terlepas dari tekanan Politik dan unsur Permodalan, karena hampir semua proyek-proyek besar permodalannya dibiayai oleh bantuan asing, namun syaratnya Negara yang memberikan bantuan itu harus ikut terlibat dan bahkan langsung sebagai pelaksana pembangunan proyek tsb. Sebagai contohnya, Proyek Waduk Jatigede dengan estimasi biaya akan menelan sebesar Rp. 2.2 Triyun, 65% diantaranya menjadi bagian dari *China Contractor (Shino Hydro)*, sedangkan sisanya 35% diserahkan kepada 4 Kontraktor BUMN, itupun untuk scope pekerjaan yang sulit dan kurang menguntungkan. Permasalahan lainnya nanti yang akan timbul adalah akan ketergantungan kepada produk dari China, karena semua *appurtenance* / alat mekanis yang dipakai di proyek tsb adalah buatan dari China bukan buatan German (Europe) yang sudah dikenal kehandalannya…, selain itu nanti yang dirugikan lagi akibat dari *efficiency* rendah, karena buatan China mutunya pasti lebih rendah dibangding buatan German, sehingga dengan demikian akan perolehan listrik atau *Install Capacity*-nya menjadi lebih kecil, sehingga nantinya akan banyak kehilangan / KWH-nya, dan akibat dari kualitas yang rendah tsb.akan menimbulkan sering terjadinya *overhauls*, sementara *spare part*-nya itu tentunya hanya ada dan diproduksi dari Negara tirai bambu tsb…! Keputusan Proyek itu diberikan kepada China, alasan utama dari Pemerintah RI adalah karena China yang mau memberikan dana bantuan, sementara Negara-negara Eropa / Jepang tidak memberikan bantuan tsb. Namun di balik itu…, nampaknya Pemerintah dan para Anggota Dewan di Pusat sana tidak tahu dampaknya seperti tersebut di atas, Yang pasti mereka lebih menentukan kebijakannya karena faktor Politik dan ambisinya selagi menjabat harus “membuahkan” produk nyata...!
***Tapi jangan salah Pak…! China itu BUKAN memberikan hibah…! Namun PINJAMAN yang harus dibayar oleh Rakyat…!***
Kebijakan Pemerintah Indonesia seperti tsb.di atas, sangat jauh berbeda dengan Pemerintah India. Di India bila ada proyek besar seperti tsb.di atas, hampir tidak ada yang dikerjakan oleh Kontraktor / Konsultan Asing walau penawarannya lebih murah sekalipun…, Kenapa demikian ? karena bila dikerjakan sendiri sekalipun biayanya lebih lebih besar dan lebih lama, namun pemerintahnya tetap beranggapan lebih baik dikerjakan sendiri karena biaya proyek tsb.tidak akan sampai lari ke Negara lain / bangsa asing…! Mereka lebih mementingkan Rakyatnya ketimbang diberikan ke negara lain. Apakah hal ini sama halnya dengan Pemerintah Indonesia…? Proyek dana bantuan dari China dikerjakan kembali oleh Rakyat China, adapun rakyat Indonesia hanya jadi penonton di negerinya sendiri…? (Seperti yang terjadi selama ini di Proyek Jatigede, hampir semuanya dikerjakan oleh Repubik Rakyat China, sementara Rakyat Sumedang tidak diberikan sempatan bekerja untuk daerahnya melainkan sedikit sekali). Namun…, tahukah kenapa harga penawan pelaksanaan proyek oleh Kontraktor China lebih murah…? Ya…, salah satunya selain peralatannya yg digunakan adalah “China made” upah tenaga kerja mereka ***jauh*** lebih murah dibandingkan dengan upah UMR sekalipun…! Kenapa demikian…? Karena kebanyakan dari para Pekerja / *China labors* tsb.adalah para "NAPI" yang dikaryakan dengan diberikan pelatihan konstruksi yang dilatih oleh tentara Militer China (*zeni*) untuk dipekerjakan di LN. Sehingga dengan demikian bila kebijakan pemerintah seperti tsb.di atas, bukannya masyarakat mendapatkan lapangan kerja namun malah semakin banyak pengangguran karena tidak terserap oleh proyek-proyek besar tsb. Maka dari itu, yang menjadi permasalah pokoknya adalah : Bagaimana Pemerintah Daerah mampu memberdayakan masyarakat Sumedang dengan diberikan pelatihan terapan seperti pekerja-pekerja dari China tersebut…? Karena selama tidak ada pemberdayaan tsb.nantinya masyarakat Sumedang tidak akan banyak dipakai sebagai pekerja proyek tsb. Selain itu tentunya Pemerintah / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus membuat suatu MoU dengan Kontraktor yang mengharuskan adanya "***muatan lokal***" untuk diikutsertakan dalam proses pembangunan proyek tsb, dan tentunya para pekerja tsb.harus memiliki keahlian standard (sertifikasi keahlian), sehingga tentunya dalam hal ini Pemerintah (*Dinas Tenaga Kerja*) harus segera memiliki **BLK** serta membantu / mengupayakan mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat. Rencana tsb.biasanya akan tersandung dalam masalah BIAYA / ANGGARA..? Dalam hal ini tentunya bila Pemda berniat untuk memberdayakan masyarakat, biaya untuk membuat BLK akan lebih baik daripada menghabiskan biaya untuk "Hiburan" ! Percaya atau tidaknya silahkan tanyakan langsung kepada Masyarakat, selama ini apa yang diberikan oleh Pemda kepada Masyarakat yg dapat dijadikan untuk Modal Kerja…? Dan tentunya kita mesti ingat, bahwa ***"Tuhan Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Bangsa, kecuali bila Bangsa Tersebut yang Mengubahnya Sendiri…!"*** *Dengan demikian, Semoga saja Masyarakat Sumedang nantinya akan menjadi Tuan Rumah di Daerahnya sendiri, amin…!* Salam Sono ti Urang Wado,Ir.H.Surahman,M.Tech,M.Eng,MBA/SUMEDANG ONLINE

icon-telp — ON AIR di eRKS 106,1 FM pada hari Senin (10 Mei 2010) jam 20.00 WIB dengan suasana yang begitu bersahaja dan Sumedang Banget…! Terlepas dari segala kekurangan dalam prasarannya, yg perlu diacungkan jempol adalah kelebihannya…, yaitu keinginannya untuk maju *(improvement)* dan tidak mau ketinggalan…! Sehingga pada saat ini informasi tentang Sumedang sudah bisa diterima di seluruh Dunia yg disebarluaskan melalui siaran langsung *Streaming Radio* (www.radio.sumedangonline.com) Dari pembicaraan melalui ***teleconference*** dengan **Bpk. Herman Suyatman** dari **Bappeda Sumedang**, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi perihal Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sumedang untuk jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam rangka menghadapi proyek-proyek besar yang sedang dan akan segera dilaksanakan, yaitu : ***Waduk Jatigede, Tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati.*** Proyek tersebut adalah merupakan **“Proyek Pusat”** yang kebetulan lokasinya berada di Kab.Sumedang, dengan demikian kebijakan dan keputusannya ada ditangan para Pejabat Pusat, sementara untuk Sumedang proyek tsb.tidak lebih hanya “given”, namun demikian yang menjadi ***objek penderita*** tentunya adalah masyarakat Sumedang dan sekitarnya. Terlepas dari itu semua…, hal ini adalah merupakan tanggungjawab semua pihak untuk sama-sama mengsikapinya dengan baik, guna dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Adalah sudah menjadi rahasia umum, kalau kebijakan dalam suatu proyek besar tidak terlepas dari tekanan Politik dan unsur Permodalan, karena hampir semua proyek-proyek besar permodalannya dibiayai oleh bantuan asing, namun syaratnya Negara yang memberikan bantuan itu harus ikut terlibat dan bahkan langsung sebagai pelaksana pembangunan proyek tsb. Sebagai contohnya, Proyek Waduk Jatigede dengan estimasi biaya akan menelan sebesar Rp. 2.2 Triyun, 65% diantaranya menjadi bagian dari *China Contractor (Shino Hydro)*, sedangkan sisanya 35% diserahkan kepada 4 Kontraktor BUMN, itupun untuk scope pekerjaan yang sulit dan kurang menguntungkan. Permasalahan lainnya nanti yang akan timbul adalah akan ketergantungan kepada produk dari China, karena semua *appurtenance* / alat mekanis yang dipakai di proyek tsb adalah buatan dari China bukan buatan German (Europe) yang sudah dikenal kehandalannya…, selain itu nanti yang dirugikan lagi akibat dari *efficiency* rendah, karena buatan China mutunya pasti lebih rendah dibangding buatan German, sehingga dengan demikian akan perolehan listrik atau *Install Capacity*-nya menjadi lebih kecil, sehingga nantinya akan banyak kehilangan / KWH-nya, dan akibat dari kualitas yang rendah tsb.akan menimbulkan sering terjadinya *overhauls*, sementara *spare part*-nya itu tentunya hanya ada dan diproduksi dari Negara tirai bambu tsb…! Keputusan Proyek itu diberikan kepada China, alasan utama dari Pemerintah RI adalah karena China yang mau memberikan dana bantuan, sementara Negara-negara Eropa / Jepang tidak memberikan bantuan tsb. Namun di balik itu…, nampaknya Pemerintah dan para Anggota Dewan di Pusat sana tidak tahu dampaknya seperti tersebut di atas, Yang pasti mereka lebih menentukan kebijakannya karena faktor Politik dan ambisinya selagi menjabat harus “membuahkan” produk nyata...!
***Tapi jangan salah Pak…! China itu BUKAN memberikan hibah…! Namun PINJAMAN yang harus dibayar oleh Rakyat…!***
Kebijakan Pemerintah Indonesia seperti tsb.di atas, sangat jauh berbeda dengan Pemerintah India. Di India bila ada proyek besar seperti tsb.di atas, hampir tidak ada yang dikerjakan oleh Kontraktor / Konsultan Asing walau penawarannya lebih murah sekalipun…, Kenapa demikian ? karena bila dikerjakan sendiri sekalipun biayanya lebih lebih besar dan lebih lama, namun pemerintahnya tetap beranggapan lebih baik dikerjakan sendiri karena biaya proyek tsb.tidak akan sampai lari ke Negara lain / bangsa asing…! Mereka lebih mementingkan Rakyatnya ketimbang diberikan ke negara lain. Apakah hal ini sama halnya dengan Pemerintah Indonesia…? Proyek dana bantuan dari China dikerjakan kembali oleh Rakyat China, adapun rakyat Indonesia hanya jadi penonton di negerinya sendiri…? (Seperti yang terjadi selama ini di Proyek Jatigede, hampir semuanya dikerjakan oleh Repubik Rakyat China, sementara Rakyat Sumedang tidak diberikan sempatan bekerja untuk daerahnya melainkan sedikit sekali). Namun…, tahukah kenapa harga penawan pelaksanaan proyek oleh Kontraktor China lebih murah…? Ya…, salah satunya selain peralatannya yg digunakan adalah “China made” upah tenaga kerja mereka ***jauh*** lebih murah dibandingkan dengan upah UMR sekalipun…! Kenapa demikian…? Karena kebanyakan dari para Pekerja / *China labors* tsb.adalah para "NAPI" yang dikaryakan dengan diberikan pelatihan konstruksi yang dilatih oleh tentara Militer China (*zeni*) untuk dipekerjakan di LN. Sehingga dengan demikian bila kebijakan pemerintah seperti tsb.di atas, bukannya masyarakat mendapatkan lapangan kerja namun malah semakin banyak pengangguran karena tidak terserap oleh proyek-proyek besar tsb. Maka dari itu, yang menjadi permasalah pokoknya adalah : Bagaimana Pemerintah Daerah mampu memberdayakan masyarakat Sumedang dengan diberikan pelatihan terapan seperti pekerja-pekerja dari China tersebut…? Karena selama tidak ada pemberdayaan tsb.nantinya masyarakat Sumedang tidak akan banyak dipakai sebagai pekerja proyek tsb. Selain itu tentunya Pemerintah / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus membuat suatu MoU dengan Kontraktor yang mengharuskan adanya "***muatan lokal***" untuk diikutsertakan dalam proses pembangunan proyek tsb, dan tentunya para pekerja tsb.harus memiliki keahlian standard (sertifikasi keahlian), sehingga tentunya dalam hal ini Pemerintah (*Dinas Tenaga Kerja*) harus segera memiliki **BLK** serta membantu / mengupayakan mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat. Rencana tsb.biasanya akan tersandung dalam masalah BIAYA / ANGGARA..? Dalam hal ini tentunya bila Pemda berniat untuk memberdayakan masyarakat, biaya untuk membuat BLK akan lebih baik daripada menghabiskan biaya untuk "Hiburan" ! Percaya atau tidaknya silahkan tanyakan langsung kepada Masyarakat, selama ini apa yang diberikan oleh Pemda kepada Masyarakat yg dapat dijadikan untuk Modal Kerja…? Dan tentunya kita mesti ingat, bahwa ***"Tuhan Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Bangsa, kecuali bila Bangsa Tersebut yang Mengubahnya Sendiri…!"*** *Dengan demikian, Semoga saja Masyarakat Sumedang nantinya akan menjadi Tuan Rumah di Daerahnya sendiri, amin…!* Salam Sono ti Urang Wado,Ir.H.Surahman,M.Tech,M.Eng,MBA/SUMEDANG ONLINE

GUNEM CATUR: “Opat Pasagi Kalima Pancer”

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
Terbit: Rabu, 12 Mei 2010 03:19 WIB

icon-telp

ON AIR di eRKS 106,1 FM pada hari Senin (10 Mei 2010) jam 20.00 WIB dengan suasana yang begitu bersahaja dan Sumedang Banget…!

Terlepas dari segala kekurangan dalam prasarannya, yg perlu diacungkan jempol adalah kelebihannya…, yaitu keinginannya untuk maju (improvement) dan tidak mau ketinggalan…! Sehingga pada saat ini informasi tentang Sumedang sudah bisa diterima di seluruh Dunia yg disebarluaskan melalui siaran langsung Streaming Radio (www.radio.sumedangonline.com)

Dari pembicaraan melalui teleconference dengan Bpk. Herman Suyatman dari Bappeda Sumedang, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi perihal Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sumedang untuk jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam rangka menghadapi proyek-proyek besar yang sedang dan akan segera dilaksanakan, yaitu : Waduk Jatigede, Tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati.

Proyek tersebut adalah merupakan “Proyek Pusat” yang kebetulan lokasinya berada di Kab.Sumedang, dengan demikian kebijakan dan keputusannya ada ditangan para Pejabat Pusat, sementara untuk Sumedang proyek tsb.tidak lebih hanya “given”, namun demikian yang menjadi objek penderita tentunya adalah masyarakat Sumedang dan sekitarnya.

Terlepas dari itu semua…, hal ini adalah merupakan tanggungjawab semua pihak untuk sama-sama mengsikapinya dengan baik, guna dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Adalah sudah menjadi rahasia umum, kalau kebijakan dalam suatu proyek besar tidak terlepas dari tekanan Politik dan unsur Permodalan, karena hampir semua proyek-proyek besar permodalannya dibiayai oleh bantuan asing, namun syaratnya Negara yang memberikan bantuan itu harus ikut terlibat dan bahkan langsung sebagai pelaksana pembangunan proyek tsb.

Sebagai contohnya, Proyek Waduk Jatigede dengan estimasi biaya akan menelan sebesar Rp. 2.2 Triyun, 65% diantaranya menjadi bagian dari China Contractor (Shino Hydro), sedangkan sisanya 35% diserahkan kepada 4 Kontraktor BUMN, itupun untuk scope pekerjaan yang sulit dan kurang menguntungkan.

Permasalahan lainnya nanti yang akan timbul adalah akan ketergantungan kepada produk dari China, karena semua appurtenance / alat mekanis yang dipakai di proyek tsb adalah buatan dari China bukan buatan German (Europe) yang sudah dikenal kehandalannya…, selain itu nanti yang dirugikan lagi akibat dari efficiency rendah, karena buatan China mutunya pasti lebih rendah dibangding buatan German, sehingga dengan demikian akan perolehan listrik atau Install Capacity-nya menjadi lebih kecil, sehingga nantinya akan banyak kehilangan / KWH-nya, dan akibat dari kualitas yang rendah tsb.akan menimbulkan sering terjadinya overhauls, sementara spare part-nya itu tentunya hanya ada dan diproduksi dari Negara tirai bambu tsb…!

Keputusan Proyek itu diberikan kepada China, alasan utama dari Pemerintah RI adalah karena China yang mau memberikan dana bantuan, sementara Negara-negara Eropa / Jepang tidak memberikan bantuan tsb.

Namun di balik itu…, nampaknya Pemerintah dan para Anggota Dewan di Pusat sana tidak tahu dampaknya seperti tersebut di atas, Yang pasti mereka lebih menentukan kebijakannya karena faktor Politik dan ambisinya selagi menjabat harus “membuahkan” produk nyata…!

Tapi jangan salah Pak…! China itu BUKAN memberikan hibah…! Namun PINJAMAN yang harus dibayar oleh Rakyat…!

Kebijakan Pemerintah Indonesia seperti tsb.di atas, sangat jauh berbeda dengan Pemerintah India. Di India bila ada proyek besar seperti tsb.di atas, hampir tidak ada yang dikerjakan oleh Kontraktor / Konsultan Asing walau penawarannya lebih murah sekalipun…, Kenapa demikian ? karena bila dikerjakan sendiri sekalipun biayanya lebih lebih besar dan lebih lama, namun pemerintahnya tetap beranggapan lebih baik dikerjakan sendiri karena biaya proyek tsb.tidak akan sampai lari ke Negara lain / bangsa asing…! Mereka lebih mementingkan Rakyatnya ketimbang diberikan ke negara lain.

Apakah hal ini sama halnya dengan Pemerintah Indonesia…? Proyek dana bantuan dari China dikerjakan kembali oleh Rakyat China, adapun rakyat Indonesia hanya jadi penonton di negerinya sendiri…? (Seperti yang terjadi selama ini di Proyek Jatigede, hampir semuanya dikerjakan oleh Repubik Rakyat China, sementara Rakyat Sumedang tidak diberikan sempatan bekerja untuk daerahnya melainkan sedikit sekali).

Namun…, tahukah kenapa harga penawan pelaksanaan proyek oleh Kontraktor China lebih murah…? Ya…, salah satunya selain peralatannya yg digunakan adalah “China made” upah tenaga kerja mereka jauh lebih murah dibandingkan dengan upah UMR sekalipun…! Kenapa demikian…? Karena kebanyakan dari para Pekerja / China labors tsb.adalah para “NAPI” yang dikaryakan dengan diberikan pelatihan konstruksi yang dilatih oleh tentara Militer China (zeni) untuk dipekerjakan di LN.

Sehingga dengan demikian bila kebijakan pemerintah seperti tsb.di atas, bukannya masyarakat mendapatkan lapangan kerja namun malah semakin banyak pengangguran karena tidak terserap oleh proyek-proyek besar tsb.

Maka dari itu, yang menjadi permasalah pokoknya adalah : Bagaimana Pemerintah Daerah mampu memberdayakan masyarakat Sumedang dengan diberikan pelatihan terapan seperti pekerja-pekerja dari China tersebut…? Karena selama tidak ada pemberdayaan tsb.nantinya masyarakat Sumedang tidak akan banyak dipakai sebagai pekerja proyek tsb.

Selain itu tentunya Pemerintah / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus membuat suatu MoU dengan Kontraktor yang mengharuskan adanya “muatan lokal” untuk diikutsertakan dalam proses pembangunan proyek tsb, dan tentunya para pekerja tsb.harus memiliki keahlian standard (sertifikasi keahlian), sehingga tentunya dalam hal ini Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja) harus segera memiliki BLK serta membantu / mengupayakan mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat.

Rencana tsb.biasanya akan tersandung dalam masalah BIAYA / ANGGARA..? Dalam hal ini tentunya bila Pemda berniat untuk memberdayakan masyarakat, biaya untuk membuat BLK akan lebih baik daripada menghabiskan biaya untuk “Hiburan” ! Percaya atau tidaknya silahkan tanyakan langsung kepada Masyarakat, selama ini apa yang diberikan oleh Pemda kepada Masyarakat yg dapat dijadikan untuk Modal Kerja…?

Dan tentunya kita mesti ingat, bahwa “Tuhan Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Bangsa, kecuali bila Bangsa Tersebut yang Mengubahnya Sendiri…!”

Dengan demikian, Semoga saja Masyarakat Sumedang nantinya akan menjadi Tuan Rumah di Daerahnya sendiri, amin…!

Salam Sono ti Urang Wado,Ir.H.Surahman,M.Tech,M.Eng,MBA